Photo by Pixabay: https://www.pexels.com/photo/grey-metal-case-of-hundred-dollar-bills-164652/
Pemecatan Ketua PWNU Jatim KH Marzuki Mustamar mengundang desas-desus berkaitan dengan politik dalam pilpres 2024. Walaupun KH Marzuki sendiri yang legowo dengan pemecatan tersebut tidak tahu alasan pemberhentiannya karena tidak disebutkan dalam surat pemecatannya.
Sekjen PBNU Syaifullah Yusuf menolak kalau pemberhentian KH Marzuki karena persoalan politik yang berkaitan dengan pilpres 2024. Namun, Pengasuh PP Mambaul Maarif Denanyar, Kabupaten Jombang, Gus Salam dalam keterangan tertulisnya justru menyebutkan pemberhentian KH Marzuki memang benar persoalan sikap politik pilpres 2024.
Dia mengatakan, pemberhentian Kyai Marzuki dari jabatannya ikhwal dukung mendukung di Pilpres 2024. Kiai Marzuki tidak mengikuti arahan dari PBNU untuk mendukung Paslon 02. Gus Salam, menyebutkan dalam pertemuan dengan sejumlah PCNU se Jatim di Hotel Shangri La Surabaya, Ketua Umum PBNU dan Rais Am sempat menyatakan dukungan terhadap pasangan calon presiden-calon Wakil Presiden nomor 02 (Ketua PWNU Jawa Timur Dipecat PBNU, Gus Salam Sebut Karena Tak Mau Dukung 02 – FAJAR).
Walaupun kepastian penyebab pemberhentian KH Marzuki masih sumir, namun umat bisa melihat bahwa kedudukan para ulama dan tokoh Islam rawan menjadi alat politik untuk kepentingan parpol di alam demokrasi. Mereka adalah votegetter yang bisa menarik banyak suara untuk elit parpol. Karenanya sudah jadi tradisi di alam demokrasi parpol-parpol itu melobi para kyai dan ulama untuk menjadi bagian dari mesin politiknya, dengan cara melakukan transaksi politik bermodalkan uang.
Hal ini juga dibenarkan oleh pendakwah ustadz Fatih Karim dalam videonya yang pernah beredar kalau ia sempat ditawari uang miliaran rupiah untuk mendukung parpol tertentu, namun ia menolak. Pihak pemberi uang politik itu juga bercerita kalau sejumlah dai sudah bergabung dengan mereka.
Sayangnya tidak semua tokoh umat punya resistensi untuk menolak money politics. Tidak sedikit memilih menjadi partisan parpol atau elit politik tertentu, baik karena pilihan mereka ataupun lewat transaksi politik. Jangan lupa, Indonesia menempati peringkat ketiga di dunia dalam skandal politik uang.
Padahal bila tokoh umat sudah berada dalam barisan kelompok tertentu, apalagi melalui transaksi politik uang, mereka akan terkooptasi oleh parpol dan elit politik. Para ulama itu tidak bakal jadi panutan, hilang independensinya dan keberaniannya melawan kemungkaran. Malah bisa jadi ia akan jadi stempel kekuasaan dan kezaliman penguasa.
Lagipula, para tokoh umat pastinya paham haramnya hukum risywah termasuk dalam urusan politik.
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي
Dari Abdullah bin ‘Amr, dia berkata: Rasûlullâh n bersabda, “Laknat Allâh kepada pemberi suap dan penerima suap”(HR. Ahmad dan Ibnu Majah)
Umat berharap tokoh-tokoh mereka selalu berpegang pada integritas keislaman, beramar maruf nahi mungkar, dan hanya memperjuangkan syariat Islam, bukan yang lain. Di tangan para tokoh umat yang istiqomah dalam memperjuangkan Islam inilah nasib umat dan negeri bisa diselamatkan.
Bila kyai dan ulama sudah terkooptasi kekuasaan karena haus jabatan dan kekayaan, maka kerusakannya berdampak sampai pada penguasa dan rakyat. Inilah yang diingatkan oleh Imam al Ghazali dalam kitabnya, Ihya’ Ulumuddin, juz 2, hal.357,
ففساد الرعايا بفساد الملوك وفساد الملوك بفساد العلماء وفساد العلماء باستيلاء حب المال والجاه ومن استولى عليه حب الدنيا لم يقدر على الحسبة على الأراذل فكيف على الملوك والأكابر
“Kerusakan masyarakat itu akibat kerusakan penguasa, dan kerusakan penguasa akibat kerusakan ulama. Adapun kerusakan ulama akibat digenggam cinta harta dan jabatan. Siapa saja yang digenggam oleh cinta dunia, niscaya tidak mampu mengoreksi (melakukan hisbah) terhadap (masyarakat kelas) rendah, bagaimana mungkin dia dapat mengoreksi penguasa dan para pembesar.”
Leave a Reply