gambar: lucas-sankey-gdQ_az6CSPo-unsplash
RI bersama Amerika Serikat baru saja menandatangani kerja sama militer bernama Major Defense Cooperation Partnership (MDCP). Apakah kedua pihak sama-sama diuntungkan atau jangan-jangan Indonesia hanya menjadi instrumen AS untuk pertahankan hegemoninya, terutama dalam menghadapi China?
Tangan Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin menggengam erat tangan Menteri Pertahanan AS yang baru, Pete Hegseth. Menandai level baru kerjasama militer RI-Amerika Serikat apa yang disebut Major Defense Cooperation Partnership (MDCP). Ada tiga poin dalam isi perjanjian tersebut; modernisasi militer dan peningkatan kapasitas, pelatihan dan pendidikan militer profesional, dan latihan dan kerja sama operasional.
Di dalam kerangka tersebut, Ri dan AS akan mengembangkan inisiatif teknologi pertahanan canggih, termasuk kemampuan asimetris dan teknologi generasi baru di bidang maritim, bawah laut, serta sistem otonom seperti drone.
Hubungan militer RI dengan AS sebenarnya sudah berjalan lebih dari 70 tahun. Di awal tahun 50-an kerja sama militer sudah dilakukan. AS mulai memberi bantuan pelatihan dan pendidikan militer. Namun hubungan ini mengalami pasang surut disebabkan sejumlah faktor politik seperti Perang Dingin juga HAM.
Pada tahun 1990-an AS mengembargo RI pasca kerusuhan di Santa Cruz, Timor Timur pada 12 November 1991. Saat itu sekitar 273 pengunjuk rasa pro-kemerdekaan tewas. Kongres AS menilai Indonesia melakukan pelanggaran HAM, sehingga pemerintah AS melarang penjualan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan kerja sama militer dengan Indonesia. Embargo ini juga diikuti oleh Uni Eropa, yang melarang transaksi persenjataan dan kerjasama militer.
Pada tahun 2005 AS mencabut embargo dan menjalin kembali hubungan kemiliteran dengan Indonesia. Latihan militer bersama dan penjualan alutsista dari AS mulai dilakukan. Meski RI membeli senjata dari sejumlah negara, tapi AS adalah importir persenjataan RI di peringkat ketiga. Sekitar 20% impor alutsista Indonesia berasal dari AS.
Mitra Atau Instrumen Politik-Militer?
Umat Muslim harus menyadari bahwa kerja sama militer hanyalah panggung, namun politik adalah sutradaranya. Dibalik latihan dan senjata, selalu ada hegemoni yang dijalankan. Sebagai negara besar dan punya banyak musuh, AS pastinya sudah punya kalkulasi politik saat menandatangani MDCP. Dibandingkan RI, keuntungan yang didapat AS berlipat-lipat. Itu mencakup keuntungan militer, geopolitik, politik dan ekonomi.
AS juga berusaha mengamankan geopolitik dunia terutama kawasan choke point global. Choke point global adalah titik sempit atau jalur strategis yang harus dilewati arus perdagangan dunia (kapal, energi, barang). Jika titik itu terganggu, maka akan berdampak terhadap ekonomi global. Choke point global ini juga bernilai strategis secara militer.
Penutupan Hormuz sebagai salah satu choke point global memukul AS. Di dalam negeri terjadi kenaikan harga bahan bakar yang berdampak pada inflasi dan kenaikan biaya hidup. Tertutupnya Hormuz juga memukul negara-negara mitra AS yang bergantung pada jalur perdagangan Hormuz. Akibat ulah AS menyerang Iran, mereka ikut menderita.
Pertama, AS ingin mengokohkan aliansi dengan sekutu-sekutunya. Dalam konflik dengan Iran, negara-negara yang semula bersekutu dengan AS, justru berpaling. NATO menolak terlibat konflik. Negara-negara Arab yang biasanya membantu juga berpaling. Para penguasa Arab jeri juga melihat negeri mereka dihajar rudal Iran. Mereka juga takut rakyat bergejolak menentang para penguasanya. Keadaan ini membuat AS harus bergerak cepat mengokohkan aliansi militer dan politik dengan sekutu-sekutunya yang lain.
