Dok. IKN
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berlanjut. Kini mulai membangun perumahan untuk para menteri. Kepala Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Danis H. Sumadilaga membeberkan sudah ada 2 unit rumah tapak jabatan menteri (RTJM) yang sudah jadi. Rumah menteri yang sudah selesai dibangun itu berada di perbukitan atau upslope.
Biayanya fantastis. Dalam catatan detikcom, pada awal 2023 lalu, saat rapat dengar pendapat DPR RI dengan Kementerian PUPR disebutkan bahwa anggaran biaya untuk pembangunan 36 rumah menteri di IKN sebesar Rp 519,06 miliar. Artinya pembangunan per unit rumah menteri di IKN sekitar Rp 14 miliar lebih. Entah apakah ini sudah all in termasuk dengan perabot dan perangkat rumah tangganya atau belum. Bila belum, maka dipastikan biayanya lebih besar lagi.
Bicara soal IKN yang selalu dikatakan untuk kepentingan bangsa, solusi atas permasalahan rakyat di ibukota sekarang, Jakarta, masih belum tuntas menjawab urgensinya yang esensial untuk rakyat. Seberapa besar IKN dibutuhkan untuk rakyat? Seberapa besar dampaknya untuk kepentingan rakyat?
Pembangunan rumah menteri yang sedang berjalan sepertinya menunjukkan sebaliknya. Bahwa pejabat dulu yang menjadi prioritas. Logikanya, bila IKN adalah untuk rakyat, maka yang pertama kali dipikirkan dan dibangun adalah fasilitas yang menjadi kebutuhan mereka. Segala hal yang menjadi hajat utama rakyat harusnya menjadi prioritas.
Pejabat, aparatur negara, menteri dan presiden tentu butuh tempat tinggal. Tapi mestikah dibangun dengan anggaran sebesar itu? Dengan bangunan semewah itu apa urgensinya untuk rakyat? Sepertinya pemerintah ignoring dengan kenyataan masih ada 29 juta lebih rakyat Indonesia tinggal di kediaman tidak layak huni, dan ada 12 juta rakyat Indonesia tidak punya tempat tinggal. Ada juga 77 juta rakyat Indonesia yang tidak punya akses air bersih.
Pembangunan rumah mewah untuk para menteri adalah cara rezim memanjakan para pendukungnya agar mereka tetap mengokohkan kekuasaan yang dibangun. Juga cara meyakinkan para calon pejabat negara bahwa mereka tetap dijamin hidup nyaman – tidak seperti rakyat – ketika nanti bertugas di IKN.
Ironinya, lahan yang dijadikan kawasan IKN masih belum tuntas bagi sebagian rakyat yang tinggal di kawasan tersebut. Di media massa mainstream masih ada cerita warga yang tidak mendapatkan penggantian yang layak untuk lahan yang mereka sudah tempati bertahun-tahun. Belum lagi resiko kehilangan mata pencaharian dan kerusakan lingkungan yang juga mengancam kehidupan 10 ribu nelayan. Jangan lupa, perumahan mewah itu sebagian besar dibangun dari pajak rakyat Indonesia. Lalu dimana empati para petinggi?
Privilege Untuk Pejabat?
Dua hal yang hilang dalam sistem politik demokrasi yang berasas sekulerisme; malu hati dan empati. Hal ini bisa jadi berkorelasi dengan latar belakang banyak pejabat negara dan wakil rakyat bukan lahir dari kalangan rakyat kebanyakan. 55 persen anggota DPR RI adalah pengusaha, sejumlah menteri dalam kabinet Jokowi juga pengusaha dan politisi yang kaya raya dengan aset ratusan miliar hingga triliunan rupiah.
Di alam kapitalisme seperti sekarang orang-orang kaya sudah punya privilege dan sulit bagi mereka men-down grade gaya hidupnya. Tidak mudah juga bagi mereka memiliki empati atas kesusahan rakyat. Bahkan ketika rakyat sedang susah di masa pandemi, kekayaan para menteri malah naik berkali lipat. Para pejabat itu juga tidak malu kekayaannya bertambah dari bisnis pengadaan regen tes Covid-19 yang dijual ke publik.
Pemerintah juga selalu memfasilitasi para pejabatnya dengan berbagai berlebihan. Contohnya perumahan di IKN yang berharga belasan miliar rupiah perunit untuk para menteri. Belum lagi ada peluang membangun kerajaan bisnis dari jabatan yang dipegang. Untuk yang satu ini seperti sudah jadi rahasia umum. Sejumlah menteri misalnya terkait bisnis tambang batubara hingga kendaraan listrik yang sekarang sedang dikampanyekan pemerintah.
Penguasa Itu Pelayan Umat
Hal seperti itu yang tidak berlaku dalam sistem pemerintahan Islam. Rasulullah Saw adalah contoh teladan sekaligus tuntutan hidup selayaknya pejabat negara. Beliau mengingatkan para pemimpin adalah penanggung jawab rakyatnya. Mereka harus mengurus umat dengan hukum Islam dan bertanggung jawab untuk itu. Sabda Nabi Saw:
الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
Imam/Khalifah itu laksana penggembala, dan hanya dialah yang bertanggungjawab terhadap gembalaannya. (HR. Bukhari dan Muslim)
Secara personal, Rasulullah Saw menampakkan diri di hadapan kaum muslimin sebagai sosok yang bersahaja, tidak elitis, dan hidup layaknya kaum muslimin. Beliau bahkan berutang pada orang Yahudi sampai menggadaikan baju besinya. Aisyah ra. juga pernah bercerita bahwa selama satu bulan keluarga Nabi bertahan hidup hanya dengan air dan kurma (HR. Muslim).
Teladan yang sama juga diperlihatkan Khulafa Ar-Rasyidin. Mereka tidak berlebihan dan menjadikan jabatan untuk memperkaya diri atau meminta fasilitas negara untuk keluarga mereka. Kepala negara Islam pertama, Khalifah Abu Bakar ra. mendapatkan gaji tahunan 2,500 dirham kemudian secara bertahap, belakangan ditingkatkan menjadi 500 dirham sebulan. Jika dikonversikan pada rupiah, maka gaji Khalifah Abu Bakar hanya sebesar Rp. 72 juta dalam setahun, atau sekitar Rp 6 juta dalam sebulan. Sekadar informasi, nilai dirham tidak pernah berubah. Ketika wafat beliau meninggalkan harta pada kaum muslimin berupa seekor keledai dan unta saja dan dua potong baju.
Para Khulafa Ar-Rasyidin amat berhati-hati dalam mengelola harta negara. Amirul Mukminin Umar bin Khattab ra. mengumpamakan harta negara layaknya harta anak yatim yang pantang ia dekati dan makan dengan cara yang zalim. Pernah suatu ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab berangkat ibadah haji lalu bertanya pada bawahannya berapa banyak uang Baytul Mal yang terpakai. ”Empat belas dinar,” jawab stafnya. Umar terkejut dan berkata, ”Celakalah kita! Kita sudah merampok harta Baytul Mal!”
Fokus Rasulullah Saw dan Khulafaur Rasyidin adalah menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia dan mengurus kebutuhan umat dengan pelaksanaan syariat Islam. Perasaan takut pada Allah serta malu pada kaum muslimin bila mereka hidup lebih makmur ketimbang rakyatnya sendiri. Sifat ini bukan hanya dimiliki para khalifah, tapi juga para pejabat di bawahnya.
”Akulah seburuk-buruknya pemimpin jika aku makan enak sedangkan rakyatku kelaparan,” itulah quote yang populer dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Semua hanya terwujud bila negara berlandaskan iman dan takwa serta patuh pada aturan-aturan Allah.
Memang ada khalifah yang menyimpang dari aturan Allah, akan tetapi Kaum muslimin dan para pemimpinnya hanya diwajibkan mengikuti sunnah Nabi saw dan Khulafa ar-Rasyidin. Sabdanya:
فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِالرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ
Wajib kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin Mahdiyyin (para pemimpin yang menggantikan Rasulullah, yang berada di atas jalan yang lurus, dan mendapatkan petunjuk). Berpegang teguhlah kalian padanya dan gigitlah ia dengan geraham-geraham kalian. (HR. Abu Daud)
Mampukah demokrasi-sekulerisme terutama dengan ideologi kapitalisme-nya menciptakan kepemimpinan yang pro-rakyat, mencetak para pemimpin yang bersahaja dan takut pada sang Maha Pencipta? Mustahil.
Leave a Reply