Agar Sertifikasi Halal Benar Halal

halal1Gara-gara majalah Tempo menurunkan tulisan seputar sertifikasi halal MUI, polemik tentang hal itu membesar di tanah air. Persoalan yang berkembang bukan lagi mengungkit siapa yang berhak mengeluarkan sertifikasi halal, tapi sampai kepada kecurigaan terjadinya pat gulipat oleh oknum MUI dalam proses sertifikasi halal. Sebabnya dalam tulisan yang diturunkan oleh majalah Tempo dituliskan bahwa ada oknum petinggi MUI yang melakukan hal itu.

Sebagai umat Islam tentunya kita tidak boleh percaya begitu saja dengan kabat tersebut. Apalagi majalah Tempo sedari dulu sering menurunkan tulisan yang menyudukan Islam dan pro-liberalisme. Jurnalis senior Goenawan Mohamad juga sudah lama dikenal sebagai the darling of America. Tulisan-tulisannya kerap menyerang Islam. Karenanya tabayyun/klarifikasi menjadi sebuah kemestian dalam menyikapi hal ini sebagaimana firman Allah SWT.:

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”(QS. al-Hujurat: 6).

Meski demikian bukan berarti MUI adalah lembaga superbody yang tak boleh diawasi, dikritik dan diaudit. MUI juga bukan lembaga yang tak bisa salah. Selalu ada celah untuk berbuat salah. Ulama juga manusia yang bisa khilaf atau malah mungkin sengaja melakukan kesalahan. Maka menghadapi tudingan terjadinya pat gulipat dalam pembuatan sertifikasi halal baik MUI dan maupun umat Islam harus menyikapi hal ini secara Islami dan profesional.

Persoalan yang diurus juga bukan main-main. Menyangkut barang halal dan haram yang dikonsumsi ratusan juta muslim di tanah air. Andai tudingan itu tidak diklarifikasi justru akan menurunkan kredibilitas lembaga tersebut dan berujung pada keraguan publik akan sertifikasi halal yang dikeluarkan: Beneran ini halal? Sekali saja nila menetes bakal rusak nila sebelanga. Orang tak bakal percaya lagi pada sertifikasi MUI.

Hanya saja persoalan sertifikasi halal ini bukan sekedar isu benar-tidaknya terjadi pat gulipat dalam pembuatan sertifikasi halal, tapi amat kompleks. Sekurangnya ada tiga hal yang harus diselesaikan agar persoalan sertifikasi halal ini bisa selesai.

Pertama, Membangun kesadaran umat Islam akan pentingnya memproduksi dan mengkonsumsi produk halal. Karena buat apa ada proses sertifikasi halal bila umat Islam sendiri tidak care dengan kehalalan produk yang mereka konsumsi. Ujung-ujungnya produsen juga akan berpikir apa benefit-nya menggunakan bahan baku yang halal kalau tak berpengaruh pada penjualan? Toh memakai yang haram  — murah pula harganya – laku juga.

Terus terang sekulerisme yang telah menancap ke dalam jantung umat telah membuat banyak muslim tidak peduli lagi dengan halal atau haram barang yang mereka pakai atau makan. Banyak produsen juga berpikir melulu profit oriented bukan keselamatan konsumen apalagi kehalalannya. Ngeri.

يَأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ ، لاَ يُبَالِى الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلاَلِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ

“Akan datang kepada manusia satu zaman dimana orang tidak lagi peduli apa yang ia ambil apakah dari yang halal atau dari yang haram.”(HR. Bukhari).

Kedua, dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk turut mengawasi kehalalan berbagai produk yang beredar di masyarakat. Partisipasi itu bisa berupa mendirikan lembaga pengkajian mutu membantu pemerintah dan publik dalam mengontrol mutu dan kehalalan berbagai produk kebutuhan masyarakat. Hasil penelitian mereka bisa direkomendasikan kepada pemerintah untuk dijadikan acuan kehalalan sebuah produk.

Ketiga, karena hal ini merupakan hajat publik yang amat vital maka negara yang harus mengambil peran sentral dalam mengawasi mutu dan kehalalan berbagai barang kebutuhan rakyat. Negara pula yang akan memberikan sanksi kepada kalangan industri kecil maupun besar yang menggunakan cara dan zat haram serta memproduksi barang haram. Termasuk negara akan memberikan sanksi kepada para pedagang yang memperjualbelikan barang haram kepada kaum muslimin.

Bukan hanya produsen dan para pedagang, rakyat dari kalangan muslim yang mengkonsumsi barang haram pun akan turut dikenai sanksi sesuai nash syara. Misalnya peminum khamr akan dikenakan sanksi jilid 40 atau 80 kali, muslim yang mengkonsumsi makanan haram yang mengandung unsur babi akan dikenakan pidana ta’zir oleh pengadilan.

Proses sertifikasi kehalalan tentu saja wajib dilakukan secara cuma-cuma karena merupakan kewajiban negara untuk melindungi kepentingan rakyat. Negara tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam melayani masyarakat. Adanya biaya pengurusan sertifikasi halal seperti yang sekarang terjadi akan memberatkan para pengusaha  — terutama UKM — yang akhirnya sebagian produsen menghindar sertifikasi halal.

Persoalan sertifikasi halal di negeri ini memang menjadi njlimet, karena bukan lagi sekedar soal halal atau haram tapi juga bicara uang. Selama masih mindset-nya adalah kapitalisme, ingin mendapatkan uang, bukan pelayanan kepada publik dengan ikhlas, produsen masih emoh mengurus sertifikat halal dan celah pat gulipat selalu ada.

Meski persoalannya nampak sederhana, halal dan haram, nyata bahwa umat begitu membutuhkan peran negara yang dapat mengkondisikan rakyatnya untuk peduli kehalalan barang yang mereka konsumsi. Butuh negara yang berperan aktif melindungi rakyat dari barang-barang haram. Bahkan memberikan sanksi kepada siapa saja yang bermain-main dengan urusan yang haram ini. Masya Allah!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.