Permintaan AS agar mengganti QRIS dengan Mastercard juga berpotensi menjadi intelijen ekonomi terhadap penduduk Indonesia. Sebab, perusahaan asal AS akan bisa mendapatkan big data para pemakai asal Indonesia. Ini salah satu ancaman terhadap keamanan data penduduk.
Kritik dan permintaan pemerintah Amerika Serikat terhadap Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), adalah arogansi dan spririt imperialisme khas negara Kapitalis.
Sebagaimana diketahui kritik ini dimuat dalam laporan tahunan 2025 National Trade Estimate (NTE) yang dirilis oleh Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR). Mereka merinci hambatan perdagangan dengan Indonesia, salah satunya adalah kebijakan yang dapat menghambat perdagangan digital dan elektronik, yang berpotensi memengaruhi perusahaan AS.
Proses penyusunan kebijakan QRIS, menurut AS minim keterlibatan pihak internasional, khususnya pelaku usaha asal AS. Mereka khawatir karena kebijakan QRIS dan GPN memaksa penggunaan sistem dalam negeri dan mengecualikan opsi lintas batas. Presiden AS Donald Trump juga mendesak pemerintah Indonesia untuk mengganti QRIS dengan Mastercard dan Visa. Dua kartu kredit keluaran perusahaan keuangan AS.
Dua Alasan
Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance, Tauhid Ahmad menyebutkan setidaknya ada dua hal yang menjadi perhatian serius bagi AS terhadap QRIS dan GPN. Pertama, hilangnya manfaat ekonomi jika Indonesia beralih kepada QRIS dan GPN.
“Tentu saja value added. Mereka (US) tidak mendapatkan itu jika kita menggunakan QRIS. Jika kita keluar (keluar negeri) transaksi menggunakan Mastercard 1-3 persen dari nilai belanja, itu besar sekali,” kata Tauhid kepada merdeka.com, Senin (21/4).
Artinya, keberadaan QRIS akan memukul perusahaan-perusahaan tersebut dengan mengurangi pendapatan mereka di Indonesia, terutama pada biaya kartu kredit yang lebih menguntungkan.
Hal kedua keuntungan AS dari pemakaian Mastercard dan Visa adalah intelejen ekonomi. Dengan bertransaksi menggunakan Mastercard misalnya, maka perusahaan tersebut dapat memprofiling para penggunanya; pola belanja dan jenis barang yang dibeli setiap konsumen. Hal inilah yang menurut Tauhid tidak jadi perhatian semua orang[1] .
Harus Melawan
Negara-negara besar seperti AS kerap menjalankan politik penjajahan ekonomi pada negara lain. Berbagai organisasi ekonomi dan perdagangan internasional seperti WTO berlagak menciptakan fair trade, tapi kenyataannya hanya menguntungkan negara-negara maju dan merugikan negara berkembang.
Sebagai contoh, di masa pandemi Covid-19, sejumlah korporasi dari negara-negara maju memonopoli produksi dan penjualan vaksin. Perusahaan seperti Pfizer dan Moderna – keduanya berpusat di AS — lalu AstraZeneca (Inggris) menolak melonggarkan hak paten pembuatan vaksin Covid-19. Mereka menolak permintaan Dokter Lintas Batas (Medecins sans Frontieres/MSF) yang menyerukan hak paten vaksin COVID-19 dilonggarkan. Sebagai upaya agar negara-negara berkembang bisa segera mendapatkan vaksin.
Di masa pageblug, perusahaan-perusahaan farmasi itu meraup keuntungan besar. Aliansi Vaksin Rakyat (PVA), koalisi yang mengkampanyekan akses yang lebih luas ke vaksin Covid melaporkan Pfizer, BioNTech dan Moderna menghasilkan keuntungan gabungan sebesar US$ 65.000 atau Rp 924 juta (asumsi Rp 14.200/US$) setiap menit!
Kebijakan tarif resiprokal yang dibuat Trump semakin meruntuhkan jargon fair trade yang mereka canangkan sendiri. AS dengan semena-mena menentukan tarif masuk produk impor. Indonesia, misalnya, terkena kenaikan tarif sampai 47% dari yang semula 32 %. Jelas ini memukul sejumlah sektor industri terutama tekstil dan garmen.
Karenanya, tekanan AS ini harus dilawan. Kebijakan moneter dan keuangan suatu negara adalah kedaulatan negara tersebut. Jika negara lain sampai memaksakan kepentingan mereka pada negara lain, maka sudah mengancam kedautalan. Semestinya dilawan.
Namun perlawanan itu tidak akan diberikan oleh negara yang masih bergantung pada asing. Indonesia misalnya, masih amat bergantung pada sejumlah negara besar seperti pada Amerika Serikat dan China. Banyak kepentingan politik dan ekonomi Indonesia yang terikat pada kebijakan dua negara tersebut.
Ironi, mengingat Indonesia bukan negara kecil. Secara SDM dan SDA, banyak negara yang malah bergantung pada Indonesia. Indonesia baru bisa betul-betul berdaulat dan melawan tekanan asing bila melandasi negerinya pada falsafah hidup yang kuat. Itu hanya Islam. Karena Islam adalah ideologi yang memiliki bangunan peradaban yang kuat. Syariatnya memberikan tuntunan bagi negara agar berdaulat dan tidak didikte oleh asing.
Salah satu hukum Islam dalam kebijakan pembayaran dan moneter yang kuat adalah melandaskan pada emas dan perak. Inilah dua pembayaran yang kokoh dan stabil. Dinar emas dan dirham perak akan melepaskan umat dari ketergantungan pada dolar, dan menciptakan stabilitas mata uang. Persoalannya, apakah kaum muslimin mau memiliki negara adidaya yang bukan saja bersaing, tapi juga memimpin dunia? Ataukah puas menjadi alas kaki negara-negara Barat?
[1] Analisis: Alasan Kuat Amerika Marah Indonesia Pakai QRIS untuk Transaksi – merdeka.com
Leave a Reply