Dua Posisi Ustadz Abdul Somad Dalam Kasus Singapura

Photo by Monstera from Pexels

Fahri Hamzah menyebut Singapura sebagai negara sebesar ‘upil’, tapi tak ada artinya menghadapi negara seukuran itu bila yang menghadapinya tak ada nyali. Dalam kasus penolakan pemerintah Singapura terhadap kunjungan Ustadz Abdul Somad dan keluarga, nyata betul bila negara ini bukan negara besar.

Sikap pemerintah yang diwakili Menkopolhukam Mahfud MD, atau Ngabalin yang ada di circle KSP, berbeda dengan sikap pemerintah AS di tahun 1994. Kala itu Presiden AS Bill Clinton pernah turun tangan membela seorang anak muda berkewarganegaran AS bernama Michael Fay yang terlibat vandalisme di Singapura. Fay dijatuhi hukuman enam jilidan tongkat oleh pihak pengadilan Singapura karena terlibat pencurian dan merusak 18 mobil. Kejadian ini diliput luas oleh media massa di AS yang semuanya mengecam tindakan vonis tersebut dan membuat Presiden AS Bill Clinton menekan pemerintah Singapura. Peristiwa yang menimbulkan ketegangan politik antar dua negara itu memaksa pemerintah Singapura meringankan vonis untuk remaja itu menjadi hanya empat pukulan.

Lalu dimana logika kalau penolakan warga dan perlakuan Singapura terhadap UAS – dan juga banyak WNI lain – dianggap bukan urusan pemerintah di sini? Sedangkan AS saja sampai membela remaja tengil pelaku kriminal yang terjerat hukum di Singapura. Sementara UAS sama sekali bukan pelaku kriminal.

Karenanya, sikap pemerintah Indonesia terhadap Ustadz Abdul Somad dan Singapura, adalah tindakan subyektif politik ketimbang pelayanan negara pada warganya. UAS termasuk jajaran ulama yang sampai sekarang tidak bisa dirangkul oleh rezim sebagaimana kelompok dan tokoh Islam lain. Pandangan politik UAS seringkali membuat kuping rezim merah kepanasan. Kondisi ini yang menjadikan pemerintah memainkan strategi stick and carrot. Siapa yang mengusik kekuasaan maka akan digebuk denag tongkat, atau dibiarkan kesusahan.

Selain itu, UAS oleh kalangan yang sekubu dengan rezim digolongkan sebagai kelompok ulama radikal. Maka di sejumlah wilayah agenda dakwahnya digagalkan sejumlah kelompok, bahkan tak luput dari persekusi. Padahal, definisi tentang radikalisme itu amat sangat subyektif bahkan absurd dan menentang ajaran Islam. Soal sikap intoleran, takfiri, mendukung penegakkan syariat dan Khilafah adalah sebagian tudingan yang menyalahi ajaran Islam itu sendiri.

Dengan permainan isu radikalisme, kaum muslimin diharuskan toleran pada L68T yang jelas-jelas diharamkan syariat. Dengan isu radikalisme, umat juga diminta mengingkari ayat-ayat al-Qur’an yang menyebut kekafiran pemeluk agama di luar Islam, dengan tudingan radikalisme umat muslim juga diminta menolak perintah untuk menjalan syariat Islam secara kaffah, mengingkari hukum jihad dan hukum menegakkan Khilafah yang telah disepakati ulama ahlus sunnah wal jama’ah.

Jadi sebenarnya, sikap yang ditunjukkan pemerintah dengan tidak membela warganya menandakan kelemahan negeri ini dihadapan negara – meminjam istilah Fahri Hamzah – sebesar upil bernama Singapura. Bukan kali ini Singapura memperlakukan warga Indonesia seperti UAS dengan alasan radikalisme dan kontra terorisme. Namun sepanjang itu juga tak ada pembelaan dari negara pada warganya. Padahal dulu Gus Dur pernah begitu marah pada Lee Kuan Yew yang menuduh Indonesia sebagai negara sarang teroris. Tapi sekarang nampaknya pemerintah Indonesia malah ‘menikmati’ perlakuan Singapura terhadap WNI. Ironi.

Sikap pemerintah dalam kasus UAS – juga sejumlah WNI lainnya – adalah petunjuk bila Indonesia bukan negara besar yang disegani tetangganya. Indonesia juga tunduk pada agenda deradikalisasi dan kontra teroris yang dipaksakan Barat. Indonesia juga tidak seperti AS yang sampai berani membela warganya meski terjerat kasus kriminal.

Dalam tinjauan hukum Islam, ada dua dosa pemerintah terhadap UAS; pertama, membiarkan marwahnya dilecehkan sebagai warga negara. Sebagai warga negara UAS dan siapa saja berhak mendapatkan perlindungan dari negara. Silakan bandingkan dengan sikap Bill Clinton terhadap warganya yang melakukan pelanggaran hukum di Singapura. Gedung Putih terus menekan pemerintah Singapura, sekalipun warganya berbuat kriminal. Sikap sama juga dilakukan pemerintah Australia terhadap Ratu Ganja Schappel Corby yang akhirnya mendapatkan grasi dari pemerintah SBY karena tekanan Canberra.

Kedua, sebagai muslim harusnya UAS mendapatkan pembelaan saat dizalimi oleh pihak asing. Bukankah Nabi Saw. telah bersabda:

(الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ)

Orang muslim itu adalah saudara muslim lainnya, ia tidak boleh berbuat aniaya terhadapnya dan tidak boleh pula membiarkanya disakiti (HR. Bukhari).

Kenyataannya, para pejabat di tanah air seperti bersorak gembira melihat saudara sesama muslim disakiti lawan. Menko PMK bahkan menyatakan tindakan pemerintah Singapura adalah pelajaran untuk UAS untuk menjaga mulutnya agar jangan diusir tetangga. Padahal tidak ada yang disampaikan UAS melainkan kebenaran yang datang dari ajaran Islam. Para pejabat itu seperti lupa sabda Nabi:

(حَسْبُ امْرِئٍ مِنْ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ)

Cukuplah seorang Muslim itu dikatakan buruk jika ia menghina saudaranya sesama Muslim. (HR Abu Dawud)

Negara-negara yang masih mau manut pada kepentingan asing, entah Barat atau Timur, sampai kapanpun sulit untuk bersikap independen, kecil nyalinya untuk membela marwah bangsa dan warganya, karena asas hubungan luar negerinya semata kemaslahatan politik, bukan ideologi yang dianut.

Beda dengan Islam, tolak ukur hubungan diplomatik bukan ditentukan kepentingan politik atau ekonomi, tapi tujuan ideologi Islam. Negara menurut Islam juga harus bersikap tegas terhadap negara yang merusak marwah atau berpotensi mengancam kepentingan negara dengan memutuskan hubungan diplomatik pada mereka. Firman Allah Swt.:

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوۡمٍ خِيَانَةٗ فَٱنۢبِذۡ إِلَيۡهِمۡ عَلَىٰ سَوَآءٍۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡخَآئِنِينَ

Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. (TQS. al-Anfal: 58).

Negara dalam Islam wajib melindungi setiap warga negaranya, baik yang muslim maupun nonmuslim tanpa kecuali selama mereka tidak melakukan tindak kriminal. Beginilah cara Islam dan sistem kenegaraannya memperlakukan rakyat mereka, dan bersikap pada negara tetangga.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.