Foto oleh Zeyn Afuang di Unsplash
Di Swedia, wakil rakyat mendapatkan gaji yang lebih rendah dari gaji guru. Mereka juga tidak mendapatkan fasilitas berlimpah. Di Singapura, kantor kepresidenannya amat sederhana. Beda dengan fasilitas pejabat dan wakil rakyat di Indonesia. Uang rakyat justru dihamburkan untuk proyek yang tidak jelas atau malah untuk kepentingan pribadi.
Tontonan penghamburan uang rakyat terus menerus diperlihatkan pemerintah di depan mata rakyat. Ada BGN dan Kopdes Merah Putih yang seperti bersaing menguras uang rakyat triliunan rupiah. BGN memborong motor listrik sampai kaos kaki. Sedangkan Kopdes Merah Putih membangun tempat usaha mereka dan ratusan mobil. Semua dipertanyakan peruntukannya dan kepantasannya.
Alih-alih menegur, Presiden RI malah mempertontonkan perayaan ulang tahun Sekretaris Kabinet di hotel mewah di Paris, Prancis. Netizen memperkirakan rate kamar yang disewa presiden dan jajarannya tembus puluhan hingga ratusan juta rupiah permalam.
Presiden Prabowo juga memecahkan rekor sebagai kepala negara RI yang terbanyak berkunjung keluar negeri di awal pemerintahan. Sampai April 2026 Presiden sudah melakukan kunjungan ke mancanegara hingga 49 kali. Tentu semua diongkosi uang rakyat. Paradoks dengan perintahnya agar negara ini melakukan efesiensi.
Menghamburkan uang rakyat dan uang negara sudah jadi tradisi yang tak pernah coba dihentikan oleh para pejabat di negeri ini. Di masa Orla, Presiden Soekarno kerap mengadakan pesta-pesta di istana saat rakyat tercekik krisis. Pada 6 September 1966, ketika mahasiswa dan buruh mengepung Gedung DPR di Senayan, Soekarno masih mengadakan pesta kebun di dalam gedung perwakilan itu. Padahal rakyat tengah tercekik kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi, sementara mahasiwa mengadakan aksi Tritura.
Presiden Jokowi yang lekat dengan citra ’merakyat’ ternyata jauh dari kenyataan. IKN nyaris jadi situs sejarah yang dilupakan orang. Padahal pembangunannya sudah menghabiskan lebih dari 140 triliun rupiah. Sejumlah infrastruktur yang dibangun di jamannya juga mangkrak atau disfungsi. Bandara Kertajati dan Bandara Yogyakarta adalah dua contoh pembangunan yang sia-sia di era Jokowi.
Pemborosan dan flexing juga merata bahkan seperti kompetisi. Mulai dari menteri, anggota dewan, pejabat negara, sampai kepala daerah. Mobil dinas untuk menteri biasanya berupa sedan atau SUV premium dengan kapasitas mesin hingga 3.500 cc, seperti Toyota Crown, Toyota Camry, dan Hyundai Ioniq. Harga mobil-mobil tersebut mulai dari Rp800 juta sampai 2 miliar lebih. Belum lagi gaji anggota dewan yang fantastis dibandingkan UMR. Take home pay anggota dewan konon bisa tembus Rp100 juta perbulan dengan pajak ditanggung negara. Lagi-lagi semua diongkosi uang rakyat!
Dari sini kita bisa paham mengapa politisi berbondong-bondong ingin menjadi anggota dewan, pejabat, dan kepala daerah. Banyak privilege yang tak bisa dinikmati rakyat banyak. Padahal biaya hidup mereka ditanggung rakyat dengan penghasilan yang jauh di atas UMR.
Setiap pemerintahan di Indonesia berdalih bahwa pengeluaran itu sudah sesuai undang-undang. Sehingga tak bisa diubah apalagi dibatalkan begitu saja. Anggota dewan mulai dari daerah sampai pusat juga beralasan sama.
Selain itu mereka merasa diri mereka layak mendapatkan penghasilan dan tunjangan sebesar itu. Mereka menyatakan diri mereka bekerja keras untuk rakyat dan negara sehingga tak ada alasan untuk menolak penghasilan yang berlipat-lipat dibandingkan UMR rakyat. Masak jabatan tinggi dan tanggung jawab lebih tinggi tidak digaji tinggi.
Moralitas Dan Iman
Tentu saja semua dalih belaka. Buktinya banyak negara yang bisa memberikan penghasilan tidak berlebihan untuk wakil rakyat dan pejabat negara mereka. Di Swedia, wakil rakyatnya menerima gaji sekitar Rp98 juta perbulan. Tidak terlalu jauh dibandingkan dengan gaji rata-rata warga negara, yaitu sekitar Rp66 juta per bulan. Sudah begitu para wakil rakyat di Swedia tidak mendapatkan tunjangan atau fasilitas istimewa. Mereka biasa bepergian dengan transportasi umum seperti bus dan kereta, mirip dengan warga biasa. Bahkan gaji mereka juga lebih kecil dibandingkan dengan gaji guru di Swedia, yang mencapai sekitar Rp112 juta perbulan.
Negara tetangga, Singapura, juga punya hal yang unik. Ruang kerja Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, terlihat sangat sederhana dan minimalis. Perabotan kantor pemerintahnya begitu sederhana. Jauh dengan kemewahan istana dan ruang kerja presiden, para menteri bahkan kepala daerah Indonesia. Padahal pendapatan perkapita Singapura 15-18 kali pendapatan perkapita Indonesia.
Pemborosan dan flexing yang dilakukan pejabat negara adalah soal moralitas negarawannya. Ketika standar moralitas negarawannya tinggi, maka para pejabatnya mereka akan merasa malu terlihat glamor di tengah rakyatnya. Namun semakin rendah standar moralitasnya maka semakin tidak malu pejabatnya menguras uang rakyat untuk kepentingan mereka atau proyek-proyek yang tidak berfaedah.
Selain moralitas, faktor lain yang bisa mencegah pemborosan uang rakyat dan menghentikan budaya flexing adalah dorongan iman. Rasa takut pada Allah SWT. Halal dan haram. Inilah faktor yang jauh lebih kuat dari sekedar moralitas. Sebab standar moralitas kadang bergeser ketika budaya di suatu negara berubah. Awalnya malu lama-lama jadi kebal muka bergaya mewah di tengah rakyat yang susah. Sedangkan prinsip halal dan haram yang lahir dari keimanan adalah permanen. Tidak akan berubah.
Faktor keimanan inilah yang diperlihatkan para sahabat Nabi Saw saat menjadi penguasa. Khulafa ar-Rasyidin adalah contoh negarawan terbaik untuk umat. Mereka punya kuasa tapi tak jumawa. Tidak semena-mena menggunakan uang umat. Mereka begitu teliti dan mencemaskan setiap dirham atau dinar yang dipakai dalam pemerintahan mereka.
Khalifah Umar bin Khattab memakai prinsip bahwa uang negara dan uang umat yang tersimpan di Baytul Mal adalah harta anak yatim. “Sesungguhnya aku menempatkan diriku terhadap harta Allah seperti posisi (wali) terhadap harta anak yatim. Jika aku merasa cukup, maka aku menjaga diri (tidak mengambilnya). Dan jika aku membutuhkan, maka aku mengambilnya dengan cara yang patut (secukupnya),” tutur beliau (Tarikh Al-Madinah, 2/694).
Di dalam Al-Qur’an ada peringatan keras bagi siapa saja yang memakan harta anak yatim secara zalim. Firman Allah Swt:
إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً
Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). (TQS An-Nisa’ [5]: 10).
Para penguasa harusnya ingat bahwa setiap kebijakan mereka kelak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Mereka akan dituntut di hadapan Allah untuk setiap uang negara yang keluar sia-sia. Apalagi kalau kebijakan anggaran itu dikeluarkan sebenarnya untuk memperkaya dirinya dan konco-konconya. Maka azab Allah menunggu mereka. Nabi Saw bersabda:
مَا مِنْ عَبْدِ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً, يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ, وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ, إِلَّا حَرَّمَ اَللَّهُ عَلَيْهِ اَلْجَنَّةَ
Tidaklah seorang hamba pun yang diberi amanah oleh Allâh untuk memimpin bawahannya yang pada hari kematiannya ia masih berbuat curang atau menipu rakyatnya, melainkan Allâh mengharamkan surga atasnya. (Muttafaq alaih)
Sistem pemerintahan demokrasi-sekuler memang bisa melahirkan negarawan dan kebijakan negara yang baik untuk rakyat. Namun kebaikannya amat subyektif. Kebaikan dan keburukannya pun tentatif. Bisa berubah-ubah sesuai kultur masyarakat dan para pejabatnya.
Dalam sistem politik demokrasi-sekuler amat jarang pejabat yang hidup bersih dan sederhana. Pada dasarnya mereka tidak bisa lepas dari jerat oligarki bila ingin naik ke puncak jabatan dan bertahan di sana.
Oleh karena itu, agar negeri ini selamat, melahirkan negarawan yang bermoralitas tinggi, maka keimanan harus jadi landasan. Rakyat dan pejabat harus hidup dalam suasana iman dan takwa. Aturan yang ditegakkan juga lahir dari Allah Swt yang Mahaadil. Dimana aturannya tidak akan pernah berubah. Standar baik dan buruknya adalah halal dan haram, bukan mengikuti selera rakyat dan pejabat.
Di masa Khulafa Ar-Rasyidin para pejabatnya berlomba-lomba menjadi negarawan yang zuhud. Rela menderita demi mengurus rakyatnya. Hanya sedikit yang hidup glamor. Para pejabat glamor itu jadi sasaran kritik para sahabat yang lain. Seperti Gubernur Syam Mu’awiyah bin Abi Sofyan yang sering jadi sasaran muhasabah para sahabat, karena gaya hidup mewahnya.
Selain itu audit keuangan dilakukan dengan begitu keras. Amirul Mukminin Umar bin Khattab beberapa kali menegur dan menyita harta pejabat dan keluarganya yang menurutnya tidak wajar. Ia pun pernah menyita harta putranya sendiri, Abdullah, yang dinilai memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.
Jadi, siapa saja yang berharap punya pejabat yang bermoral tinggi dan berpihak pada rakyat, harus memilih Islam sebagai sistem politik dan pemerintahan. Tak ada ideologi yang punya standar baik-buruk yang unggul kecuali Islam.
Leave a Reply