picture: unsplash.com
Hari ini, 2 Mei, adalah hari pendidikan nasional, hal rutin setiap tahun diperingati serentak di seantero tanah air. Tapi, pernahkah kemudian ada perenungan apakah pendidikan ini sudah lebih maju, ataukah jalan di tempat, ataukah justru mundur berlangkah-langkah?
Melihat dari data UNESCO, level pendidikan Indonesia masih tertinggal di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan Survey United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), terhadap kualitas pendidikan di Negara-negara berkembang di Asia Pacific, Indonesia menempati peringkat 10 dari 14 negara. Sedangkan untuk kualitas para guru, kulitasnya berada pada level 14 dari 14 negara berkembang.
Survei kemampuan pelajar yang dirilis Programme for International Student Assessment (PISA) Desember 2019 di Paris, yang menempatkan Indonesia di peringkat ke-72 dari 77 negara. Berada di peringkat ke-6 terbawah, masih kalah dari negara tetangga seperti Brunei Darussalam dan Malaysia.
Education Index dari Human Development Reports (2017), juga menyebut Indonesia berada di posisi ke-7 di ASEAN dengan skor 0,622. Skor tertinggi diraih Singapura (0,832), Brunei Darussalam (0,704), Malaysia (0,719), Thailand dan Filipina sama-sama memiliki skor 0,661. Ini menegaskan. bahwa indikator pendidikan yang rendah menjadi penyebab daya saing lemah.
Data UNESCO dalam Global Education Monitoring (GEM) Report 2016, mengumumkan mutu pendidikan di Indonesia menempati peringkat ke-10 dari 14 negara berkembang. Sedangkan kualitas guru sebagai bagian penting dalam pendidikan, berada di urutan ke-14 dari 14 negara berkembang di dunia.
Indonesia juga masih lemah memberikan peluang pendidikan untuk warganya. Penduduk Indonesia paling banyak merupakan lulusan Sekolah Dasar (SD). Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), jumlahnya tercatat sebanyak 64,68 juta jiwa per 31 Desember 2021.
Minim Pendidikan Tinggi
Tidak bisa dipungkiri, pendidikan yang tinggi menjadi salah satu modal kemajuan suatu negara. Namun, saat ini hanya sekitar 6% penduduk Indonesia yang sudah mengenyam pendidikan tinggi.
Dari total penduduk Indonesia berjumlah 275,36 juta jiwa pada Juni 2022, hanya 6,41% yang sudah mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi. Rinciannya, yang berpendidikan D1 dan D2 proporsinya 0,41%, kemudian D3 sejumlah 1,28%, S1 sejumlah 4,39%, S2 sejumlah 0,31%, dan hanya 0,02% penduduk yang sudah mengenyam pendidikan jenjang S3.
Sementara itu, penduduk Indonesia yang tidak/belum sekolah juga cukup besar, yakni 64,15 juta jiwa. Kemudian, ada 56,91 juta penduduk tanah air yang merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Sebanyak 39,89 juta penduduk Indonesia mengenyam pendidikan hingga bangku Sekolah Menengah Pertama. Ada pula 30,89 juta penduduk yang belum tamat SD.
Lalu, 11,82 juta penduduk Indonesia yang merupakan lulusan Strata-1 (S1). Penduduk dengan latar belakang pendidikan Diploma-3 (D3) sebesar 3,49 juta jiwa.
Penduduk yang merupakan lulusan Diploma 1 (D1) dan Diploma-2 (D2) sebanyak 1,14 juta jiwa. Sementara, penduduk yang telah lulus Strata-2 dan Strata-3 berturut-turut hanya sebesar 838.827 jiwa dan 60.116 jiwa.
Angka Putus Sekolah Tinggi
Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat, angka putus sekolah di Indonesia mengalami kenaikan pada 2022. Kondisi tersebut terjadi di seluruh jenjang pendidikan, baik Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA).
Secara rinci, angka putus sekolah di jenjang SD sebesar 0,13%. Di jenjang SMP, angka putus sekolah sebesar 1,06%. Sementara, angka putus sekolah di jenjang SMA sebesar 1,38%.
Menurut wilayahnya, angka putus sekolah jenjang SD paling tinggi di Papua, yakni 2,38%. Posisinya diikuti oleh Papua Barat dan Sulawesi Tengah dengan angka putus sekolah SD masing-masing sebesar 0,6% dan 0,38%.
Papua memiliki angka putus sekolah SMP tertinggi secara nasional, yakni 3,22%. Setelahnya ada Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Barat yang mencatatkan angka putus sekolah SMP berturut-turut sebesar 1,81% dan 1,73%.
Untuk jenjang SMA, angka putus sekolah paling tinggi di Bangka Belitung, yakni 3,62%. Lampung dan Kepulauan Riau berada di posisi selanjutnya dengan angka putus sekolah SMA masing-masing sebesar 2,59% dan 2,14%.
Sekolah Lalu Mengangur
Apakah setelah lulus pendidikan kemudian mereka mendapatkan pekerjaan? Sayangnya tidak semudah itu. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 8.746.008 orang pada Februari 2021. Jumlahnya meningkat 26,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Mayoritas pengangguran terbuka Indonesia adalah tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau Sekolah Menengah Umum (SMU). Jumlahnya mencapai 2.305.093 orang hingga Februari 2021.
Sementara itu, SLTA Kejuruan atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mengikuti dengan 2.089.137 orang menganggur. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) tepat di bawahnya sebab masih ada 1.515.089 orang tak bekerja.
