Jelang pemilu 2014 pemerintah mulai merasa panas dingin menghadapi isu golput. Kekhawatiran akan makin berkurangnya jumlah pemilih makin terasa. Sejak tahun 1955 tingkat golput semakin tinggi, pada pemilu tahun 2009 angka golput mencapai 30%.Ini yang membuat Menkominfo Tifatul Sembiring merasa prihatin dan meminta aparat untuk menindaklanjuti isu golput di jejaring sosial bila memang menyalahi undang-undang.
Indikasi makin menyusutnya partisipasi warga untuk berperan serta dalam pemilu bisa dilihat dari membengkaknya angka golput dalam sejumlah pilkada terakhir. Pilgub Sumut 2013 misalnya, angka partisipasi hanya 48,5 persen. Dengan demikian, angka golput mencapai 51,5 persen. Ini merupakan angka golput tertinggi dibanding dengan pilgub di sejumlah provinsi lain. Contoh lain pilgub Jateng, yang angka partisipasi pemilihnya 52 persen.
Tentu bukan tanpa sebab mengapa jumlah golput kian tinggi. Berbagai skandal korupsi yang dilakukan kepala daerah, anggota legislatif daerah dan pusat adalah salah satu penyebab masyarakat frustrasi dengan parpol dan pemerintah. Masyarakat yang semakin cerdas tentu saja tak akan memilih parpol yang memiliki jejak rekam korupsi yang menggila.
Korupsi bukan satu-satunya yang membikin publik jengkel. Tidak produktifnya DPR dan kebiasaan membolos mereka menambah rasa sebal publik pada parpol dan anggota dewan. Terakhir dalam Sidang Paripurna yang digelar 18/2 kehadiran anggota dewan merosot tajam bahkan tak memenuhi kuorum untuk digelar. Halo, kemanakah para bapak dan ibu anggota dewan? Bukankah bapak dan ibu dipilih sebagai orang kepercayaan publik? Bukankah bapak dan ibu digaji dari pajak rakyat dan sudah hidup makmur jaya? Pantas bila publik makin putus asa.
Soal kesejahteraan yang tak kunjung meningkat juga membuat orang tak peduli dengan pilkada dan pemilu. Milih tak milih toh tetap sengsara. Semua biaya hidup meningkat; BBM, listrik, gas sementara pelayanan dari pemerintah tak kunjung membaik. Di sisi lain publik makin melihat dengan transparan pemerintah tak berdaya bahkan merestui penjarahan SDA oleh berbagai perusahaan asing.
Sementara itu parpol Islam yang berkiprah di parlemen juga tak memperlihatkan diferesiansi-nya dengan parpol nasionalis-sekuler. Belum apa-apa sudah melakukan penolakan terhadap syariat Islam. Seorang politisi dari parpol Islam dengan tegas mengatakan bahwa tema Negara Islam dan Piagam Jakarta tak menguatkan identifikasi pemilih muslim kepada parpol Islam.
Parpol Islam juga sulit untuk ‘merayu’ umat dengan alibi politik ‘kalau tak memilih parpol Islam nanti pemerintahan akan dikuasai orang-orang jahat’. Faktanya parpol Islam justru berkoalisi dengan parpol nasionalis sekuler — bahkan parpol Kristen –, yang banyak merugikan kepentingan umat Islam.
Sayangnya parpol dan penguasa, termasuk parpol Islam, mengambil strategi yang salah dalam menyikapi golput. Alih-alih berusaha merebut hati dan merayu para pemilih mereka malah mengambil pepatah; buruk muka cermin dibelah. Padahal bila parpol Islam ingin didukung oleh umat justru harus mengadvokasi kepentingan umat termasuk hasrat untuk memberlakukan syariat Islam. Hasil survey SEM Institute misalnya menunjukkan 72 persen masyarakat Indonesia menginginkan penerapan syariat Islam. Hasil survey serupa juga pernah dilakukan sejumlah lembaga penelitian lain dengan hasil yang tak jauh berbeda.
Bicara parpol seharusnya juga bicara marketing. Bila konsumen menjauh pasti itu karena ada yang salah dengan produk yang dijual. Mungkin barang yang ditawarkan sama buruknya dengan barang dari pabrik lain, mungkin servisnya kurang bagus, mungkin lapaknya kotor, atau justru karena tak mampu menangkap selera konsumen.
Sayang bila parpol Islam tak bisa menangkap angin perubahan ini. Kenyataan sudah jelas di depan mata. Apa yang diinginkan umat telah gambling. Jangan tanya pula kewajiban yang sudah diamanahkan oleh Allah SWT. kepada umat untuk meninggikan kalimatNya. Bila ini tak juga dilakukan maka perjuangan lima tahun yang dilakukan akan menjadi percuma. Tak ada beda antara parpol Islam dengan parpol sekuler.
Leave a Reply