Apakah fair pemerintah menyatakan pertambahan anak jadi sumber kemiskinan atau menambah beban keluarga? Mengapa bukan lakukan instrospeksi tata kelola sumberdaya alam yang luar biasa tapi gagal memakmurkan rakyat? Paling gampang memang mencari kambing hitam kegagalan.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana memberlakukan syarat vasektomi untuk warga penerima bansos. Ia mencetuskan ide agar keikutsertaan masyarakat dalam program Keluarga Berencana (KB) menjadi syarat penerima berbagai bantuan dari
Dedi meyakini, vasektomi akan membantu mengurangi angka kemiskinan warga Jawa Barat. Hal itu dilihat dari temuan dan laporan yang diterimanya bahwa masyarakat prasejahtera mayoritas memiliki anak lebih dari dua orang.
“Untuk itu, (vasektomi) ya agar kelahirannya diatur dan angka kemiskinan turun, karena hari ini kan yang cenderung anaknya banyak itu cenderung orang miskin,” kata Dedi.
Bukan hanya Gubernur Jawa Barat yang berpikir bahwa kelahiran anak itu menyusahkan keluarga. Membuat orang miskin tambah miskin dan sengsarakan anak kelak. Ucapan ini juga datang dari Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan, “Jangan punya anak karena jumlah saja, pemerintah memberikan fasilitas, tanggung jawab anak di tangan keluarga. Kalau mau banyak duit, jangan banyak anak.”
Hukum Vasektomi
Sebelum kita kupas pernyataan para pejabat negara tersebut, ada baiknya memahami hukum vasektomi menurut ajaran Islam. Para ulama telah bersepakat bahwa vasektomi dan tubektomi bila bukan karena alasan medis yang mengancam jiwa adalah haram. Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1979 telah mengeluarkan fatwa keharaman vasektomi. (i) pemandulan dilarang oleh agama; (ii) vasektomi/tubektomi adalah salah satu bentuk pemandulan; dan (iii) di Indonesia belum dapat dibuktikan bahwa vasectomi/tubektomi dapat disambung kembali.
Ulama lain dari mancanegara juga berpendapat sama. Profesor Dr Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Fiqih Islam wa ’Adilatuhu juga menjelaskan keharaman tersebut. Ia mengatakan: ”Para ulama telah menyatakan bahwa penggunaan metode yang sepenuhnya menghentikan kemampuan reproduksi adalah haram, karena dianggap seperti tindakan mengubur anak perempuan hidup-hidup (wa’d). Namun, hal ini diperbolehkan jika ada kebutuhan mendesak, seperti mencegah penularan penyakit berbahaya secara genetik kepada anak-anak dan cucu-cucu. Dalam situasi seperti ini, mencegah kerugian lebih diutamakan daripada mencari manfaat, dan tindakan yang paling ringan dari dua kerugian dapat dilakukan. Tidak ada larangan untuk membuat wanita yang terkena penyakit tersebut menjadi mandul.” (Fiqih Islam wa ’Adilatuhu, 3/558)
Sementara itu ulama asal Saudi, Abdul Aziz bin Baz ketika ditanya; apa hukumnya bila suami istri bersepakat untuk tidak lagi memiliki anak? Beliau menjawab:
”Tidak diperbolehkan bagi keduanya (suami dan istri) selama wanita masih mampu untuk memiliki anak. Hal ini karena syariat menghendaki manusia untuk peduli terhadap anak-anak dan memperbanyak umat. Rasulullah ﷺ bersabda:
تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، إِنِّي مُكَاثِرٌ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
“Menikahlah dengan wanita yang penyayang dan subur, karena aku akan berbangga dengan jumlah kalian yang banyak di hadapan umat-umat lain pada hari kiamat.” (HR. Ahmad)
Dalam riwayat lain: “di hadapan para nabi pada hari kiamat.”