Konflik Teluk memberi tamparan keras bagi AS ternyata tidak mudah menundukkan Iran tanpa dukungan aliansinya. Sedangkan Iran secara tidak langsung didukung oleh China dan Rusia. Kemitraan Iran dengan China salah satunya adalah pembelian material untuk pembuatan rudal balistik militer Iran.
Indonesia adalah mitra strategis yang dibutuhkan AS untuk mengokohkan hegemoninya. Apalagi pemerintah Indonesia dibawah Prabowo nampak begitu gigih mendekati Gedung Putih. Sebelum kerjasama MDCP, Indonesia sudah menyetujui Agreement on Reciprocal Trade (ART) dan bergabung dalam Board of Peace (BOP) pimpinan Trump.
Indonesia juga menunjukkan sikap ’netral’ yang menguntungkan Amerika dan Israel dalam krisis Timur Tengah. Presiden Prabowo tidak mengecam serangan Amerika-Israel ke Iran. Bahkan juga tidak mengecam Israel meskipun terbukti IDF adalah pelaku penyerangan pasukan UNFIL yang menewaskan tiga prajurit TNI. Sikap seperti ini jelas disukai Amerika Serikat untuk mengokohkan kemitraan mereka.
Kedua, Amerika Serikat membutuhkan geopolitik Indonesia untuk menekan China. Indonesia adalah akses strategis ke kawasan kunci. Selat Malaka termasuk choke point global dan jalur ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) menjadi jalur vital perdagangan dunia. Sekitar 20%-30% perdagangan dunia melewati kawasan tersebut. Bermitra dengan Indonesia maka bisa mendapatkan advantage secara politik dan ekonomi terhadap situasi perdagangan dunia.
Secara politik-ekonomi, ini bisa menjadi alat penekan China. Semua jalur komunikasi laut energi (SLOCs) China bertemu di selat ini. Setiap tahun, perdagangan senilai 3,5 triliun dolar AS—setara dengan sepertiga PDB global—melewati Selat Malaka, termasuk dua pertiga dari total volume perdagangan China, lebih dari 83% impor minyaknya, serta sekitar 16 juta barel per hari minyak dan 3,2 juta barel per hari LNG.
Secara militer, beraliansi dengan Indonesia juga akan memudahkan mobilitas militer Amerika Serikat di Indo-Pasifik. Mereka tidak perlu basis militer permanen besar namun bisa memperluas jejaring keamanan sekaligus mempersemput ruang pengaruh China di Asia Tenggara.
Melalui MDCP pihak Amerika Serikat juga mendapatkan akses informasi & intelijen yang semakin luas. Sebab kerjasama militer selalu menyertakan pertukaran data keamanan maritim dan pemantauan aktivitas. Bagi AS, ini akan memudahkan kemampuan membaca pergerakan pihak lain seperti China.
Jadi, jelas AS lebih banyak mendapatkan keuntungan strategis ketimbang Indonesia. Ini tanpa kebijakan “Blanket Overflight Clearance”, yakni izin terbang massal untuk semua pesawat militer AS. Artinya, pesawat AS tidak perlu mengajukan izin satu per satu setiap mau melintas.
Kabarnya hal ini tidak tercantum dalam klausul MDCP. Penentangan dari DPR dan publik juga masih kencang. Namun publik tidak pernah tahu apa yang tersirat dibandingkan yang tersurat. Penguasa adalah politisi yang bisa berbeda antara ucapan dan tulisan dengan tindakan mereka.
Terakhir, kaum muslimin di tanah air perlu tahu bahwa Menteri Pertahanan AS Pete Hedgeth adalah seorang islamfobia. Bukan saja karena di tangannya ada tato bertuliskan ”kafir”, tapi juga penuturan anggota senat Tim Kane dari Partai Demokrat, “Your colleague said you got drunk at an event at a bar and chanted, ‘Kill all Muslims.’…Isn’t that the kind of behavior that, if true, would be disqualifying for somebody to be Sec. of Defense? (“Rekan Anda mengatakan bahwa Anda mabuk di sebuah acara di bar dan meneriakkan, ‘Bunuh semua Muslim.’ … Bukankah perilaku seperti itu, jika benar, akan membuat seseorang tidak layak menjabat sebagai Menteri Pertahanan?)”
Bukankah ini bertentangan dengan firman Allah Swt:
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا۟ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآءُ مِنْ أَفْوَٰهِهِمْ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya. (TQS. Ali Imran [3]: 118)
Leave a Reply