Jangan Jual Indonesia Kami

indonesia-for-saleSales! Adalah kata yang pas dilabelkan kepada Presiden Jokowi dalam forum APEC CEO Summit di China National Convention Centre (CNCC), Beijing. Berpidato di hadapan kurang lebih 1.500 CEO dari berbagai negara, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengajak para investor untuk datang dan membenamkan dananya di Indonesia.

We are waiting for you to come to Indonesia. We are waiting for you to invest in Indonesia,” ujar sang Presiden di bagian penutup pidatonya.

Dari paparan Presiden Jokowi orang bisa membayangkan betapa Indonesia masih ‘gadis muda nan ranum’ yang masih bisa dijamah siapa saja. Mulai dari jumlah penduduk yang berlimpah, lautan yang terbentang luas berikut segala isinya hingga kepulauannya yang berbilang. Semuanya adalah potensi yang menggiurkan bagi para CEO kelas dunia.

Sang Presiden juga menceritakan rencana-rencana pembangunan yang dibutuhkan rakyat Indonesia; pelabuhan-pelabuhan, jalur kereta api, tol laut (sea toll). And this is your opportunity: 24 seaports and deep seaports,” pungkas sang Presiden menggambarkan betapa sektor maritim dan pelabuhan menggiurkan bagi para pengusaha. Bayangkan siapa yang tak tergiur untuk berinvestasi di bidang pelabuhan? Ratusan mungkin ribuan kapal hilir mudik adalah konsumen yang mau tak mau harus membayar kepada penguasa pelabuhan.

Indonesia hampir punya segalanya. Bahan baku industri, pasar dan tenaga kerja yang bisa dibayar dengan murah. Tawaran Presiden Jokowi memperkuat kenyataan bahwa negeri ini terbuka untuk dieksplorasi sekaligus dieksploitasi.

Indonesia memang membutuhkan pembangunan. Infrastruktur kita memang sudah ketinggalan dibandingkan negara jiran. Kita juga belum memiliki transportasi kereta api yang canggih.Kita belum memiliki pelabuhan kelas dunia meski kita adalah negara maritim. Potensi perikanan kita juga belum tereksplorasi sepenuhnya. Tapi, haruskah menawarkannya kepada pihak asing?

Kita tidak anti dengan asing Barat ataupun Timur, tapi yang kita tentang adalah praktek imperialisme yang penuh dengan semangat eksploitasi terhadap sumberdaya alam dan rakyat kita. Bahan baku yang bisa dibeli dengan harga murah dieksplorasi dengan tenaga kerja yang dibayar murah, lalu dijual kepada rakyat sendiri dengan harga yang tinggi.

Hampir bosan rasanya kita menyaksikan eksploitasi tambang emas di Papua sedangkan rakyat negeri ini di sekitarnya masih berada dalam kemiskinan. Atau eksploitasi enerji panas bumi di Gunung Salak, Jawa Barat, oleh Chevron sedangkan warga di wilayah tersebut dan sekitarnya masih banyak yang tuna listrik.

Belum lagi cerita buruh pribumi yang bisa dibayar murah meriah dalam kasus sepatu beken merk Nike, tapi pemerintah seolah tutup mata. Sampai-sampai harus wartawan asing yang mengungkap tragedi tersebut dalam film dokumenter New Rulers of The World .Nike - Just Do It there in the Sweatshop

Eksploitasi dalam bingkai imperialisme itu berasal dari gerbang liberalisme. Sistem politik dan ekonomi yang sudah ditanamkan di negeri ini sejak negeri ini merdeka dan makin menggurita sampai sekarang. Dengan liberalisme, pengusaha asing bisa memiliki dan menguasai berbagai aset negeri ini. Lihatlah sektor perbankan, migas, air, mineral dan batubara, kelistrikan, dll.

Indonesia butuh kerjasama dengan siapa saja, tapi Indonesia harus kuat secara politik. Harus berdaulat. Sayangnya itu yang tak pernah terjadi. Pemerintah selalu lemah saat bernegosiasi dengan para asing, baik dengan government-nya maupun dengan para pengusahanya. Lihat saja bagaimana Indonesia tak berdaya dengan kesepakatan perdagangan bebas mulai dari AFTA hingga APEC. Padahal kesepakatan perdagangan itu nyata-nyata akan melumpuhkan perekonomian rakyat.