Selain itu, memperbanyak umat juga berarti memperbanyak orang-orang yang beribadah kepada Allah dari kalangan kaum Muslimin. Hal ini juga bertujuan untuk memperkuat umat Islam sehingga mereka menjadi lebih kuat dalam menghadapi musuh-musuhnya. Oleh karena itu, seorang pria tidak diperbolehkan untuk meninggalkan keturunan hanya karena takut terhadap beban finansial atau kesulitan nafkah, atau hanya demi menikmati hubungan dengan istrinya tanpa memikirkan keturunan. Wanita pun tidak diperkenankan untuk melakukan hal yang sama.” (dari situs binbaz.org.sa laman: حكم اتفاق الزوجين على إيقاف الإنجاب)
Gagal Pikir
Menilik pemikiran bahwa kehadiran anak menambah kemiskinan, atau orang miskin akan tambah sengsara kalau tambah anak. Maka sekurang-kurangnya ada tiga kesalahan logika mendasar pemikiran semacam itu. Pertama, kemiskinan tidak ada kaitannya dengan banyak atau sedikitnya anak, atau tidak punya anak sama sekali. Buktinya tidak sedikit keluarga miskin atau orang miskin dengan kondisi sedikit anak, atau tidak punya anak sama sekali. Sebaliknya, tidak sedikit pula orang kaya punya banyak anak.
Bila ditarik pada populasi penduduk, apakah penduduk yang populasinya lebih banyak berarti miskin, sedangkan penduduk dengan populasi rendah berarti lebih makmur? Faktanya tidak begitu. China dan India adalah negara dengan jumlah penduduk di atas Indonesia tapi GDP mereka jauh di atas RI.
Dengan jumlah penduduk di tahun 2025 di atas 1,4 miliar, Republik Rakyat China memiliki GDP sebesar US$18.80 triliun. Itu setara dengan Rp314,580 triliun. Sedangkan jumlah penduduk Indonesia di tahun 2025 berjumlah baru 282,48 juta jiwa. Tapi GDP RI ’hanyalah’ $1,403 miliar setara dengan Rp23,482 triliun.
Jadi make no sense kalau dikatakan anak penyebab kemiskinan, atau kalau ingin punya banyak duit adalah jangan banyak anak.
Kedua, tema ledakan jumlah penduduk akan berdampak pada kemiskinan dan kelaparan adalah premis usang. Tahun 1798, ekonom asal Inggris Robert Malthus sudah membuat ramalan gagal tersebut dalam essay-nya; Principle of Population.
Ia menyebut pertumbuhan populasi penduduk akan selalu mengikuti deret ukur atau exponential progression. Sedangkan pertumbuhan sumberdaya pangan dan produksi yang tersedia bergerak secara pelan mengikuti deret hitung atau linear progression. Akibatnya, ramal Malthus, manusia akan mengalami kondisi kekurangan sumberdaya pangan.
Malthus babak belur dikritik banyak ilmuwan lain. Ia dianggap tidak memperhatikan kemajuan teknologi dalam pertanian dan industri pangan. Dimana manusia bisa melipatgandakan produksi pangan sehingga hasilnya berlimpah.
Ketiga, siapa yang menjamin orang miskin akan seterusnya miskin? Tidak pernah ada yang tahu. Sebagai muslim, kita diperintahkan bekerja keras dengan dilandasi keyakinan rizki setiap mahluk sudah dijamin Allah Swt. Banyak orang yang kaya jatuh miskin, dan tidak sedikit orang yang miskin lalu menjadi kaya. Sebagai mukmin, malu mengatakan kalau anak penyebab kemiskinan.
Kegagalan Pemerintah Dan Kapitalisme
Ketimbang menyalahkan keluarga Indonesia yang punya banyak anak, sebaiknya pemerintah melakukan introspeksi diri; mengapa negara sekaya raya Indonesia justru tidak bisa membuat rakyatnya makmur? Mengapa negara dengan SDA yang mewah luar biasa tidak bisa membangun sarana pendidikan yang berkualitas dan dapat dinikmati segenap rakyat Indonesia? Mengapa kalah dengan Singapura yang lebih makmur, padahal SDA-nya jelas kalah telak dibandingkan Indonesia?