Jumlah pengangguran paling kecil berasal dari kalangan yang tidak atau belum pernah sekolah. Kelompok itu menyumbang 20.461 orang.
Sedangkan jumlah sarjana yang menganggur menurut BPS mencapai 1 juta orang. Lulusan sarjana dan Diploma mendominasi jumlah pengangguran hingga 12 persen di Indonesia. Menteri Tenaga Kerja (Menaker) RI, Ida Fauziah, mengatakan jumlah pengangguran dari lulusan perguruan tinggi ini karena tidak adanya link and match dengan pasar kerja.
Krisis Moral Pelajar Dan Mahasiswa
Masalah dunia pendidikan bukan soal angka putus sekolah, rendahnya tingkat pendidikan, angka pengangguran dan kualitas infrastruktur, tapi juga output yang dihasilkan. Salah satu parameternya adalah moralitas para pelajar dan mahasiswa. Untuk hal ini, lagi-lagi masyarakat harus mengelus dada. Pasalnya, berbagai persoalan moralitas hingga kriminalitas dilakukan oleh pelajar dan mahasiswa.
Beberapa waktu lalu di Cianjur seorang pelajar SMA membunuh kekasihnya yang hamil karena menuntut mereka menikah. Bukannya menikahi sang kekasih, remaja lelaki pelajar ini malah menghabisi nyawa kekasihnya.
Di Sukabumi, tiga pelajar SMP membacok seorang pelajar SD. Kejamnya, kejadian itu dilakukan sambil direkam. Kejahatan dengan kekerasan berupa pembacokan juga terjadi di beberapa daerah seperti Bogor, Bandung, atau di Jogja yang dikenal dengan aksi klitih. Pelakunya rata-rata pelajar, dan seringkali mereka lakukan random/acak tanpa memilih korban.
Kasus seks di luar nikah juga marak. Masyarakat dihebohkan dengan ramainya ribuan pelajar minta dispensasi nikah saat sekolah. Rata-rata pemohon mengajukannya dikarenakan sudah hamil diluar pernikahan. Hal ini terjadi di banyak kota seperti Malang, Tanggerang, Bogor, Yogyakarta, dsb.
Virus LGBT juga marak di kalangan pelajar. Beberapa waktu lalu ditemukan komunitas LGBT di media sosial di tingkat pelajar. Belum lagi pelajar dan mahasiswa yang berprofesi sebagai gigolo, gay, dan lesbian, atau simpanan, baik untuk kalangan straight maupun pelaku LGBT.
Kekerasan dan tindak penyimpangan seksual bukan saja terjadi di sekolah umum, tapi juga masuk di lingkungan pondok pesantren. Sejumlah tindak kekerasan antar santri yang mengakibatkan kematian beberapa kali terjadi. Seperti di Rembang, seorang santri tewas setelah jadi korban pembakaran oleh kakak kelasnya.
Akar Penyebab
Beragam persoalan yang membelit dunia pendidikan, seperti tak tak pernah terurai dan mau diuraikan. Kondisi macam ini terus membelit tidak akan pernah selesai dengan pola tambal sulam. Tapi perubahan ini harus mengikuti perubahan secara totalitas. Mulai dari filosofi pendidikan, tujuan dan arah pendidikan, kurikulum, serta peningkatan infrastruktur, perbaikan nasib tenaga dunia pendidikan, juga menciptakan lingkungan sosial dan ekonomi yang sehat dan berkeadilan dimana setiap orang bisa bersekolah hingga pendidikan tinggi.
Serta yang juga pokok; apakah negara bertanggung jawab penuh untuk pendidikan bagi semua warganya? Faktanya, meski secara konsitusi negara disebut bertanggung jawab atas pendidikan warga negara, tapi belum menjangkau semua lapisan warga, termasuk kesempatan warga untuk mengenyam pendidikan lebih tinggi lagi.
Maka, perubahan itu tidak bisa dilakukan dalam dunia yang kapitalistik, dimana pendidikan adalah komoditi industri dan dijual pada siapa yang mampu membelinya. Sementara tidak ada keadilan ekonomi bagi rakyatnya.
Hanya dengan Islam dunia pendidikan benar-benar akan mendidik manusia menjadi manusia. Tenaga pendidik pun diberikan tingkat kehidupan yang layak, dan mereka dipersiapkan sebagai pendidikan yang berperadaban, bukan sekedar mentransfer informasi pada peserta didik.
Negara dalam Islam adalah penanggung jawab utama penyelenggaraan pendidikan bagi rakyatnya. Semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak hingga perguruan tinggi.
Negara dalam Islam juga punya tujuan pendidikan yang jelas; membentuk kepribadian Islam bagi para pelajar muslim. Di sisi lain, tujuan pendidikan secara umum adalah menjadikan negara Islam atau Khilafah Islamiyyah sebagai negara adidaya yang bukan saja mandiri, tidak bergantung pada bangsa lain, tapi juga memimpin dan membuat negara-negara lain bergantung padanya. Inilah tujuan yang amat luar biasa.
Para ulama sudah lama membuat buku-buku filosofi pendidikan seperti Ihya Ulumuddin, ataupun yang sederhana tapi berkelas seperti Ta’lim Muta’alim atau Tadzkirah As-Sami’ wa Al-Mutakallim. Semua bukan teori, tapi telah terwujud hampir empat belas abad dalam peradaban Islam dalam naungan Khilafah. Sukses mencetak para ulama dan ilmuwan yang mengantarkan manusia dalam kehidupan yang mulia. Kesanalah mestinya arah pendidikan di negeri ini diarahkan.
Leave a Reply