Tidakkah kita belajar dari Freeport dan Newmont yang berani ngeyel dan ngelunjak ketika diminta oleh pemerintah untuk membuat smelter untuk mengolah hasil tambang di dalam negeri. Mereka balas mengancam akan mem-PHK karyawannya.

Tapi negeri ini seperti pasrah saja disiksa habis-habisan. Lihat dengan gampangnya penguasa memperpanjang kontrak Freeport hingga tahun 2041, padahal perusahaan itu berulangkali berbuat ulah. Misalnya perusahaan asal Amerika itu belum membayar deviden kepada negara yang menyebabkan bangsa ini dirugikan hingga 4,2 triliun rupiah! Tapi pemerintah hanya bisa misuh-misuh saja.

Kita butuh pembangunan, tapi bukan dengan hashtag #Indonesia for Sale. Pembangunan yang mandiri, memakmurkan rakyat negeri secara hakiki. Bukan kemakmuran semu yang hanya dinikmati segelintir orang belaka.

Maka jasad para pahlawan yang baru diperingati 10 November lalu bisa tertawa getir saat Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan bahwa kontrak 20 perusahaan tambang minyak asing akan habis kontrak, tapi tidak otomatis tidak akan diperpanjang, dan tidak otomatis akan diberikan kepada Pertamina. Mana pembelaan kepada negeri ini? Mana kedaulatan?

Inilah tragedi. Dimana imperialisme itu bisa masuk dengan mulus ke dalam negeri justru karena difasilitasi oleh pemerintah sendiri. Pemerintah dengan legislatif telah menggolkan banyak undang-undang yang membuat pihak asing dengan sah menguasai berbagai aset negeri ini.

Inilah yang membuat mantan presiden RI ke-4 BJ menyebut Indonesia sudah masuk dalam perangkap VOC gaya baru. Yakni, pengalihan kekayaan alam suatu negara ke negara lain setelah diolah dengan nilai tambah yang tinggi. Kemudian, negara tersebut menjual produk itu ke nehara asal. Sehingga, rakyat harus membeli jam kerja bangsa lain.
“Ini adalah penjajahan dalam bentuk baru, neo-colonialism atau VOC dengan baju baru,” katanya saat memberikan sambutan di Upacara Hari Kebangkitan Teknologi Nasional 2012, di Halaman Gedung Sate.

Para londo itu bisa menjajah negeri bukan karena kekuatan militer mereka, tapi karena kesengajaan elit politik dan penguasa yang sudah cinta mati dengan doktrin ekonomi kapitalisme-liberalisme.5b6e2724cbf556acad6dc3f21f3842b2

Kita butuh pembangunan, tapi bukan dengan hashtag #Indonesia for Sale. Pemerintah harus bertanggung jawab atas diberlakukannya sistem ekonomi liberalisme, juga karena mental korup mereka. Misalnya, kenapa pemerintah dan Pertamina tidak membangun banyak kilang baru dan modern sejak dulu, sehingga kita tidak menggantungkan pengeboran dan pengolahan minyak bumi kepada asing? Mengapa negeri ini tidak mengembangkan riset besar-besaran di bidang teknologi sehingga kita bisa mandiri? Bangsa ini menjadi begitu malas dan percaya kepada doktrin ideologi liberalisme, sampai-sampai sendal jepit dan garam dapur pun harus beli dari asing.

Maka, please, jangan jual Indonesia kami!

Negeri ini milik rakyat bumi pertiwi. Sekaligus milik Allah. Dibebaskan dengan banjir darah para syuhada dari Sabang sampai Merauke. Mereka bukan saja memerangi fisik para tentara penjajah, tapi juga sistem kehidupan mereka. Mengapa setelah negeri ini merdeka tapi justru diserahkan lagi kepada asing? Mana kedaulatan?

Benarlah bila dikatakan seorang pemikir Islam, Taqiyuddin an-Nabhani, kedaulatan (soveregnity/as-siyadah) itu haruslah dan memang hanya milik Allah. Karena Allah tak pernah punya vested interest apapun selain kasih sayang pada hamba-hambaNya. Seharusnya umat manusia tunduk pada aturan Allah sehingga bebas dari perbudakan sesamanya.

Inilah kemerdekaan hakiki. Bila itu yang kita cari, maka sudah saatnya kita masukkan kapitalisme-liberalisme ke dalam tong sampah peradaban. Ubahlah dengan sistem kehidupan Islam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *