Bukan Anak Singkong Bukan Anak Beras 2 (tamat)

kuliBencana bagi bangsa Indonesia itu bernama impor beras. Dengan kebutuhan beras yang tinggi di dunia hampir 3 juta ton perbulan, Indonesia harus mengimpor beras. Negeri ini sudah tidak sanggup memenuhi sendiri kebutuhan dalam negeri meski dulu digadang-gadang sudah swasembada beras, nyatanya impor. Sepanjang tahun lalu Indonesia mengimpor beras kelas premium sebanyak 417 ribu ton.

Ternyata itulah bencana kedua yang menimpa negeri ini. Para importir yang mengantongi lisen impor beras kelas premium nyatanya mengimpor beras kelas medium. Bukannya KW1 yang dimasukkan ke dalam negeri, justru jenis KW2. Importir-importir nakal ini ingin mengeruk keuntungan besar dengan mengambil selisih harga dua jenis beras yang berbeda mutu tersebut. apalagi selisih harga beras impor dengan domestik cukup tinggi sekitar Rp 1000/kg. Beras domestik masih lebih mahal. Bila importir memasukkan 1 juta ton beras berarti keuntungan mereka sudah Rp 1 triliun.

Tapi apa hanya importir nakal yang menikmati keuntungan tersebut? Kecil kemungkinan untuk tidak ada. Melihat budaya korupsi di tanah air musykil rasanya oknum pejabat atau parpol tidak turut menikmati ‘pulen’nya uang beras impor tersebut. Apalagi di tahun politik seperti sekarang banyak politisi dan parpol membutuhkan ‘gizi tambahan’ untuk memenangkan pemilu di setiap level. Salah satunya adalah melalui berbagai kebijakan impor di negeri ini. Modusnya beragam. Bisa langsung mendapatkan fee atau yang halus dengan modus ‘titip harga’ pada barang impor. Seperti skandal daging sapi impor saat itu sang anggota dewan menitip harga Rp 5 ribu/kg daging sapi. Bisa dibayangkan kalau importir yang menjadi rekanannya bisa menjual 8 juta ton daging sapi berarti ia sudah menangguk keuntungan haram Rp 40 miliar!

Selain carut marut kebijakan alih fungsi lahan pertanian yang menyebabkan produksi beras kita merosot, rakyat masih juga dibuat menderita dengan kebijakan impor beras yang sarat korupsi dan manipulasi. Ujung-ujungnya rakyat lagi yang menderita. Seperti kata pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga pula.

Sebutan Indonesia sebagai negara agraris punah sudah. Pertanian negeri ini sudah babak belur. Para petani banyak kehilangan lahan pertanian mereka karena sudah tidak lagi memberi keuntungan yang sepadan bagi mereka.  Petani jatuh menjadi kelompok masyarakat miskin, sama halnya seperti nelayan.

Pantas bila sedikit bahkan amat sedikit anak muda di negeri ini, termasuk yang di desa sekalipun, yang berminat menekuni bidang pertanian. Andaipun ada lebih banyak terjun di bidang bisnis pertanian ketimbang menjadi petani.

Di kampung saya, Desa Cikadongdong di sebuah Kabupaten Bandung, sudah semakin jarang pemandangan sawah yang menghijau. Banyak sawah sudah berubah menjadi perumahan atau dibiarkan terlantar karena sudah dibeli oleh orang kota, istilah warga kampung saya.

Anak muda di kampung saya tidak berminat meneruskan pekerjaan mulia ini. Lebih tragis lagi banyak anak muda mendesak orang tuanya untuk menjual sawah mereka untuk uang muka motor. Padahal setelah 5-6 bulan kemudian motor itu ditarik lagi oleh dealer karena cicilannya macet. Sawah lenyap, motor amblas, modal ludes.

Inilah kebijakan pertanian yang tidak memihak pada rakyat. Bangsa ini lebih mementingkan kepuasan segelintir orang ketimbang rakyat banyak. Ini bedanya dengan negara kapitalis besar seperti AS atau Eropa. Meski kapitalis tapi mereka memakai prinsip hedonisme universal. Prinsip kepuasan bersama. Oleh sebab itu mereka melindungi para petani domestik dari serbuan barang impor. Para petani juga diberikan modal dan subsidi besar, serta akses pasar yang terbuka lebar ke mancanegara.

Is that good, that is? No! Karena kemudian negara-negara Barat itu mencengkram negara-negara berkembang untuk memaksa mereka membeli produk pertanian mereka. Dalihnya adalah pasar bebas padahal imperialisme pertanian dan perdagangan. Ini juga salah satu faktor yang menyebabkan petani kita bangkrut.

Agar selamat dan maju, negara ini harus mengambil lompatan quantum. Berpikir out of the box. Sistem ini telah gagal bagaimanapun tambal sulam dilakukan. Menolong petani tak bisa hanya dengan bidang pertanian, tapi juga membentengi sektor perdagangan. Para tengkulak harus dibasmi, demikian pula tengkulak mancanegara dan juragan-juragan mereka negara adidaya. Artinya, umat Islam harus memiliki negara yang tangguh, kuat dan independen. Negara macam itu? Ah, saya percaya Anda sudah tahu jawabannya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *