Militan Islam Dan ‘Gajah’ Neoliberalisme Di Pelupuk Mata

The-Safe-Childhoods-Foundation-Ketika di malam harinya Indonesia Lawyer’s Club (ILC) di TV One membahas ISIS, pagi harinya di kantor saya dihentakkan dengan headline satu harian lokal Radar Bogor; Upah Relawan Jokowi Kursi Komisaris. Di halaman muka koran itu terpampang besar infografis sejumlah tokoh pendukung Jokowi semasa kampanye yang minggu ini menikmati hasil ‘perjuangan’ mereka.

Ada 7 tokoh yang dari sejumlah parpol dan pakar yang kini bisa kipas-kipas setelah mendapat jatah menggiurkan tersebut. Pakar hukum tatanegara Refly Harun yang mendapat jatah Komisaris Utama Jasa Marga, Sukardi Rinakit mendapat jatah Komisaris Utama BTN, Pataniari Siahaan dari PDIP mendapat kursi Komisaris Independen BNI, Cahaya Dwi Rembulan Sinaga dari PDIP yang menduduku Komisaris Independen Bank Mandiri, Jeffry Wurangian dari PDIP sebagai Komisaris BRI, dan Diaz Hendropriyono yang merupakan anak Hendropriyono menduduki jabatan Komisaris di PT Telkomsel.

Berapa gaji seorang komisaris BUMN? Menurut mantan Sekretaris Negara Menteri BUMN Said Didu, gaji seorang komisaris BUMN bisa mencapai setengah gaji direksi utama. Nah, gaji direksi utama bank itu bisa di atas 200 juta. Artinya, gaji komisaris BUMN berada di kisaran seratus juta rupiah. Ini belum termasuk tunjangan seperti rumah, kendaraan dinas, dll.

Said Didu mengatakan, tidak adanya persyaratan khusus untuk menjadi komisaris utama menimbulkan kesulitan dalam seleksi calon komisaris; apakah profesional atau politisi. Selama ini, hampir semua presiden yang berkuasa menempatkan kadernya di tingkat komisaris atau bahkan direksi BUMN.
Pembagian ini bukan sekedar politik balas budi, tapi juga investasi politik jangka panjang. Sudah menjadi ‘pengetahuan umum’ bahwa BUMN sering dijadikan ‘sapi perah’ parpol-parpol di tanah air. Menempatkan kader parpol di jajaran BUMN berarti sudah menanamkan ATM politik di masa depan.

Keputusan Presiden Jokowi membagi-bagi jatah kursi komisaris sejumlah BUMN kepada para kader parpol pendukung dan relawannya mempertegas gugurnya ‘koalisi tanpa syarat’. Termasuk nihilisme kredo ‘sukarela’ dalam sebuah proses demokrasi. Karena sebelumnya Presiden Jokowi juga mengalokasikan jabatan sejumlah menteri dan Jaksa Agung kepada politisi yang berasal dari parpol pendukungnya. Padahal semua orang di Nusantara – bahkan mungkin di dunia — mendengar janji Jokowi bahwa ia tak akan membagi-bagi kekuasaan kepada parpol pendukungnya. Tapi politik di alam demokrasi adalah the art of possible, serba mungkin. Kata ‘tidak’bisa bermakna ‘belum tentu’.

Kondisi politik seperti ini sekaligus menggugurkan harapan publik bahwa kepemimpinan Jokowi-JK akan menjadi ‘sesuatu’. Ternyata tak ada yang berubah. Tak ada revolusi mental. Justru penegasan bahwa ‘bancakan’ politik adalah sesuatu yang dianggap sebagai kelaziman bahkan keharusan dalam sistem demokrasi. Di tanah air, harapan publik untuk melihat pemerintahan yang bermutu, transparan, adil dan pemerintah yang independen atau tidak ‘menyusu’ kepada parpol pendukung, tak pernah terwujud.

