Amblasnya rupiah terhadap dolar sudah pasti menambah beban utang dan otomatis kian menekan APBN. Namun pemerintah tetap saja berkata aman. Padahal ekonomi rakyat kian terancam. Saatnya kembali pada Islam yang menawarkan solusi berbeda dan terbaik.
Sudah beberapa bulan terakhir nilai rupiah terus amblas di atas 17 ribu rupiah perdolar. Bahkan sempat menyentuh Rp 17,753,-. Nyaris 18 ribu rupiah. Menguatnya dolar dan amblasnya rupiah harusnya disikapi oleh pemerintah sebagai sinyal ekonomi makin gelap.
Namun lewat Menkeu RI Purbaya pemerintah tetap menyatakan Indonesia tetap aman. Terkait kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah pelemahan rupiah, menurut Purbaya masih dapat diatasi. Bahkan, dia memastikan kondisi APBN tetap aman. Padahal, kurs rupiah saat ini jauh di atas asumsi APBN 2026 yang sebesar Rp16.500 per dolar AS.
Hal itu dia ungkapkan ketika merespons potensi tekanan pada APBN yang merupakan sumber dana untuk penyaluran kompensasi dan subsidi, termasuk kompensasi dan subsidi BBM. Sebab, di tengah lonjakan harga minyak dunia dan pelemahan kurs rupiah, pemerintah tetap tidak menaikkan harga Pertamax dan Pertalite.
Purbaya mengatakan, sebenarnya dia memiliki asumsi nilai tukar rupiah yang lebih tinggi dari asumsi APBN 2026. Oleh sebab itu, dia meyakini kondisi APBN akan tetap aman.
Ekonomi Semakin Berat
Terlepas dari optimisme pemerintah, tapi terjun bebasnya rupiah terhadap dolar dinilai banyak pihak memberikan dampak negatif pada APBN RI. Pertama, menggerus APBN. Dengan makin loyonya rupiah maka ruang fiskal APBN semakin menyempit. Hal ini disebabkan sekurang-kurangnya dua hal; naiknya cicilan utang luar negeri karena sebagian utang RI dalam bentuk dolar.
Pada Februari tahun ini, Bank Indonesia mencatat posisi utang luar negeri Indonesia sudah mencapai sekitar US$437,9 miliar. Efek berantai dengan kenaikan dolar maka ruang APBN makin sempit karena lebih banyak uang dipakai bayar utang.
Kedua, mengancam subsidi energi. Dengan naiknya dolar maka menambah tekanan kurs dan energi menjadi lebih berat karena Indonesia masih harus mengimpor minyak dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan domestik. Apalagi krisis Iran-AS-Israel belum menemukan titik temu. Maka ini akan mengancam subsidi minyak dan gas untuk masyarakat.
Ketiga, terjadinya inflasi yang memukul perekonomian rakyat. Pasalnya Indonesia hari ini masih banyak mengimpor sejumlah komoditi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Barang-barang elektronik, gandum, gas dan minyak bumi, daging, keju, bahkan beras dan kedelai masih mengandalkan impor. Perkasanya dolar sudah pasti akan memukul perekonomian masyarakat secara langsung. Di pasar harga daging terus melonjak. Para produsen tahu-tempe juga menjerit sehingga mengecilkan ukuran produksi mereka. Sedangkan pendapatan masyarakat sulit untuk bisa naik, bahkan ancaman PHK ada dimana-mana.
Solusi Islam Berbeda
Indonesia harus bisa dan pasti bisa keluar dari debt trap dan debt wall terutama yang disebabkan kenaikan dolar. Ancaman kolaps bisa menimpa Indonesia bila tidak segera berlepas diri dari utang dan ketergantungan terhadap dolar. Bukan rahasia pula bila utang dan perang mata uang juga bagian dari strategi negara-negara adidaya untuk terus mendominasi negara-negara dunia ketiga. Indonesia sudah puluhan tahun berada dalam perangkap utang dan mata uang dolar.
Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan;
Pertama, melakukan restrukturisasi (restructuring) dan penjadwalan ulang (rescheduling) pembayaran utang. Dengan restrukturisasi Indonesia harus bisa melobi negara dan pihak pemberi utang untuk men-zero-kan bunga utang yang haram ini. Secara syariat bunga utang adalah haram, dan secara ekonomi menyebabkan kolapsnya negeri. Hal ini harus dilakukan karena wajib dan amat strategis.
Adapun penjadwalan utang atau rescheduling adalah meminta penundaan pembayaran utang pokok sampai waktu tertentu. Sehingga Indonesia bisa bernafas dulu untuk melakukan pembangunan dan punya uang untuk mencicil utang dengan tanpa bunga. Tentu saja kedua langkah ini harus dijauhkan dari syarat yang membahayakan negara, seperti penguasaan SDA, atau hal-hal lain yang membahayakan kedaulatan negara.
Sudah banyak negara yang berhasil melakukan dua langkah ini dan berhasil. Salah satunya adalah Argentina setelah mengalami gagal bayar 2001, Argentina melakukan restrukturisasi besar pada 2005 dan 2010. Bahkan sejumlah negara pemberi pinjaman melakukan haircut atau pemotongan utang untuk Argentina.
Kedua, membangun kemandirian dan mengurangi ketergantungan pada impor. Sebagai negara dengan SDA yang luar biasa sudah waktunya mengatur strategi pembangunan agar menjadi negara mandiri dalam memenuhi kebutuhan rakyat di dalam negeri. Saatnya menggenjot sektor pertanian, kehutanan, pertambangan minerba dan migas, yang dilakukan oleh kaum muslimin sendiri tanpa bergantung pada bangsa lain. Sebab, Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam yang justru dibutuhkan negara-negara lain.
Ketiga, melakukan efesiensi dan perang terbuka terhadap korupsi. Bila ingin maju dan ekonomi berdaya maka negara harus secara riil melakukan efesiensi. Memangkas gaji, tunjangan dan fasilitas untuk pejabat dari pusat sampai daerah. Hal sama juga berlaku untuk para wakil rakyat pusat sampai daerah. Tak ada namanya pensiun baik untuk pejabat maupun wakil rakyat.
Negara pun harus secara nyata memerangi korupsi. Audit ketat terhadap kekayaan para pejabat dan keluarganya harus dilakukan. Penyitaan bisa dilakukan bila diketahui ada penambahan harta tidak wajar pada pejabat dan keluarganya. Sanksi keras sampai hukuman mati juga harus dijatuhkan pada para pelaku, baik yang disuap, penyuapnya maupun perantaranya.
Keempat, membangun sistem mata uang yang stabil, yakni dinar dan dirham. Sudah saatnya kaum muslimin kembali pada sistem mata uang yang punya nilai intrinsik yang kuat dan nyata. Dengan mata uang berbasis emas dan perak maka sistem mata uang akan jauh lebih stabil dan tidak bisa dipermainkan dengan perang mata uang seperti dolar.
Sebagai negara yang punya potensi tambang emas yang berlimpah tidak sulit bagi Indonesia untuk kembali pada mata uang berbasis emas dan perak.
Terakhir, semua itu tidak mungkin bisa dilakukan tanpa penerapan syariat Islam secara totalitas. Sistem kapitalisme yang hari ini diterapkan di tanah air adalah sumber kerusakan ekonomi termasuk mata uang. Tidak ada cara lain kecuali memberlakukan sistem kehidupan Islam.
Menjadikan syariat hanya dalam sektor perekonomian – apalagi hanya soal utang dan mata uang — tanpa ditunjang sistem politik, sistem hukum, dll, hanya akan berbuah kegagalan. Ajaran Islam tidak bisa dicangkokkan ke dalam sistem kapitalisme, sebab tidak kompatibel secara asas dan hukumnya.
Inilah langkah yang harus ditempuh. Inilah yang ditawarkan Islam. Bagi kita, kaum muslimin, ini bukan lagi pilihan, tapi kewajiban. Apakah kita masih mau berpaling?[]
Leave a Reply