Smart TV Untuk Sekolah: Apa Selesaikan Masalah?

 

Foto oleh Raiza Azkaril: https://www.pexels.com/id-id/foto/bangunan-gedung-membangun-mendirikan-5849179/

 

Secara esensi, program pembagian smart TV juga tidak menyentuh persoalan. Dunia pendidikan di tanah air masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar mulai dari persoalan tenaga pengajar, infrastruktur dan sudah pasti kurikulum.

 

Presiden Prabowo membuat kebijakan membagi-bagikan 330 ribu televisi pintar (smart TV) ke lingkungan sekolah di semua jenjang pendidikan. Menurut Presiden Prabowo, smart TV ini akan bermanfaat untuk pembelajaran jarak jauh, terutama di wilayah terpencil dengan keterbatasan tenaga pengajar. Nantinya, guru-guru terbaik nasional akan dipilih untuk menyiarkan materi secara langsung ke seluruh sekolah.

Langkah pemerintah di satu sisi memang benar. Di era teknologi komunikasi yang semakin canggih, pembelajaran jarak jauh memang jadi salah satu teknik pembelajaran yang bermanfaat. Para pelajar dapat menikmati pembelajaran bermutu yang disajikan oleh tenaga-tenaga pengajar pilihan.

Hanya saja, apakah pembelajaran jarak jauh sudah demikian mendesak untuk dunia sekolah? Seberapa efektif pembelajaran jarak jauh ini untuk meningkatkan mutu pendidikan? Utamanya terhadap output yang dihasilkan? Apakah begitu vital dan strategis pembagian TV pintar ini untuk sekolah?

Termasuk kekhawatiran bila pengadaan smart TV juga bernasib sama seperti chrome book. Jadi ajang korupsi besar-besaran yang berujung merugikan negara dan masyarakat. Karena negeri ini seperti punya kultur korupsi hampir di semua kebijakan pemerintah. Mulai dari pusat sampai daerah.

Sebenarnya masih banyak lagi pertanyaan terhadap kebijakan ini. Karena sepertinya pemerintah tidak memahami masalah-masalah krusial bahkan mendasar dunia pendidikan di tanah air. Kebijakan yang tidak didasarkan pada riset yang mendalam tentang persoalan pendidikan di negeri ini.

 

Kesenjangan Jaringan

Bicara soal pembelajaran jarak jauh semestinya kita bicarakan dulu ketersediaan jaringan internet secara nasional. Pada faktanya belum semua daerah dapat menikmati akses internet dengan baik.

Hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2024 memang menyebutkan sebanyak 82,6% penduduk daerah tertinggal atau sekitar 8.114.273 pengguna dari total 9.823.575 jiwa sudah memiliki akses terhadap internet. Namun masih terdapat sebagian kecil masyarakat di daerah tertinggal yang belum mampu dijangkau oleh internet. APJII menyebut masih ada 17,4% masyarakat yang belum memiliki akses internet.

Selain itu, kualitas jaringan internet di tanah air juga masih jauh dari harapan publik. Hal ini diakui APJII bahwa kecepatan koneksi internet di Indonesia ketinggalan jauh dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Singapura, Jepang, Korea Selatan dan Cina.

Pada tahun 2025, diketahui kualitas jaringan internet 4G/5G Indonesia menempati peringkat ke 58 dibanding negara lainnya di dunia. Hal ini menurut laporan terbaru tentang jaringan internet global kuartal I-2025 (Januari – Maret) yang dirilis lembaga riset OpenSignal.

Dalam laporan tersebut, OpenSignal merinci kualitas internet 134 negara di dunia, diurutkan dari negara dengan kecepatan tertinggi hingga terendah. Internet seluler Indonesia masih berada di peringkat ke-58, sama seperti pada kuartal IV-2024. Posisi Indonesia unggul dari beberapa negara lainnya seperti Thailand, Filipina, hingga Brasil.

Selain itu, kualitas koneksi internet secara nasional tidaklah merata. Mesti terkoneksi internet, akan tetapi tidak semua daerah bisa menikmati kualitas kecepatan koneksi yang sama. Bahkan sejumlah daerah pun masih terkendala untuk tersambung ke jaringan internet.

Maka, program bagi-bagi TV pintar itu hanya akan bermanfaat di daerah yang telah tersedia jaringan internet. Itupun dengan kualitas koneksi yang tidak sama. Lalu bagaimana dengan daerah-daerah lain yang belum tersedia jejaring internet, atau kualitas koneksinya belum baik? Bukankah ini menciptakan kesenjangan infrastruktur?

 

Bukan Persoalan Mendasar

Secara esensi, program pembagian smart TV juga tidak menyentuh persoalan ini. Dunia pendidikan di tanah air masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar mulai dari persoalan tenaga pengajar, infrastruktur dan sudah pasti kurikulum.

Dari sisi tenaga pengajar, dunia pendidikan dihadapkan pada merosotnya integritas tenaga pendidik. Di antaranya marak terjadi kasus kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan pendidikan di semua jenjang pendidikan, termasuk pondok pesantren dan perguruan tinggi.

