Korupsikah Ini?

awah korupsiDi sebuah siang hari saya dipertemukan Allah dengan kawan lama di KRL Commuter Line Jakarta-Bogor yang sesak. Ia kini menjabat asisten di sebuah kementerian negara RI.  Uniknya ia kini berkarir di kementerian yang kedinasan beda dengan awal karirnya. Dulu di kementerian A sekarang di kementerian B. Iseng-iseng saya ‘senggol’, apa karena sang menteri satu organisasi dengannya?

Dengan mesem ia cerita kalau kepindahannya ke pekerjaan yang baru karena merasa sudah mentok di kantornya yang lama. Bukan saja mentok, tapi ia sering diloncati oleh mereka yang karirnya lebih junior dibandingkan dirinya. Sekali dua kali diloncati ia masih bisa terima, tapi karena terus-terusan diloncati akhirnya ia gerah juga. Sampai pada keputusan ia melamar ke instansi yang lain dan akhirnya diterima. Selidik punya selidik, para junior yang meloncatinya karena satu parpol dengan sang menteri.

Awal tahun 2012 saya juga sempat bertemu dengan kawan lain yang kala itu menjabat kepala dinas di sebuah propinsi di Sumatera. Ia juga curhat soal urusan kepegawaian yang makin lama makin tidak profesional. Kantornya sering ditinggal kabur oleh PNS-PNS baru lewat mutasi dadakan. Setelah ditelusuri biasanya para PNS itu mengajukan sendiri keinginan mutasinya lewat jalur parpol atau anggota dewan legislatif.

Nah parpol inilah yang kemudian ‘memproses’ mutasi anggotanya, kenalannya atau keluarganya hingga ke jalur menteri. Di alam reformasi yang jabatan menteri adalah jabatan politik, bukan karir, menteri mana yang berani menolak permintaan parpol? Maka ‘proses’ mutasi ilegal itupun disahkan.

“Parpol sudah merusak kinerja pegawai negeri!” kesimpulan kawan saya dengan kesal. Padahal para pegawai yang dimutasi itu adalah tenaga kerja yang telah disiapkan oleh kantornya sebagai tenaga terlatih. Sebagian malah sudah dikirim ke luar negeri untuk mengikuti pelatihan bertaraf internasional agar nanti ketika kembali ke tanah air bisa mengembangkan berbagai proyek yang bermanfaat untuk kantornya bekerja. Tapi apa lacur, sang pegawai tidak satu visi dan misi dengan kantor yang sudah memfasilitasi pendidikannya, ia lebih suka pindah kantor kemana ia suka dan memanfaatkan koneksi politik untuk kepentingan pribadinya.

Parpol atau anggota legislatif yang membantu proses mutasi ilegal itu tidak pernah memikirkan berapa biaya yang sudah dihabiskan untuk pendidikan PNS yang bersangkutan. Lebih jauh lagi, penyalahgunaan wewenang itu telah merusak kinerja dan berbagai program pemerintah yang dibiayai oleh uang rakyat.

Mutasi yang dipaksakan, promosi jabatan yang prematur juga berbagai proyek yang diserahkan kepada sesama anggota parpol, memang bukan hal yang aneh di negeri kita. Sejak dahulu kala sudah sering terjadi. Reformasi yang sudah digulirkan tidak lantas menggerus kebiasaan yang kita kenal dengan istilah nepotisme.

Bedanya, di jaman orba hal itu dilakukan secara massif oleh parpol Golkar, keluarga Cendana dan keluarga pejabat lain. Di alam reformasi, dengan semakin terbukanya alam politik dan parpol semakin banyak, yang terjadi adalah pemerataan nepotisme. Semua parpol merasa berhak melakukannya. Apalagi untuk jabatan-jabatan yang dinilai sebagai ‘lahan basah’ seperti BUMN atau BUMD, air liur parpol menetes deras.

Titip menitip calon pegawai dan mutasi pegawai, atau promosi jabatan pegawai yang satu parpol semakin sering terjadi. Bisa dengan alasan balas budi hingga untuk memperkuat belitan gurita parpol tersebut di kantor pemerintah.

Parpol-parpol Islam juga tidak ketinggalan melakukan hal ini. Malah di kantor-kantor pemerintah yang menterinya berasal dari parpol Islam ada sindiran khas; kalau ikut jaringan ‘IPB’ pasti gampang naik jabatan. IPB yang dimaksud bukan nama kampus pertanian di Bogor, tapi plesetan dari akronim Ikatan Pria Berjenggot. Julukan itu merujuk kepada parpol Islam tertentu, maksudnya kalau jadi anggota atau simpatisan parpol itu maka semua urusan kedinasan dan kepegawaian jadi lancar. Innalillahi wa inna ilayhi raji’un.

Kondisi seperti ini jelas merusak citra parpol Islam dan membuat frustrasi para PNS yang lain. Efeknya jelas; merusak kinerja kantor, menimbulkan kecemburuan dan dan kebencian terhadap sesama rekan kerja.

Filsuf dan politisi Inggris Lord Acton pernah bilang bahwa kekuasaan cenderung kepada penyimpangan. “Power attend to corrupt, absolut power corrupt absolutely,” katanya. Memang tipis jarak antara kekuasaan dan penyimpangan. Orang yang berkuasa mudah tergelincir pada penyalahgunaan kekuasaan atau penyimpangan. Semakin mutlak kekuasaannya, semakin besar peluang melakukan korupsi.

Tentu yang dimaksud perilaku korup oleh Lord Acton bukan sekedar menggasak uang negara, tapi mencakup semua penyalahgunaan wewenang kekuasaan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau kelompoknya. Itulah korupsi.

Tetapi makna korupsi yang ditulis Lord Acton yang termaktub dalam semua buku-buku ilmu politik dan tatanegara sudah direduksi. Memanfaatkan kekuasaan untuk menguntungkan kelompok atau parpol tidak bisa disebut korupsi. Ini legal karena mengikuti prosedur yang ada walau sebenarnya mengabaikan realita dunia kerja.

Islam sudah sejak lama mengecam praktek-praktek seperti ini. Nabi saw. bersabda:

من استعمل رجلا من عصابة و في تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد خان الله و خان رسوله و خان المؤمنين

 

“Barangsiapa mengikuti seseorang dalam sebuah amal untuk sekelompok manusia, sementara ia mendapatkan dalam kelompok tadi yang lebih baik dari orang yang diikutinya, maka dia telah berkhianat kepada Allah dan RasulNya dan kepada orang-orang beriman.”(HR. Hakim)

Islam juga memerintahkan kita untuk bersikap adil dan menunaikan jabatan dengan amanah, serta menyerahkan amanah kepada orang yang memang layak menerimanya. Bukan kepada karib kerabat, kolega, atau rekan sesama parpol. FirmanNya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”(QS. an-Nisa : 58).

 

Tapi melihat kondisi demokrasi dan realitas parpol yang ada, berat rasanya berharap sifat amanah dan keadilan terwujud. Parpol Islam yang semestinya jadi lokomotif perubahan juga ikut-ikutan melakukan hal tersebut. Tinggal sekarang para penganut demokrasi bertanya; apakah tindakan parpol masuk kategori korupsi atau bukan?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.