Melawan Tarif Resiprokal Trump, Dengan Apa?

Foto oleh energepic.com: https://www.pexels.com/id-id/foto/foto-close-up-dari-monitor-159888/

 

Kebijakan kenaikan tarif perdagangan oleh Trump terhadap setiap barang masuk ke AS adalah hal yang wajar. Negara berkewajiban melindungi perekonomian dalam negeri mereka. Ini adalah kebijakan ideologis yang harus dilawan dengan ideologi pula.

Orang mungkin menyalahkan Trump, bahkan menyebutnya gila atau idiot, karena membuat kebijakan tarif resiprokal. Namun kebijakan ini bila dilihat dari sisi ideologi dan peran negara, justru sesuatu yang wajar bahkan seharusnya dilakukan suatu negara yang berdaulat.

Keputusan ini diambil Trump sebagai upaya mengatasi defisit perdagangan luar neger AS. Presiden AS ini melihat negaranya menghadapi ketidakadilan dalam perbedaan tarif dan hambatan nontarif oleh negara-negara lain. Selama beberapa dekade, banyak negara dinilai telah memanfaatkan AS dengan mengenakan tarif yang lebih tinggi.

Dikutip dari laman resmi Whitehouse.gov, Kamis (3/4/2025), alasan Trump mengenakan tarif impor yang tinggi pada Indonesia dan juga negara lainnya karena Trump sedang berupaya menciptakan persaingan yang adil bagi bisnis dan pekerja di negaranya.

Dalam tinjauan politik luar negeri dan kepentingan suatu negara, tindakan Trump adalah hal yang wajar bahkan seharusnya. Amerika menginginkan fair trade. Kemudian ada beberapa tujuan Trump melakukan kebijakan tarif resiprokal ini; melindungi industri domestik, membuka lapangan pekerjaan, menghilangkan hambatan perdagangan, serta menekan negara yang menolak kebijakan AS.

Justru aneh bila suatu negara membiarkan perdagangan luar negerinya dihambat negara lain dengan tarif yang tidak sepadan. Negara berkewajiban pula memajukan industri domestik agar bisa bersaing dengan produk asing. Bahkan negara harus mendorong agar industri domestik bisa unggul dibandingkan produk negara-negara lain, serta menjamin ketersediaan lapangan pekerjaan untuk rakyatnya.

Sebagai negara adidaya, Amerika Serikat percaya diri bahwa negara-negara lain akan mengikuti kebijakannya. Uni Eropa walaupun sudah menyiapkan strategi tandingan tapi menyatakan diri siap berunding. Lima puluh negara lain sudah mengajukan negosiasi. Tinggal Cina dan Kanada yang tetap melawan kebijakan Trumponomics ini.

Persoalannya justru terletak di negara-negara muslim, seperti Indonesia, yang kalah dalam daya saing dengan negara lain. Bergantung pada utang luar negeri, investasi asing, produk asing, dan justru abaikan kebutuhan lapangan kerja untuk rakyatnya sendiri. Sejumlah produk lokal seperti tekstil, keramik, bahkan baja terkapar dihajar produk impor.

Kebijakan tarif resiprokal Trump ini ironisnya terjadi di tengah kondisi ekonomi nasional sedang melambat. Sejumlah industri tutup, ratusan ribu tenaga kerja terkena PHK, rupiah terjun bebas, dan utang luar negeri membengkak. Banyak ekonom memperkirakan kebijakan Trump ini menjadi pukulan keras berikutnya untuk kondisi perekonomian dalam negeri.

Padahal Indonesia punya berbagai sumberdaya alam hutan, kelautan, mineral dan migas. Semuanya bisa menjadi komoditi perdagangan yang pantas bersaing di pasar internasional. Sayangnya semua potensi tersebut gagal dioptimalkan. Begitupula bonus demografi yang semestinya dicetak menjadi tenaga kerja berkelas internasional juga tersia-siakan. Indonesia lebih banyak mengirimkan tenaga kerja sektor informal, ketimbang formal setara ahli.

Benar perkataan ekonom Anthony Budiawan kalau keputusan Trump berbasis ideologi. Hanya negara yang punya ideologi kuat yang bisa membangun negaranya dan punya daya tawar tinggi terhadap negara lain. AS adalah negara dengan ideologi kapitalisme yang berakar sejak berdirinya negara tersebut. Pasca Perang Dunia II mereka tampil memimpin dunia menggeser dominasi Inggris. AS tancapkan kuku kekuasaan kapitalisme-nya di berbagai belahan negara, Timur maupun Barat. Termasuk di negara-negara pecahan Uni Soviet.

Maka jangan harap Indonesia bisa melawan keputusan Trump bila tidak membangun negeri ini dengan ideologi yang kuat. Dimana para penguasanya berkhidmat pada ideologi tersebut. Melawan kapitalisme tidak bisa dengan kapitalisme lagi, terbukti negara-negara kapitalis macam Uni Eropa tidak sanggup imbangi tekanan AS. Apalagi kebijakan ekonomi nasional malah disetir oligarki untuk kepentingan  mereka, bukan untuk kemaslahatan rakyat.

Kaum muslimin sebenarnya punya ideologi terbaik, berasal dari langit, yakni Islam. Ajaran Islam paripurna termasuk memberikan desain negara dan masyarakat yang harus dibangun. Masyarakat independen dan militan dalam kompetisi global secara politik, ekonomi bahkan militer.

Islam mengajarkan umat ini agar tidak tunduk pada hegemoni asing. Juga menutup rapat peluang anasir asing menguasai umat, baik secara politik, ekonomi, sosial, dan militer. Allah Swt berfirman:

Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. (TQS An-Nisa [4]: 141)

Artinya Islam mendorong bahkan mewajibkan umat miliki independensi ekonomi – termasuk industri – sehingga tak bisa dengan mudah ditekan negara manapun. Bila negara lain, seperti AS, mengenakan tarif masuk perdagangan, maka Negara Islam pun akan memberlakukan hal yang sama. Tanpa takut akan memukul perekonomian dalam negeri.

Syarat semua itu adalah menjalankan Islam secara totalitas. Kaffah. Menyandarkan pada akidah Islam dan menjadikan syariat Islam sebagai aturan dalam kehidupan. Membangun kekuatan politik dengan institusi Khilafah Islamiyyah.