Photo by Francesco Ungaro: https://www.pexels.com/photo/greyscale-photo-of-masks-on-a-stick-669319/
Dalam demokrasi kita sering menyaksikan tawar menawar kepentingan politik dan kekuasaan. Bahkan integritas dan kesetiaan pada nilai perjuangan bisa dinegosiasikan. Tapi berulangkali terjadi, rakyat masih juga mau terima janji para politisi
Jelang akhir periode kedua Presiden Jokowi, dan pelantikan capres-cawapres terpilih Prabowo-Gibran, berbagai plot twist drama politik terjadi. Pergantian Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Anies Baswedan yang mulai ditinggalkan partai pendukung, serta berbaliknya sejumlah parpol oposisi soal keberpihakan pada politik dinasti.
Itulah politik. Art of possibility. Probabilitasnya tingkat tinggi. Tak ada yang tetap dalam koalisi dan oposisi. Jokowi yang dibesarkan PDIP dan Gerindra sejak Pilgub DKI, di tengah perjalanan justru menikam dua induk yang membesarkannya. Lalu di akhir masa jabatannya dalam pemilu 2024, Jokowi cawe-cawe dengan berpihak pada Prabowo yang dipasangkan dengan putra mahkotanya, Gibran.
Soal politik dinasti. Ini isu yang dimainkan parpol oposisi termasuk ’gorengan’ dalam pilpres 2024 lalu. Elit politisi dan parpol yang berseberangan dengan rezim menghujat habis-habisan politik dinasti yang dimainkan Jokowi. Politik dinasti jadi barang haram yang jadi senjata untuk mematikan pasangan capres-cawapres yang diback up istana. Jokowi, Ketua MK yang merupakan adik iparnya, dan tentu saja sang putra mahkota, Gibran, jadi bulan-bulanan politik para pendukung dan elit politisi dari kubu oposisi.
Apa lacur, pasangan hasil cawe-cawe rezim dan tentakel kekuasannya menang dalam pemilu. Disinilah gonjang-ganjing mulai menimpa kubu oposisi. Mereka dihadapkan pada dua pilihan; berkoalisi dengan pemenang pemilu hasil dukungan rezim dan berharap dapat jabatan, atau setia untuk berseberangan dengan kritis pada kekuasaan namun beresiko ’kelaparan’.
Para petinggi partai mulai berpikir keras menimbang pilihan; bersama rakyat yang membenci setengah mati politik dinasti, atau menjilat ludah untuk berkoalisi dengan resiko rakyat membenci. Pada akhirnya seluruh mata rakyat Indonesia melihat satu persatu partai yang semula oposisi menyeberang menuju kelompok pemenang pemilu. Ada yang sedari awal sudah langsung menyeberang, ada yang belakangan minta-minta diajak ke pelaminan. ”Ajak-ajak kami dong!” minta mereka tanpa malu-malu.
Sudah pasti para pemilih kecewa. Hujan bullyan dan hujatan bertebaran di media sosial. Tapi parpol-parpol itu bergeming. Mereka sudah berhitung. Sudah mengukur. Suara pemilih atau netizen tidak ada artinya di gelanggang politik praktis dimana parpol harus survive untuk pilkada dan lima tahun ke depan sampai pemilu. Lobi politiklah yang paling menentukan suatu partai bisa survive di pemerintahan. Tanpa posisi di pemerintahan, tidak punya pengaruh pada pemerintah, juga tidak punya kesempatan mendapatkan kue kekuasaan agar partai bisa bertahan.
Parpol sudah paham karakter politik warga +62. Pemilih hari ini bisa marah, bisa mencaci, tapi lima tahun lagi bakal lupa. Apalagi bila ada isu yang menyatukan mereka untuk kembali memilih partainya, pemilih bakal berbondong-bondong lagi mencoblos partai itu di bilik suara.
Demi melegitimasi tindakan politik itu, banyak dalil bisa dipakai; ahwan asy-syarain (keburukan yang paling ringan), fiqh awlawiyat (fikih prioritas), Perjanjian Hudaibiyah, dsb. Ada juga yang beradagium; without unity there’s no prosperity. Maka menjaga persatuan walau dengan musuh politik amatlah penting. Toh, Pak Natsir saja pernah berboncengan motor dengan D.N. Aidit. Sayangnya tidak dituturkan bagian perseteruan sengit antara PKI dan Masjumi termasuk saling tuding agen Amerika dan agen Soviet. Atau juga bagaimana akhirnya tokoh-tokoh Masyumi ditangkap dan dipenjarakan oleh rezim Soekarno yang berangkulan mesra dengan PKI.
Karenanya politik di alam demokrasi itu bukan soal ideologi dan integritas perjuangan, tapi soal bagaimana cara bisa bertahan di gelanggang pertarungan politik. Bisa jadi di satu pilkada mereka memanfaatkan seruan tolak pemimpin kafir, tapi di di pilkada lain mereka malah yang mengusung pemimpin kafir.
Sama seperti jelang pilpres seruan tolak dinasti politik digaungkan, namun setelah itu berada di barisan pengusung politik dinasti. Di satu momen mencela oligarki, tapi di momen lain duduk berkoalisi dengan partai-partai yang diback up oligarki. Apakah ada yang salah secara demokrasi? Tidak ada. Sah. Tidak ada satu pun konstitusi yang dilanggar.
Satu-satunya yang salah adalah umat lagi-lagi percaya kalau demokrasi itu satu-satunya jalan perjuangan, bahkan jalan terbaik, untuk memperjuangkan Islam. Padahal faktanya demokrasi musykil jadi jalan perjuangan ideologis yang tegak lurus. Karena parpol yang berada di sana pasti akan terus mempertimbangkan cara untuk survive bahkan bisa mendapat kue kekuasaan. Ini langkah yang membutuhkan sikap kompromistis, termasuk menaruh di bawah meja soal integritas dan ideologi.
Ada nasihat dari seorang ulama pejuang dakwah Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah dalam bukunya Nizham al-Islam (Peraturan Hidup Dalam Islam), bahwa, ”Mengemban dakwah Islam membutuhkan sikap terus terang dan keberanian, kekuatan dan pemikiran. Menentang setiap perkara yang bertentangan dengan ide maupun metode. Menghadapinya dengan cara menjelaskan kepalsuannya, tanpa melihat lagi hasil dan kondisi yang ada.”
Lalu ia melanjutkan, ”Mengemban dakwah Islam harus meletakkan kedaulatan secara mutlak hanya untuk mabda/ideologi Islam, tanpa mempertimbangkan apakah hal itu sesuai dengan keinginan masyarakat umum atau justru bertentangan; apakah sesuai dengan adat istiadat ataukah bertolak belakang; apakah mabda itu diterima masyarakat, ditolak atau malah dimusuhi. Seorang pengemban dakwah tidak akan mencari muka dan berbasa-basi di depan masyarakat; bermuka dua atau bersikap toleran terhadap penguasa.”
Sikap seperti inilah yang dicontohkan Nabi Saw saat berdakwah. Ketika orang-orang Quraisy meminta beliau untuk menghentikan dakwahnya (atau mereka akan menganiaya beliau dan orang-orang mukmin), pada pamannya beliau berkata;
مَا اَنَابِاَقْدَرَ عَلٰى اَنْ اَدَعَ لَكُمْ ذٰلِكَ ، عَلٰى اَنْ تَشْعَلُوْا لِىْ مِنَهَا شَعْلَةً : يَعْنِى الشَّمْسَ.
Aku tak kuasa meninggalkan hal itu, meskipun karenanya kalian akan meletakkan matahari di atasku. (Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ja’far Al-Bakhtari di dalam Hadits Abu Fadhl Ahmad bin Mala’ib (47/1-2), Ibnu Asakir (11/363/1, 19/44/201) melalui Abu Ya’la)
Allahumma sholli ’ala Muhammad
Leave a Reply