Maka headline koran lokal pagi itu sudah cukup bagi saya untuk meninggalkan persoalan ISIS yang kini justru digadang-gadang aparat keamanan dan media massa mainstream. ISIS dianggap sebagai persoalan hidup mati bangsa, padahal kenyataannya tidak demikian. Media massa dan aparat keamanan terlalu hiperbolik dan hiperrealis. Gemar Mendramatisir keadaan.
Ini bisa dimaklum karena persoalan radikalisme Islam adalah topik yang seksi. Ia begitu sensitif sehingga bisa memancing ketegangan sosial di dalam negeri. Dengan begitu banyaknya ormas Islam di tanah air, gesekan sedikit saja bisa menjadi api. Jangankan membahas soal radikalisme Islam, bicara soal qunut, tahlilan, muludan, saja bisa memancing polemik panjang.

Lewat isu radikalisme Islam, para tokoh muslim itu justru tengah melempar api ke tumpukan sekam kering.  Masyarakat akar rumput diprovokasi untuk mencurigai kelompok muslim yang berbeda pendapat seperti menolak tahlilan, muludan, bercelana cingkrang (isbal), berjenggot, wanita bercadar, dsb. Bukankah ini memperkeruh suasana sosial dan justru memancing terjadinya konflik horisontal?

Atau sebenarnya itulah yang tengah diharapkan terjadi?

Selain itu, operasi radikalisme Islam tak bisa dipungkiri mendatangkan uang dan pencitraan. Gelontoran uang akan diturunkan untuk berbagai operasi intelijen termasuk gerakan membangun opini di media massa, dan pemerintah akan tampil seperti pahlawan karena dianggap menyelamatkan kepentingan negeri.

Ini sudah lama terjadi sejak jaman Orde Baru dengan Operasi Khususnya yang legendaris di bawah komando Ali Moertopo. Kala itu, berbagai operasi intelijen dilakukan untuk memberangus kalangan Islam radikal. Termasuk intelijen sendiri yang sebenarnya terus menerus menggosok sejumlah aktifis Islam agar mau muncul ke permukaan dengan aksi kekerasan untuk kemudian diberangus. Pola ini dikenal dengan istilah ‘pancing-jaring’.

Para aktifis itu dipancing dengan tema-tema heroik semisal jihad, negara Islam, syariat Islam, thagut untuk kemudian diarahkan untuk melakukan serangan fisik kepada pemerintah. Tak tanggung-tanggung, mereka,  dilatih, dibiayai dan diakomodir berbagai kepentingannya. Tentu tanpa sepengetahuan para aktifis tersebut.

Maka muncullah aksi yang dikenal dengan nama Komando Jihad (Komji) atau Kelompok Imran. Publik yang buta operasi intelijen menjadi percaya bahwa ancaman Islam – atau ekstrim kanan istilah jaman Orba – adalah nyata, bukan rekayasa. Padahal di belakang layar tangan-tangan intelijen yang menjadi sutradara berbagai operasi militer tersebut.

Pola seperti ini mudah untuk diduplikasi dan dipraktekkan kapan saja dan kepada siapa saja. Apalagi hari ini topik seputar negara Islam, syariat Islam, jihad masih dan semakin kencang. Ada saja di tengah-tengah umat Islam yang ikhlas dan berghirah tinggi tapi lengah, ceroboh, untuk mudah dipancing dan dijaring.

Maka kita patut curiga bahwa isu Islam radikal termasuk ISIS adalah bagian dari operasi intelijen yang telah puluhan tahun dijalankan di negeri ini.

Melemparkan isu seperti ini justru mengusik ketenangan umat Islam dan menimbulkan sikap saling curiga antar umat Islam. Sehingga fokus perhatian pun akan terbelah. Masalah yang semestinya dihadapi, dialihkan kepada yang lain.

* * *

Membahas ISIS juga tidak realistis untuk ekonomi yang sedang krisis. Membahas ISIS tidak berdampak pada peningkatan kualitas kehidupan ekonomi rakyat yang makin terpuruk. Harga kebutuhan pokok terutama beras yang makin tak terjangkau, dunia usaha yang makin lesu, dan kebijakan negara yang justru semakin tidak berpihak pada rakyat seperti menaikkan harga LPG, tarif listrik, dan malah menggenjot sektor pajak yang makin menyusahkan rakyat.

Ketimbang membahas ISIS, lebih baik pemerintah bekerja keras melawan dolar yang makin digdaya menginjak-injak rupiah. Menguatnya dolar telah menyusahkan perekonomian rakyat Indonesia yang makin lama makin bergantung pada komoditi impor. Konyolnya, berkali-kali menteri-menteri di Kabinet Indonesi Hebat justru berkomentar asal-asalan.

