Kala Berkah Menjadi Musibah

merci banjirIngat Jakarta, ingat banjir. Apalagi di musim penghujan. Ibu kota negara ini adalah langganan banjir. Banjir seperti sudah menjadi brandmark bagi Jakarta. Saking rutinnya dilanda banjir sampai-sampai banyak warga sudah beradaptasi dengan ‘budaya’ banjir. Rumah dibuat bertingkat, lantai bawah tidak diisi barang mewah dan elektronik, jangan-jangan banyak warga sudah punya perahu karet di rumah mereka masing-masing.

Tapi yang bisa mencelakakan rakyat adalah bila kemudian muncul pemakluman terhadap bencana banjir ini. Selalu ada excuse bagi setiap penguasa Jakarta bahwa banjir itu memang sudah biasa. Toh, sejak jaman Belanda kota Jakarta sudah kebanjiran? Sehingga penguasa Jakarta – siapapun orangnya dan dari parpol mana – selalu coba untuk dimaklumi bila tak sanggup menangani banjir. Khusus Jokowi – Ahok, banyak media besar seperti Kompas yang siap membela keduanya. Belum lagi pasukan cyberwar yang siap membully atau mencaci orang-orang yang berani mengkritik keduanya.

Benar bila dikatakan bila banjir adalah takdir Allah. Ia sudah menjadi fenomena alam. Namun tidak melakukan antisipasi untuk mengatasinya adalah kebodohan. Bukankah manusia memiliki akal? Bukankah penguasa bisa menggunakan political power-nya untuk menata wilayah perkotaan? Menghukum siapa saja yang melanggar aturan tersebut?

Sungguh memalukan bila setiap tahun selalu ibukota kebanjiran. Karena hampir di seluruh dunia jarang terdengar ibu kota negara mereka terendam banjir dahsyat seperti Jakarta. Bagaimana bisa sentral pemerintahan, ekonomi dan bisnis, dengan jumlah warga yang banyak, bisa kebanjiran setiap tahun?

Bila ada yang mengatakan; kalau di negara lain kan sudah puluhan tahun menata kota sedangkan di Jakarta kan belum. Inilah namanya excuse. Pemakluman atas kebijakan politik yang batil.

Mengapa batil? Karena Jakarta, juga kota-kota lain di Indonesia tidak ditata dengan semangat ri’ayah atau mengurus umat. Negeri ini secara keseluruhan ditata dengan spirit keserakahan. Semangat mengeruk keuntungan dan kekayaan. Pembangunan di tanah air lebih berpihak kaum kapitalis. Maka kawasan industri, bisnis, pertambangan, perumahan dibangun dengan mengabaikan hajat hidup publik seperti ruang hijau, kawasan resapan air, dsb. Bahkan dengan atas nama aneka pajak dan devisa, kepemilikan umum seperti hutan, situ/danau, pantai dihajar. Devisa dan PAD adalah ‘berhala’ pembangunan di tanah air. Itulah konsekuensi kapitalisme sebagai sistem ekonomi.

Sebutlah kawasan Jabodetabek, hanya dalam waktu lima tahun sebanyak 56 situ telah beralih fungsi menjadi perumahan atau kawasan bisnis. Yang tersisa pun mengalami pendangkalan dan kerusakan parah karena diabaikan oleh pemda. Sedangkan luas total situ di Jabodatabek berkurang drastis yaitu 2.337,10 hektare untuk total 240 situ, sekarang menjadi hanya 1.462,78 hektare untuk 184 situ.

Padahal dengan potensi 42 danau, 13 sungai, kanal barat dan timur, serta curah hujan yang cukup besar hingga kapasitas 2 miliar kubik per tahun, seharusnya penduduk Jakarta bisa memiliki air tanah dan air bersih yang melimpah.

Hujan semestinya menjadi berkah. Tapi bila pembangunan yang ada minus spirit ri’ayah, diganti dengan jiwa serakah, maka berkah berubah menjadi musibah. Para pengusaha dan penguasa mungkin bergembira manakala keuntungan, PAD dan devisa berlimpah. Tapi di ujung kegembiraan itu ada lorong bencana menanti. Sebagaimana sudah Allah peringatkan jauh-jauh hari:

 Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, Kamipun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka; sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, Kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa.(QS. al-An’am: 44)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.