Misleading Soal Korupsi

koruptor

“Sudah turun Pak, dana bantuan yang 120 juta rupiah dari pemerintah?”

“Sudah, tapi kena potong 40 juta.”

“Lho, besar amat? Siapa yang motong?”

“Ada, lembaga anu.”

“Kok bisa, sih?”

“Iya, saya juga ditawari lagi dana bantuan dari anggaran tahun lalu, 250 juta. Tapi saya rencananya hanya bakal dikasih 50 juta saja.”

“….(speechless).”

Itu sepenggal obrolan saya dengan seorang ketua yayasan pendidikan. Rencana meminta bantuan dana pendidikan dari pemerintah akhirnya turun juga. Akan tetapi seperti sudah menjadi kelaziman di negeri ini, hampir tidak pernah ada dana bantuan yang meluncur sempurna ke bawah. Namanya juga trickle down effect, rakyat hanya dapat tetesan bukan guyuran.

Rakyat berharap korupsi, suap, pungli di negeri ini segera tamat riwayatnya dengan terjadinya reformasi. Akan tetapi reformasi yang bergulir juga tidak kuasa menghapus korupsi. Yang tercipta korupsi masuk stadium gawat. Korupsi bukan lagi bermotif memperkaya diri tapi juga untuk kemenangan politik. Maka operasi sunat dana negara bukan lagi dinakodai oknum aparat yang nakal, tapi kader parpol sebagai bagian jalannya roda politik partai.

Dengan menggunakan otoritas kekuasaan, para kader parpol yang menjadi pejabat memainkan berbagai kebijakan untuk mengumpulkan uang negara demi kepentingan pribadi maupun parpolnya. Mereka juga bekerja sama dengan berbagai lembaga non-pemerintah sebagai makelar proyek untuk mendapatkan fee. Makelar-makelar itu tidak lain konco mereka juga di parpol atau tim pemenangan pilkada atau pemilu.

Menjelang pilkada apalagi pemilu semakin gencar dan gesitlah mereka memburu proyek-proyek pemerintah. Berlagak seperti sinterklas menawarkan jasa pengurusan proyek bantuan kepada masyarakat, tapi mengambil fee yang terbilang besar.

Pola semacam ini anehnya tidak pernah dianggap sebagai tindak korupsi oleh para pelaku, termasuk oleh oknum-oknum parpol Islam. Berarti ada misleading tentang makna korupsi. Orang sering memandang korupsi itu adalah tindakan seorang pejabat mengambil keuntungan dengan cara yang tidak benar dengan menggunakan jabatannya. Misalnya gubernur mengambil jatah dari proyek pembangunan jalan. Tapi bila lembaga swasta yang mengambil fee dari dana bantuan pemerintah  – misalnya dana sekolah – karena berperan sebagai pihak ketiga alias makelar, maka itu bukan tindak korupsi. Sekalipun mereka adalah orang parpol dari pejabat berkuasa.

Akan tetapi dilihat dari sudut hukum positif yang berlaku di Indonesia, apalagi syariat Islam, perbuatan ini sudah mengandung tindak korupsi. Ada unsur penggunaan kekuasaan untuk mendapatkan dana pemerintah, uang atau bantuan yang seharusnya 100 persen menjadi milik masyarakat atau lembaga yang mengajukannya menjadi tidak utuh, uang itu digunakan selain untuk kepentingan pribadi juga untuk kepentingan parpol.

Aktifitas seperti di atas jelas haram menurut hukum Islam.  Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim syahdan suatu ketika ada seorang petugas pemungut zakat yang menghadap Nabi saw. sambil membawa hadiah yang diberikan warga kepadanya. “Ini adalah bagianmu dan ini adalalah bagianku yang dihadiahkan kepadaku,” katanya mantap. Yang terjadi Rasulullah saw. amat marah mendengarnya.

Beliau berkata, Apakah tidak engkau duduk di rumah bapak atau ibumu, hingga hadiah itu datang kepadamu jika kamu benar (maksudnya, mana mungkin dia akan dapat hadiah jika dia bukan pejabat)? Kemudian Rasulullah SAW berdiri di atas mimbar, beliau mengucapkan hamdalah lalu berkata,

Amma ba’du, aku telah mengangkat seorang laki-laki di antara kalian untuk melakukan tugas yang dibebankan kepadaku, kemudian dia mendatangi orang-orang kaya lalu berkata, ini untuk kalian dan yang ini hadiah untukku. Jika dia berkata benar, mengapa tidak duduk di rumah ayah atau ibunya, sehingga hadiah datang kepadanya. Demi Allah, seorang diantara kalian yang mengambil sesuatu dengan cara yang tidak benar, maka kelak di hari kiamat akan bertemu Allah dengan membawa barang tersebut.Jangan sampai aku mengetahui seseorang diantara kalian berjumpa Allah dengan memikul unta yang melenguh, sapi yang melenguh atau kambing yang mengembik.”  

Setelah itu, Nabi saw mengangkat kedua tangannya, hingga putih kedua ketiaknya terlihat. Beliau mengucapkan, Ya Allah, apakah aku telah menyampaikan? Mataku melihat dan telingaku mendengar (apa yang disabdakan Rasulullah SAW)” (Muttafaqun Alaih).

Hadits di atas dengan jelas memperlihatkan perlawanan keras Islam terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Betapa marahnya Nabi saw. kepada pejabat tadi yang mendapatkan fee dari tugasnya sebagai seorang amil.

Mari bercermin; Apakah para makelar itu akan mudah mendapatkan dan mengurus dana bantuan pemerintah bila tidak dekat dengan pejabat yang bersangkutan? Lagipula mengapa pejabat yang bersangkutan mempercayakan pengurusan dana bantuan kepada para makelar itu? Dan bukankah dana bantuan itu sebagiannya juga masuk ke kas partai? Bukankah itu namanya kongkalikong? Lagipula dana itu diamanatkan 100 persen untuk membantu masyarakat, lalu atas hak apa mereka mengambil fee dari sana? Karena mengurus administrasinya? Bukankah itu tugas pemerintah, bukan tugas mereka?

Inilah cara dan logika korupsi yang super dahsyat! Pelakunya tidak merasa melakukan korupsi bahkan mungkin menyematkan tanda jasa kepada diri mereka sendiri karena telah membantu masyarakat dan pemeritah. Padahal sejatinya mereka adalah pencuri!

Seperti cerita rekan saya yang dana bantuan pendidikannya disunat oleh makelar itu, mereka berkilah, “Kami beda dengan parpol lain, dana ini akan kami pakai untuk dakwah, membangun mesjid dan kebutuhan umat.” Masya Allah, betapa ‘cerdik’nya syetan memperdaya hamba Allah.

Saya jadi ingat dengan komentar sinis seorang rekan saya terkait korupsi yang banyak dilakukan tokoh agama, “Daripada dikorupsi sana orang kafir, lebih baik dikorupsi sama ustadz!” Na’uzubillahi min dzalik!

Kini kronisnya persoalan korupsi di tanah air berujung pada satu pertanyaan; mengapa korupsi di alam demokrasi tak kunjung berakhir? Karena memang demokrasi itulah yang mendorong para pelaksananya untuk melakukan korupsi. Ingin berkuasa di alam demokrasi? Sulit tanpa korupsi dan kongkalikong penguasa-pengusaha. Ironi memang.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.