Keluarga dengan banyak anak bukan penyebab semua itu. Tapi penyebabnya adalah kegagalan pemerintah melakukan tata kelola ekonomi termasuk terhadap sumber daya alam yang luar biasa. Itu disebabkan pemerintah masih percaya dengan sistem ekonomi kapitalisme. Dalam kapitalisme tidak berlaku prinsip keadilan ekonomi, tapi survival of the fittest. Yang kuat dia yang bertahan dan berkuasa. Akibatnya yang kaya makin kaya, yang miskin makin nyungsep.
Sebab itulah di Indonesia terjadi ketimpangan sosial terjadi begitu lebar. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan rasio gini Indonesia per Maret 2024 sebesar 0,379. Menandakan ketimpangan antara orang kaya dan miskin di dalam negeri masih lebar. Menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) 50 persen aset nasional dikuasai hanya oleh 1 persen orang kaya di tanah air.
Di Indonesia ada warga yang kelaparan, gizi buruk, stunting bahkan sampai mati karena tidak punya penghasilan, tapi ada keluarga yang menguasai hutan, perkebunan ratusan ribu hektar, dan aneka pertambangan.
Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) melaporkan kalau keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut terikat dengan sejumlah perusahaan tambang. PT Rakabu Sejahtera yang mayoritas dikuasai keluarga Jokowi terkait dengan perusahaan minyak dan gas (Migas), PT Energi Mineral Langgeng. Perusahaan itu punya kemitraan dengan BP Migas dalam ekspolrasi Minyak dan Gas (Migas) di South East Madura Blok, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.
Atau Presiden Prabowo juga sudah diketahui publik memiliki sejumlah perusahaan yang bergerak di pengelolaan hutan, perkebunan, pabrik kertas, juga pengelolaan batu bara, minyak bumi dan gas alam (https://aspek.id/daftar-8-perusahaan-besar-milik-prabowo-subianto/).
Ketimpangan penguasaan lahan juga terjadi besar-besaran. Laporan Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja menyebutkan sebanyak 59 persen lahan di Indonesia dikuasai oleh satu persen penduduk yang bisa disebut orang ultra kaya atau konglomerat. Sementara di Jakarta ada satu kawasan yang padatnya sampai warga tidur pun bergantian karena ketiadaan ruang tidur khusus. Atau lebih tragis, banyak warga yang kehilangan rumah, lahan, sawah dan kebunnya karena tergusur sejumlah proyek baik oleh pemerintah maupun swasta.
Jangan lupakan juga korupsi yang menggerogoti hak-hak rakyat. Korupsi terjadi di hampir semua lini. Bahkan proyek Bantuan Sosial dan Makan Bergizi Gratis juga tidak luput dari korupsi dan dinikmati kroni-kroni penguasa. Korupsi juga berdampak pada bertambahnya kemiskinan yang diderita rakyat.
Maka, menjadikan pertambahan anak/penduduk sebagai kambing hitam kemiskinan. Atau menakut-nakuti warga bakal bertambah miskin dengan pertambahan anak, adalah sesat pikir yang basi. Mengalihkan kegagalan menciptakan pertumbuhan ekonomi, kegagalan menegakkan keadilan ekonomi, kegagalan ideologi kapitalisme, pada rakyat.
Kelak rakyat juga akan melihat sekalipun mereka menyedikitkan jumlah anak, atau tidak punya anak sama sekali, atau bahkan tidak menikah, tetap akan hidup susah. Karena sistem kapitalisme memang tidak akan pernah menciptakan keadilan ekonomi. Sistem ekonomi ini hanya bertumpu pada angka pertumbuhan ekonomi, bukan pada keadilan ekonomi.
Jadi stop menyalahkan warga dan anak. Bongkar sistem ekonomi kapitalisme. Ganti dengan sistem Islam secara total. Baru keadilan dalam segala bidang akan tercipta.
Leave a Reply