Ada menteri yang mengatakan kenaikkan dolar tidak berpengaruh pada ekonomi dalam negeri, naiknya dolar bukan masalah serius, dll. Ada kesan para pejabat sekarang makin ‘terang-terangan’ melakukan pembodohan kepada publik.

Bagaimana bisa dolar naik tidak berpengaruh pada ekonomi rakyat? Jika mengacu pada Bank Dunia yang menyatakan bahwa ukuran masyarakat miskin atau tidak adalah pengeluaran di bawah USD2 atau setara Rp26.000 (Rp13.000/USD) per hari per orang. Maka 50% masyarakat Indonesia masuk dalam kategori miskin .
Kenaikan dolar jelas-jelas berdampak pada perekonomian rakyat. Pengusaha tahu tempe makin terhimpit dengan menguatnya dolar karena 60 persen kedelai didatangkan dari luar negeri.

Terpuruknya rupiah bukan sekedar karena dolar menguat. Benar, dunia usaha di AS hari ini terus menggeliat. Tapi itu terjadi karena ketidakmampuan pemerintah memperbaiki perekonomian dalam negeri. Pengamat ekonomi UGM Toni Prasetyantono mengatakan faktor kepemimpinan (leadership) Presiden Jokowi yang kurang berani dan cepat mengambil keputusan (kurang decisive) menjadi kendala rupiah untuk bangkit .

Ketika pasar menilai bahwa Presiden Jokowi terasa lemah dan di bawah ekspektasi dalam kualitas kepemimpinannya, maka para pemilik modal pun segera mencari aman: tukarkan kekayaannya dari denominasi rupiah menjadi denominasi USD. Sedemikian sederhana saja. Dalam istilah teknis ekonomi, fenomena ini disebut flight to safety dan flight to quality.

Dunia usaha dan para pemilik modal pada dasarnya memerlukan faktor kepastian (certainty). Jika yang mereka hadapi justru sebaliknya, yakni ketidakpastian (uncertainty), maka tidak heran jika mereka pun akan “menubruk” valuta asing (terutama USD) untuk menyelamatkan asset-asetnya yang semula berbentuk rupiah.
Bukanlah lebih relevan bila pemerintah bekerja keras melawan dolar ketimbang menebar isu melawan Islam radikal?

* * *

Bila pemerintah menganggap ideologi ISIS sebagai ancaman, mengapa tidak menempatkan demokrasi dan neoliberalisme sebagai ancaman juga? Sama-sama asing. Dus, ancaman neoliberalisme bukan saja sudah di depan mata, tapi sudah mencengkram leher.

Neoliberalisme telah menjarah SDA bangsa dan merugikan perekonomian negara secara riil. Freeport misalnya telah dua tahun menunggak dividen kepada pemerintah, tapi berkali-kali pemerintah juga takluk kepada kepentingan perusahaan tambang yang rakus asal AS tersebut.

Ancaman pemerintah kepada Freeport untuk membangun smelter akhirnya diubah cukup dengan membangun smelter bersama dengan PT Newmont. Selain itu pemerintah juga malah memperpanjang Surat Persetujuan Ekspor (SPE) hingga bulan Juli 2015 kepada Freeport. Total 580 ribu ton hasil tambang Freeport boleh diekspor. Pemberian SPE ini lagi-lagi tanda pemerintah tak berani mengeksekusi ancamannya kepada perusahaan AS itu.
Bukannya mendapat sanksi karena sikap arogannya, perusahaan AS justru kembali leluasa beroperasi di Indonesia karena telah diperpanjang kontraknya hingga tahun 2041.

Lewat media massa mainstream, pemerintah juga seperti berkongkalikong untuk mengelabui publik untuk menutupi realita bahwa Indonesia sebenarnya untuk dijual. Dalam pidato di depan KTT APEC di Beijing 2014 yang dihadiri para CEO beberapa perusahaan multinasional, Presiden Jokowi secara terbuka mengundang mereka untuk berinvestasi di tanah air. Di antaranya untuk membangun tol laut, pelabuhan, dsb.

