Pemerintah secara resmi mengumumkan keputusan menaikkan tarif dasar listrik (TDL) 16 persen secara bertahap pada tahun 2013. Dalih yang selalu sama digunakan pemerintah setiap kali akan mengurangi subsidi untuk rakyat adalah ‘agar tidak membebani APBN’. Subsidi listrik pada RAPBN 2013 dianggarkan Rp80,9 triliun, meningkat dibandingkan APBN-P 2012 sebesar Rp 65 triliun.
Keputusan mengurangi subsidi listrik dan juga rencana yang sama akan dilakukan pada BBM berasal dari pemikiran kapitalisme neoliberal; dimana mengurus rakyat dianggap sebagai beban. Sehingga subsidi terhadap kebutuhan rakyat adalah sesuatu yang selayaknya dipangkas, bahkan dihilangkan. Agar tampak bertanggung jawab para penguasa mencari-cari alasan pembenaran, seperti ‘selama ini subsidi salah sasaran’ atau ‘agar dialihkan untuk yang lebih berhak’, dsb.
Alibi yang dikemukakan pemerintah nyatanya tidak sejalan dengan realita. Ketika subsidi sebagai tanggung jawab negara dalam mengurus rakyat dianggap sebagai beban, pemerintah tidak pernah menganggap berbagai pengeluaran untuk belanja pegawai sebagai beban. Sebagai contoh, anggaran kunjungan kerja DPR RI 2013 dianggarkan naik dari Rp 248, 12 miliar atau naik 77 persen dari tahun 2012 yang berjumlah Rp 139,94 miliar.
Pemerintah juga mengeluarkan dana Rp 21 triliun untuk perjalanan dinas pemerintah pusat. Padahal hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atas perjalanan dinas senilai Rp 18 triliun pada 2011 menunjukkan adanya pemborosan sebesar 40 persen atau Rp 7,2 triliun. Setahun sebelumnya, BPK menemukan sejumlah penyimpangan perjalanan dinas.
Belakangan DPR baru saja menyetujui pembelian tenda VIP bagi presiden sebesar Rp 15 miliar. Tenda itu rencananya akan digunakan presiden manakala mengunjungi daerah yang terkena bencana alam. Sebelumnya untuk peringatan kemerdekaan negeri ini pihak istana menghabiskan anggaran 7,8 miliar rupiah.
Padahal nilai anggaran di atas itu jauh melampaui alokasi program-program peningkatan kesejahteraan rakyat. Misalnya adalah Jaminan Kesehatan Masyarakat senilai Rp 7,3 triliun, bantuan siswa miskin senilai Rp 10 triliun, dan subsidi benih senilai Rp 0,1 triliun.
Pemerintah pastinya merasa benar karena mereka memang menjalankan skenario politik demokrasi dan sistem perekonomian neoliberal. Rakyat dipaksa harus hidup mandiri dengan bantuan ala kadarnya. Karena mereka tidak punya hak diurus sepenuhnya oleh penguasa.
Banyak Cara
Sebagai orang awam, sebenarnya saya heran mengapa negeri masih terus mengandalkan BBM sebagai bahan bakar pembangkit listrik? Bahkan di Kalimantan saja pemerintah tidak memanfaatkan batubara sebagai bahan bakar pembangkit listrik, justru masih mengandalkan BBM. Padahal bukankah kita punya banyak sumberdaya alam yang lain semisal batubara, gas, tenaga air, panas bumi dan yang murah meriah adalah tenaga surya.
Dengan iklim tropis, sebenarnya potensi memanfaatkan tenaga surya sebagai sumber listrik bagi rakyat amat besar. Situs tempo.co pernah menurunkan tulisan bahwa potensi pembangkit listrik Indonesia 10 kali lebih besar dibandingkan Jerman (lihat http://www.tempo.co/read/news/2012/04/30/090400700/Potensi-Pembangkit-Surya-Indonesia-10-Kali-Jerman). Principal Advisor Deutsche Gessellschaft fur Internationale Zusammenarbeit Indonesia Rudolf Rauch menyatakan Jerman dengan intensitas matahari yang tidak terlalu tinggi, bisa membangkitkan listrik 25 ribu megawatt. “Indonesia memiliki potensi 6 hingga 10 kali dari Jerman,”
Ia mengatakan biaya pembangunan pembangkit surya di Indonesia bisa lebih murah karena paparan sinar matahari 50 persen lebih banyak ketimbang Eropa. Pembangunan pembangkit berkapasitas 10 ribu megawatt misalnya, diperkirakan memerlukan investasi 10 miliar Euro (Rp 121,3 triliun). Jauh lebih rendah dibandingkan subsidi BBM rakyat.Kelebihannya lagi, untuk operasional jangka panjang biaya yang dikeluarkan untuk pembangkit listrik tenaga surya ini jauh lebih murah.
Di sisi lain, apakah pantas bila pemerintah merasa subsidi untuk rakyat sebagai beban sedangkan mereka selalu memboroskan anggaran? Padahal ketimbang mengurangi subsidi listrik bagi rakyat, lebih adil bila anggaran dinas pemerintah yang sebesar Rp 21 triliun dipotong.
Sejarah mencatat Amirul Mukminin Umar bin Khaththab ra. amat sederhana dan berhati-hati dalam menggunakan harta negara. Padahal di masa pemerintahannya kaum muslimin sudah berlimpah kemakmuran yang luar biasa. Pernah suatu ketika beliau pulang menunaikan ibadah haji lalu bertanya pada ajudannya, “Berapa uang kas negara/baytul mal yang telah kita pakai?” Ajudannya menjawab, “Delapan belas dinar wahai Amirul Mukminin.” Umar bin Khaththab terkejut dan berkata, “Celakalah kita sudah memperkosa harta kaum muslimin!”
Bila memakai uang sebesar 18 dinar (sekitar 76,5 g emas) saja sudah dianggap merampok harta rakyat, bagaimana pula yang meludeskan miliaran sampai triliunan rupiah uang negara? Apa sebutan bagi mereka?
Rakyat bukanlah beban, tapi amanah bagi penguasa. Tapi mindset seperti itu hanya ada dalam ajaran Islam. dalam demokrasi dan kapitalisme, rakyat dituntut berprinsip survival of the fittest, siapa yang kuat dialah yang bertahan. Ingin bertahan? Ya giatlah cari uang karena there’s no free-lunch.
Kenyataan ini seharusnya makin dipahami oleh kaum muslimin bahwa tidak ada sistem pemerintahan dan perekonomian yang mengerti dan memahami urusan manusia, selain aturan dari Allah SWT. Islam menempatkan penguasa sebagai pengurus rakyat, dan memperlakukan rakyat dengan terhormat, karena mereka adalah amanah dari Allah SWT. terhadap para penguasa.
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”(QS. al-Anfal [8]: 27).
Jangan menunggu lama untuk meruntuhkan sistem yang zalim dan bejat ini. Umat telah lama menderita di dalamnya, sedangkan para penguasanya tidak pernah merasa malu berpesta di atas air mata pilu rakyatnya sendiri.
Leave a Reply