Tidak salah kalau dulu ada joke yang beredar; What is democracy? Democracy is the freedom to elect our own dictators
DPR periode 2024-2029 sudah resmi dilantik, namun sejumlah keraguan bahwa para wakil rakyat itu benar-benar akan menjalankan tupoksi-nya sebagai wakil rakyat justru menguat. Di awal pelantikan ada prediksi politik kalau DPR hanya akan mengulangi kinerja buruk pendahulunya, malah bisa jadi lebih buruk lagi.
Ada dua sebab mengapa pesimisme itu muncul; pertama, menguatnya politik dinasti di jajaran anggota dewan. Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap 174 anggota DPR 2024-2029 terindikasi memiliki keterkaitan dengan dinasti politik. Ini sama dengan 30 persen dari total anggota.
Temuan tersebut merujuk pada jabatan-jabatan oleh para keluarga anggota legislatif yang diperoleh melalui proses pemilihan. Ragam bentuk relasi itu meliputi eksekutif pusat, legislatif pusat, mantan legislatif pusat, calon legislatif pusat, kepala daerah, mantan kepala daerah, calon kepala daerah, legislatif daerah, mantan legislatif daerah, hingga petinggi partai.
Berdasarkan data peneliti ICW Yassar Aulia keterkaitan dengan dinasti politik paling banyak berasal dari daerah pemilihan Jawa Barat (36), disusul Jawa Timur (19) dan Jawa Tengah (18). Lalu, untuk sebaran anggota berdasarkan partainya, Golkar mendudukin posisi pertama dengan 38 anggota, disusul Gerindra (28), NasDem (25), PDIP (18), PKB (17), Demokrat (16), dan PAN (10).
Demokrasi memang tidak mengharamkan politik dinasti. Praktek seperti ini sudah biasa terjadi di negara-negara yang lebih maju dalam berdemokrasi seperti di Amerika Serikat atau di Inggris. Partai-partai yang berkuasa di dua negara tersebut juga tidak sedikit diisi oleh dinasti. Contoh paling simpel misalnya hubungan antara George Herbert Walker Bush dan anaknya Bush Jr. Keduanya presiden AS ke 41 dan 43. Sang ayah, Bush senior menerbitkan buku di tahun 2004 bertitel The Busher: Potrait of a Dynasty.
Politik dinasti berbahaya bagi sistem pemerintahan manapun karena dua alasan; menghalangi orang biasa untuk menjadi wakil rakyat meskipun sebenarnya sosok ini representasi masyarakat. Namun karena tidak memiliki akar dan jalur kekuasaan menuju legislatif, maka akan sulit untuk bisa maju mewakili aspirasi masyarakat.
Maka apakah para wakil rakyat yang berporos pada dinasti politik benar-benar mewakili masyarakat? Sulit diukur. Sebabnya, nama-nama mereka muncul di pileg karena sudah dikondisikan oleh kekuatan politik dinasti dan partai pendukungnya. Pesimis bisa mewakili aspirasi rakyat? Sudah pasti.
Alasan lain, adanya politik dinasti akan melahirkan konsentrasi kekuasaan di segelintir orang, tepatnya pada keluarga tertentu. Bahkan lama kelamaan kekuasaan ini akan semakin membesdar di DPR, bahkan hingga ke eksekutif dan yudikatif. Akibatnya kekuasaan menjadi absolut dan peluang terjadinya abuse power akan semakin besar. Sebab, ketika kekuasaan sudah terkonsentrasi di satu kubu, maka kekayaan juga beredar di sekitar mereka. Inilah peluang besar korupsi.
Di tanah air, banyak daerah yang dikuasai dinasti-dinasti politik. Dua kondisi di atas terbukti terjadi. Para penguasa daerah Banten, Bangkalan, Kutai Kartanegara, hingga Kutai Timur yang banyak tersungkur karena kasus korupsi.
Pebisnis Dan Oligarki
Sebab kedua mengapa masyarakat bisa pesimis kalau DPR periode ini bakal memperjuangkan nasib mereka adalah karena 61 persen penghuni gedung bundar itu adalah pebisnis. ICW mengungkap 354 anggota DPR 2024-2029 terindikasi memiliki afiliasi dengan jaringan bisnis. Persentasenya naik dari periode sebelumnya yang ada di angka 55 persen berdasarkan data dari Marepus Corner.
ICW menyebut politisi dengan afiliasi bisnis paling banyak berasal dari daerah pemilihan Jawa Timur (63) disusul Jawa Barat (57) dan Jawa Tengah (50). Sementara itu, semua partai pemenang kursi di DPR memiliki kader politisi-pebisnis. Partai Gerindra menyumbang paling banyak dengan 65 kader, disusul PDIP (63), Golkar (60), PKB (42), Nasdem (41), PKS (30), PAN (29), dan Demokrat (24).
Biaya ’tiket’ yang mahal untuk melenggang ke gedung bundar jadi sebab hanya para pebisnis yang bisa menebusnya. Situs Kompas.com melansir data kalau mahar politik menjadi anggota DPR bisa mencapai 80 miliar rupiah! Rakyat biasa mana sanggup?
Parpol dan politisi juga belum tentu sanggup merogoh kocek sendiri, mereka butuh bohir politik. Disinilah terjadi lingkaran setan politik uang. Parpol dan caleg bisa amat bergantung pada investor politik untuk mengongkosi langkah mereka menjadi anggota dewan. Selanjutnya, mereka tersandera kepentingan para investor tersebut. Bukan sulap kalau DPR adalah salah satu lembaga negara terkorup. Data ICW menyebutkan sejak 2004 hingga 2023, terdapat 76 kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR.
Keadaan ini juga yang membuat rakyat melihat DPR begitu sat set melegislasi berbagai RUU yang erat kaitannya dengan para kapitalis. UU Minerba misalnya, lanjut lagi UU Cipta Kerja, juga UU IKN. DPR juga begitu semangat merevisi UU KPK yang hasilnya melumpuhkan KPK. Sementara RUU Perampasan Aset yang dipercayai jadi senjata handal memberantas korupsi malah masih mangkrak selama 12 tahun, masih juga tidak diketok palu.
Orang baik sering berpikir; makanya Anda harus masuk parlemen/DPR agar semakin banyak orang baik di sana, bisa perbaiki negeri. Padahal dua persoalan di atas sudah memperlihatkan kalau menjadi anggota DPR tidak cukup hanya punya moral baik dan niat baik; tapi butuh cuan dan kedekatan politik seperti dinasti politik. Dua hal yang susah didapat warga biasa.
Apalagi parpol punya privilege untuk menentukan calon wakil mereka di parlemen. Bukan masyarakat secara langsung. Artinya sejak awal sudah ada sekat pembatas untuk rakyat biasa yang mau duduk di jajaran anggota dewan.
Beginilah wajah DPR baru. Beginilah hasil proses demokrasi. Wajar kalau pesimisme semakin besar andai menaruh harapan pada DPR.
Ditambah lagi skenario besar pemerintahan baru Prabowo – Gibran yang berambisi membentuk koalisi besar, dimana menihilkan oposisi. Maka, bagaimana dan siapa yang akan mengontrol kekuasaan? Tapi itulah demokrasi.
Tidak salah kalau dulu ada joke yang beredar; What is democracy? Democracy is the freedom to elect our own dictators
Leave a Reply