Merosotnya integritas para pengajar juga terlihat dari minimnya budaya literasi di kalangan mereka. Hal ini diakui Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan salim mengatakan banyak guru yang malas membaca. Ini menjadi salah satu penyebab tingkat literasi Indonesia tergolong rendah.

Persoalan mendasar lain dari dunia pendidikan adalah kurangnya tenaga pengajar. Pada tahun 2024 diperkirakan Indonesia kekurangan 1,3 juta guru. Sejumlah guru memasuki usia pensiun, sementara minat anak muda menjadi guru semakin menurun. Padahal ketersediaan tenaga pengajar adalah salah satu bagian penting dunia pendidikan.

Turunnya minat anak muda menjadi pengajar juga disebabkan masalah klasik yang tak kunjung selesai; soal kesejahteraan guru. Betapa kejamnya negara sampai-sampai ada guru honorer yang hanya menerima gaji 300 ribuan rupiah perbulan!

Dengan penghasilan sebesar itu akhirnya muncul masalah berikutnya; banyak guru terjebak pinjol. Laporan Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa jumlah profesi guru yang terlibat pinjol mencapai 42 persen!

Persoalan mendasar lainnya adalah kurikulum pendidikan nasional yang memiliki banyak persoalan. Salah satu tolak ukurnya adalah para pelajar Indonesia punya standar PISA yang rendah (1.108 poin). Hasil penelitian Program for International Student Assessment (PISA) 2022 menempatkan Indonesia berada di peringkat 68 dengan skor; matematika (379), sains (398), dan membaca (371).

Meskipun ada peningkatan dibandingkan tahun 2018, namuan masih kalah jauh dibandingkan Singapura (1.679 poin). Apalagi bila dilihat di lapangan. Masih ditemukan siswa SMP yang belum lancar membaca, siswa SMA yang belum hafal perkalian dasar.

Secara infrastruktur masih banyak ditemukan sekolah dengan kondisi bangunan yang memprihatinkan. Berdasarkan data BPS di tahun 2024, hampir separuh sekolah dasar (SD) di Indonesia, yaitu sebanyak 49 persen, mengalami kerusakan sedang. Lebih lanjut, 11 persen sekolah dasar bahkan berada dalam kondisi rusak berat. Kondisi ini juga ditemukan di SMP, SMA dan SMK.

Dunia pendidikan kita juga punya persoalan dalam pembentukan karakter. Terlihat dari naiknya perilaku bullying di lingkungan sekolah, kekerasan oleh remaja usia pelajar seperti tawuran dan gang motor, pelajar yang berurusan dengan hukum, termasuk pergaulan bebas yang berdampak pada kehamilan tidak diinginkan dan angka penularan penyakit kelamin di lingkungan pelajar.

 

Penutup

Melihat kondisi ini, rasanya masih kecil harapan dunia pendidikan di tanah air bisa membaik, apalagi bersaing di level dunia. Bahkan untuk di level Asia pun masih terasa berat. Negara ini butuh visi dan misi pendidikan yang jelas, selain juga ditangani oleh para pejabat yang berkualifikasi di dunia pendidikan. Serta tak kalah penting mereka orang-orang yang punya integritas dan amanah memajukan pendidikan.

Namun persoalan dunia pendidikan tidak lepas dari kebijakan politik tidak sehat di alam demokrasi. Tak bisa dipungkiri pejabat di instansi manapun diangkat karena punya hubungan politik dengan penguasa. Seringkali bukan karena kapabilitas atau kompetensi di bidangnya. Celakanya tidak jarang kebijakan yang lahir pun dibuat untuk memberikan profit materi untuk segelintir orang. Bukan untuk rakyat, khususnya para peserta didik.

Melihat kenyataan ini maka bukan sebuah pandangan utopis, bila umat hanya patut berharap pada sistem pendidikan Islam. Sebab, Islam adalah ideologi yang punya tata kehidupan yang paripurna, termasuk dalam bidang pendidikan. Sistem pendidikan Islam hanya bisa dilaksanakan dengan penerapan syariat Islam dalam naungan institusi Khilafah. Tak bisa yang lain. Sistem pendidikan Islam dalam naungan Khilafah telah punya sejarah panjang yang ditulis dengan tinta emas. Melahirkan banyak ilmuwan yang menginspirasi dan karya mereka dijadikan dasar sains modern sampai hari ini. Artinya, sistem pendidikan Islam bukan omon-omon, tapi kenyataan.

 

Sumber:

  1. https://tekno.kompas.com/read/2025/06/11/07000007/riset-terbaru-ungkap-peringkat-kualitas-internet-indonesia
  2. Guru Malas Membaca, Literasi Indonesia Rendah | tempo.co
  3. https://www.kompasiana.com/kianbasyari0860/683e753534777c6c7224dca2/krisis-literasi-di-kalangan-guru-antara-minat-baca-rendah-dan-pencitraan-sosial-media
  4. Hasil PISA 2022, Refleksi Mutu Pendidikan Nasional 2023

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.