Photo by Ricardo Díaz on Unsplash
Akhirnya kubu Prabowo memberi tahu rencana pembiayaan makan siang gratis yang jadi salah satu program unggulannya, yakni memangkas subsidi BBM. Keterangan ini jelas mengejutkan dan disampaika usai pencoblosan pemilu. Seandainya disampaikan saat debat capres atau kampanye kemungkinan besar ini akan menggoyang elektabilitas sebagian swing voter yang sudah condong ke kubu 02.
Alasan yang dikemukakan para pendukung pemangkasan subsidi BBM selalu sama; subsidi BBM tidak tetap sasaran. Ini pernyataan yang harus dikritisi dari sejumlah sisi. Pertama, BBM sudah menjadi andalan mobilitas warga, baik untuk keperluan usaha atau selainnya. Bisa dibayangkan terpukulnya mereka jika harga BBM naik lagi dan lagi, akan memukul perekonomian mereka. Memang ada Pertalite yang masih disubsidi, tapi rakyat tidak tahu sampai kapan harga Pertalite tidak naik. Apalagi program makan siang gratis butuh anggaran Rp 400 triliun pertahun, sedangkan anggaran subsidi BBM di APBN hanya Rp 336 triliun.
Kalau BBM naik, maka mobilitas warga juga berkurang. Beban kehidupan bertambah karena pengeluaran untuk membeli BBM bertambah. Ini juga akan menyebabkan roda ekonomi menjadi macet.
Kedua, ini persoalan yang mendasar, ada kesan bahwa pemerintah menjadi pahlawan ketika mencabut subsidi BBM untuk kalangan orang kaya. Ini kebijakan yang diskriminatif. Bukankah orang kaya juga warga negara? Bukankah mereka juga bayar pajak yang membiayai APBN negara? Inilah kacaunya dasar pemikiran subsidi dalam sistem kapitalisme. Ada pembagian kelas-kelas warga yang jadi penentuan layak subsidi atau tidak, dengan mengabaikan hak dasar warga negara.
Nah, nanti program makan siang gratis untuk siapa? Hanya untuk warga tidak mampu saja? Lalu rakyat menengah ke atas tidak berhak mendapatkan servis tersebut?
Lanjut. Pemangkasan subsidi BBM sudah pasti akan menimbulkan inflasi yang salah satunya memicu kenaikan harga pangan. Ini pemahaman dasar ekonomi. Nah, apa artinya rakyat dapat makan siang gratis tapi beban hidup mereka bertambah karena kenaikan harga pangan/kebutuhan pokok. Sekarang saja rakyat sudah menjerit karena kenaikan sejumlah harga kebutuhan pokok, terutama beras. Terbayang kenaikan harga pasca pemangkasan subsidi BBM.
Berikutnya soal distribusi. Dari berita yang ketika tulisan ini dibuat, kubu Prabowo belum punya sistem pendistribusian makan siang yang detil. Ini yang juga rawan penyimpangan dan salah sasaran. Sampai saat ini, pemerintah Indonesia dari masa ke masa masih kedodoran dalam pola pendataan warga. Dampaknya, banyak distribusi apapun yang berantakan. Ada orang kaya dapat bantuan sosial, sementara tetangganya yang tidak mampu malah kelewat. Banyak sekali kekacauan pendataan dan pendistribusian. Kelihatan kalau rencana makan siang gratis ini prematur, tidak ada perencanaan yang matang.
Islam sebagai sebuah ideologi punya sistem sendiri dalam penanganan kebutuhan hidup rakyat. Ada peran pribadi rakyat yakni kaum lelaki yang dewasa, sehat dan mampu maka wajib memenuhi kebutuhan pribadinya sejak akil baligh, termasuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Lalu ada peran negara dalam menjamin kebutuhan hidup rakyat (lihat: IWAN JANUAR – Kebijakan Bansos Negara Khilafah)
Pemenuhan itu bukan dengan cara mencabut hak rakyat untuk dialihkan pada kebutuhan yang lain. Ini terjadi hanya dalam sistem kapitalisme yang mengandalkan pajak sebagai sumber APBN-nya. Sementara Islam menetapkan SDA seperti tambang migas, minerba, wajib dikelola negara dan hasilnya untuk pemenuhan kebutuhan rakyat, termasuk diberikan hasil olahannya yang memang jadi kebutuhan rakyat seperti BBM.
Karenanya, memotong subsidi BBM untuk program makan siang adalah ide kurang kreatif dan bertentangan dengan syariat Islam. Gagasan ini semakin menunjukkan calon pemimpin bangsa ini masih betah dengan ideologi kapitalisme. Padahal penyebab kesengsaraan negeri ini adalah kapitalisme. Sudah saatnya kaum muslimin mengubah jalur kehidupan negeri ini menuju kehidupan Islam dengan penerapan syariat Islam.
Leave a Reply