Seperti menangkap arah pidato Presiden Jokowi, harian The Courier Mail langsung membuat headline dengan ilustrasi menjadi jurumasak untuk para eksekutif asing. Bukankah ini ditafsirkan bahwa presiden RI siap menjadi ‘pelayan’ bagi negara-negara asing?

jokowi-tukang-masak

Investasi asing berarti pembangunan. Pembangunan berarti menyerap lapangan kerja dan menghasilkan pendapatan bagi rakyat dan negara. Tapi siapa yang paling besar menangguk keuntungan dari investasi asing? Tentu saja perusahaan asing!

Misalnya hingga hari ini kebijakan liberalisasi operator pelabuhan seperti yang dialami PT Pelindo II. PT Pelindo II saat ini dikelola bersama operator pelabuhan Hong Kong, Hutchison Ports Indonesia atau HPI. Saham terbesar dikuasai perusahaan Hong Kong itu sebesar 51 persen, sementara Pelindo II hanya 49 persen.

Sampai hari ini tak ada tanda bahwa pemerintah akan melakukan buyback, membeli kembali saham milik asing agar perusahaan yang strategis itu kembali dikuasai pemerintah. Padahal banyak pihak sudah mengeluhkan biaya pelabuhan naik terus menerus.
Bukankah ini melanggengkan neoliberalisme?

* * *

Neoliberalisme bukan saja mengancam bidang ekonomi, tapi juga moral dan budaya. Liberalisme yang melahirkan hedonisme membuat anak bangsa terjerembab pada budaya permisivisme. Meningkatnya angka seks pranikah yang secara otomatis menaikkan tingkat kehamilan pranikah, aborsi, penularan penyakit kelamin seksual dan HIV/AIDS.

Liberalisme budaya juga melahirkan kekerasan seksual pada anak-anak dan perempuan. Sampai-sampai Komnas PA dan Komnas Perempuan membuat pernyataan Indonesia berada dalam darurat seksual dan kekerasan pada anak dan perempuan. Hingga hari ini kasus kekerasan dan sexual abuse pada anak dan perempuan masih menjadi persoalan nasional.

Hedonisme juga yang mendorong makin tingginya angka penyalahgunaan narkoba. Sekaligus membuat Indonesia kini menjadi pasar terbuka peredaran narkoba. Kini setiap hari 50 jiwa meregang akibat narkoba. Diperkirakan ada 4,2 juta orang Indonesia menjadi pengguna narkoba. Lalu setiap tahun 18 ribu nyawa melayang akibat minuman keras.

Liberalisme juga melanggengkan kebebasan penafsiran agama. Ajaran sesat seperti Lia Eden, Syiah, Ahmadiyah tak kunjung diselesaikan oleh negara. Ada pembiaran dengan mengatasnamakan undang-undang dan kebebasan beragama. Selama demokrasi dan liberalisme masih bercokol, kemunculan ajaran sesat tak akan terselesaikan.
Maka gajah di pelupuk mata yang telah membenamkan bangsa adalah neoliberalisme. Daya rusaknya telah terasa hingga ke persendian bangsa. Sayangnya sebagian orang pura-pura mengabaikan kerusakan ini. Di antara mereka memang ada yang menikmati neoliberalisme karena sudah menjadi pemujanya, sebagian lagi karena dibutakan oleh media massa mainstream yang merupakan corong ajaran neoliberalisme.

Tugas elemen umat yang telah tersadarkanlah yang harus menghentakkan negeri ini dari kerusakan neoliberalisme. Bahwa demokrasi dan neoliberalisme adalah ideologi asing yang tak layak hidup dan diterima di negeri ini. Sama sekali tidak sesuai dengan budaya negeri.

Negeri ini juga harus disadarkan bahwa harus ada jalan penyelamatan. Jalan penyelamatan itu bukan datang dari akal manusia yang lemah dan penuh vested interest, melainkan harus datang dari langit. Dari Pencipta langit dan bumi serta Pencipta segala mahluk. Itulah Allah SWT. Dialah yang sudah menurunkan Islam sebagai rahmat semesta alam. Sudah seharusnya umat Islam kembali ke jalan Allah, menegakkan syariat Islam dalam payung Khilafah Rasyidah ala Minhajin Nubuwwah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *