Mabuk Demokrasi (2 – tamat)

democrazyProfesor KH. Didin Hafidhuddin menuliskan kultwit keprihatinan akan suasana kompetisi pilpres yang menurut beliau menunjukkan perilaku tidak sehat. Kata beliau: Didin Hafidhuddin @hafidhuddin  ·  Jun 7, Salam. Alangkah indahnya hidup bermasyarkat, ketika kita tdk saling menghujat,tdksaling mencari kesalahan dan tdksaling menjatuhkan.

Profesor Didin dan kita layak prihatin. Perang kata, caci maki, black campaign sudah menjadi budaya di jagat perpolitikan negeri ini. Perilaku mikul duwur mendem jero seperti tak berlaku lagi. Untuk mengalahkan kompetitornya, aib pribadi yang remeh – bahkan mungkin bila ada di di lubang semut sekalipun — harus dibongkar dan digotong ke permukaan.

Jejaring sosial penuh dengan buka membuka aib hingga caci maki. Hampir setiap menit selalu ada perang kata-kata dan caci maki dari mana saja. Bahkan sesuatu yang mungkin baru praduga, asumsi politik, dan opini yang belum jelas juntrungannya, bahkan kabar bohong menyebar gencar bak spora tanaman.

Saya sepakat bila aib itu sesuatu yang menyangkut ancaman bagi umat, dan bukan aib pribadi, patut diketahui khalayak. Bila ada calon pemimpin yang sudah terindikasi akan membiarkan asing menjarah aset-aset bangsa, mencabut hak rakyat, dan berkonspirasi dengan asing untuk merugikan negeri khususnya umat Islam, patutlah itu untuk diungkap. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya menyelamatkan kemuliaan negeri.

Politik tidak semestinya menghalalkan segala cara. Ada etika yang harusnya dijaga. Memenangkan kompetisi dengan saling menyakiti apalagi menjurus pada provokasi konflik horisontal, bukanlah tindakan negarawan sejati.

Tetapi inilah konsekuensi hidup di alam demokrasi. Di sana ada pakem freedom for speech. Kebebasan berbicara. Siapapun yang menghirup udara demokrasi diberi jaminan untuk berbicara apa saja. Jangankan sekedar mencela parpol lawan, Tuhan dan agama pun bebas untuk dikritisi atau bahkan diubah ajarannya. Masih eksisnya ajaran menyimpang menurut Islam seperti Ahmadiyah atau Lia Aminuddin adalah berkat demokrasi. Ada freedom for speech dan freedom for religion. Kebebasan berbicara dan kebebasan beragama.

Dalam demokrasi politik mendahului etika. Bicara duluan, moral urusan belakangan. Banyak pernyataan politisi dan pejabat serta kebijakan pemerintah yang berjalan dulu pada akhirnya menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Sebagai contoh lagi demokrasi membolehkan orang pasang standar ganda. Misalnya ketika Gerindra masih berkoalisi dengan PDI-P, sedikitpun tak ada singgung menyinggung perkara HAM atau penculikan aktifis tahun 98. Tapi begitu koalisi ini pecah dan saling bertarung, tema-tema itu diungkit-ungkit  untuk menjatuhkan pencapresan Prabowo.

Demokrasi juga membuat politisi jadi memiliki mental karet. Elastis dan tak konsisten. Jokowi dalam pilkada walikota Solo didukung politisi muslim meski mengusung calon wakil walikota non-muslim. Waktu itu berlaku prinsip “isu SARA sudah tak relevan”. Tapi dalam pilpres kali ini Jokowi dihantam habis-habisan sisi keislamannya oleh para pendukung parpol Islam. Disebut tak fasih baca al-Quran, tak bisa berwudlu, diragukan keislamannya, dsb. Isu SARA kembali dimainkan. Agama pun jadi komoditas politik ala demokrasi.

Demokrasi bukannya tidak menyisakan ruang bagi politik yang beretika, akan tetapi itu bukan sebuah keharusan melainkan pilihan. Tidak ada yang mewajibkan politik di alam demokrasi harus santun dan bersahaja.  Semua diserahkan kepada para pelaku politik. Nanti rakyat yang menentukan siapa yang akan mereka pilih; politisi yang santun cerdas ataukah yang bergaya jawara. Lagi-lagi menjadi politisi yang santun dan cerdas bukan jaminan akan dipilih oleh rakyat. Pada pemilu legislatif kali ini banyak politisi kritis dan terbilang berprestasi tak lolos ke Senayan.

Karenanya keprihatinan Profesor Didin Hafidhudin dan banyak kalangan hanya akan dianggap pilihan saja, bukan sebuah kemestian untuk diikuti. Prinsip-prinsip demokrasi memang mempersilakan masyarakat dan para pelaku politik untuk berperilaku bebas. Bukankah itu inti ajaran demokrasi, freedom alias kebebasan? Berharap politik yang penuh etika dalam demokrasi nyaris seperti menggantang asap. Inilah yang namanya mabuk demokrasi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *