AIDS, Kondom dan Kepala Batu Bu Menteri

tolak kondomisasiKeras kepala! Itu julukan yang tepat ditujukan untuk Menteri Kesehatan RI Nafsiah Mboi dalam persoalan HIV/AIDS. Kepada BBC (1/12) Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi mengatakan peningkatan terjadi karena kurangnya pemakaian kondom di kelompok yang berisiko seperti pekerja seks PSK.

“Prevalensi pada PSK perempuan, laki-laki, waria itu meningkat, ini mengkhawatirkan, dan salah satu penyebabnya karena penggunaan kondom yang kurang,” kata Nafsiah kepada BBC Indonesia.

Kementerian kesehatan menyebutkan jika pencegahan tidak dilakukan diperkirakan kasus baru HIV bisa mencapai 76.000 per tahun. Jumlah orang dengan AIDS sampai September 2012 mencapai 3.541 orang, turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 6.187 orang. Sementara jumlah pengidap HIV turun dari 21.031 orang menjadi 9.883 orang.

Menteri Kesehatan menyebutkan sekitar 10 persen pekerja seks perempuan sudah terinfeksi, dan karena mereka tak bisa memaksa pelanggan untuk menggunakan kondom.

“Tidak seperti Thailand no kondom no sex, Indonesia belum bisa memaksakan penggunaan kondom, saya baru ngomong kondom saja sudah didemo, tetapi ini harus dilakukan untuk melindungi kaum perempuan,” kata Nafsiah.

Bukan pertama kali Menkes berbicara soal penggunaan kondom untuk pencegahan penyakit menular seksual (PMS). Di awal masa jabatannya, Nafsiyah Mboi sudah menyuarakan pentingnya kondom bagi pelaku seks aktif. Meski banyak yang menentangnya akan tetapi Menkes tetap pada keyakinannya. Kali ini Menkes juga berdalih bahwa penggunaan kondom bertujuan untuk melindungi kaum wanita dari kemungkinan penularan penyakit kelamin, khususnya HIV/AIDS.

Sesat Pikir

Ada sejumlah hal yang patut dipertanyakan dari pernyataan Menkes; pertama, soal efektifitas kondom untuk mencegah penularan HIV/AIDS. Sudah banyak pakar yang menerangkan ketidakmampuan kondom dalam mencegah penularan penyakit yang melemahkan kekebalan tubuh ini.  Pada tahun 1993 Dirjen WHO Hiroshi Nakajima sudah meragukan efektifitas penggunaan kondom untuk mencegah penularan HIV/AIDS.  Sementara itu majalah Customer Reports pada tahun 1995 menyebutkan bahwa pori-pori kondom berukuran 10 X lipat lebih besar dibandingkan ukuran virus HIV. Ditambah lagi banyak laporan yang menyebutkan bahwa tingkat kebocoran kondom mencapai 30 persen.

Sanggupkah menkes bertanggung jawab bila terjadi penularan HIV/AIDS pada pelaku seks padahal ia telah menggunakan kondom sesuai anjuran sang menteri? Dengan resiko yang demikian tinggi dari penggunakan kondom, bukankah itu berarti saran bu menteri ini menjadi sangat berbahaya?

Kedua, apakah benar kondomisasi bertujuan untuk melindungi kaum wanita? Jawabannya tidak! Anjuran penggunaan kondom bagi pelaku seks aktif, terutama lelaki hidung belang dan para PSK, sama dengan melestarikan pelacuran. Usulan bu menteri ini sama saja dengan mengatakan ‘silakan kalian tetap melacur tapi jangan lupa pakailah kondom’.

Melindungi wanita  — termasuk para PSK – bukanlah dengan cara menyediakan kondom, tapi angkatlah derajatnya agar menjadi wanita terhormat. Beri mereka pekerjaan yang layak, sejahterakan mereka dan lindungi kehormatan mereka. Kewajiban pemerintah adalah memakmurkan rakyatnya, khususnya kaum wanita yang memang rentang terjebak dalam dunia prostitusi baik karena inisiatif pribadi maupun menjadi korban trafficking.

Pernyataan menkes ini amat tidak bertanggung jawab. Menunjukkan pemerintah tidak ada inisiatif untuk memberantas pelacuran dan memberikan jaminan hidup yang layak bagi rakyatnya sendiri. Alih-alih memberikan peningkatan ekonomi, mereka malah diajarkan untuk tetap melacur asal menggunakan kondom.

Ketiga, fakta menunjukkan meningkatnya PMS, kelahiran yang tak diinginkan, aborsi berbanding lurus dengan semakin permisif-nya perilaku masyarakat. Semakin tinggi gaya hidup free-sex masyarakat, semakin besar kemungkinan mereka terinfeksi PMS termasuk HIV/AIDS. Sebaliknya, kelompok masyarakat yang memegang teguh nilai agama, setia pada pasangan dan peduli pada lingkungan jauh dari kemungkinan terkena PMS.

Solusi yang semestinya diusulkan pemerintah dan Bu Menkes adalah mengenyahkan gaya hidup hedonis dan permisif ini. Mengajak masyarakat agar kembali pada ajaran agama dan menutup pintu-pintu perzinahan. Hal itu hanya bisa dilakukan dengan meninggalkan sekulerisme yang menjadi landasan kehidupan masyarakat hari ini.

Dalam sekulerisme, pemisahan agama dari kehidupan, dibenarkan prinsip kebebasan kepribadian dan perilaku, terutama dalam masalah seks-bebas. Lebih jauh lagi, karena sekulerisme dan demokrasi mengesahkan kebebasan ekonomi,  maka perilaku masyarakat yang gila seks bebas ini menjadi peluang pasar yang dapat menghasilkan uang. Maka berdirilah prostitusi berdiri bukan sekedar kebetulan, tapi menjadi bagian dari industri dalam mesin kapitalisme. Ada supply ada demand. Ada permintaan ada penawaran.

Dalam kapitalisme, bagi masyarakat yang lemah seperti kaum wanita, prostitusi juga menjadi bagian dari prinsip survival of the fittest. Karena negara emoh mengurus rakyatnya, sehingga rakyatnya harus menghidupi diri mereka sendiri, menjadi PSK adalah salah satu pilihan pekerjaan yang diambil oleh segelintir wanita.

Mencegah AIDS dan PMS hanya bisa dilakukan dengan menciptakan sistem sosial yang bersih, jauh dari perzinaan. Hal ini hanya terwujud dalam masyarakat yang berakidah lurus, akidah Islam. Ada perasaan takut kepada Allah, bahagia jika mendapat ridloNya, dan taat pada aturanNya. Hal ini tidak terdapat dalam masyarakat demokrasi-sekuler. Tidak ada lagi jalan keluar dari persoalan ini melainkan dengan menguatkan akidah masyarakat, melaksanakan syariat Islam dalam naungan Khilafah Islamiyyah. Tanpa itu semua, spirit untk menjauhkan masyarakat dari PMS hanyalah omong kosong.

Usulan kondomisasi dari Bu Menkes adalah sesat-pikir yang beranjak dari sikap emoh pemerintah dalam mengurusi rakyatnya. Sikap ini berasal para penguasa yang tetap betah hidup di alam sekulerisme-demokrasi-kapitalisme. Dimana para penguasanya lebih senang memperkaya diri dan parpolnya serta keluarganya, ketimbang mensejahterakan rakyatnya sendiri. Daripada capek-capek memikirkan kesejahteraan rakyat lebih baik membiarkan mereka apa adanya sembari diberi ‘pengaman’. Sungguh memprihatinkan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *