Demokrasi Itu Membingungkan dan Menipu Rakyat

money2editDemokrasi itu membingungkan, seperti yang terlihat di negeri ini. Kekalahan kubu PDIP dan koalisinya dalam voting UU Pilkada di DPR menyisakan kekesalan yang membuncah. Media massa pro Jokowi-JK seperti Kompas, Detik, atau MetroTV tidak rela mereka dikalahkan dalam voting kemarin. Mereka terus menerus memproduksi opini kekesalannya. Tagline-nya kedaulatan rakyat sudah dirampas oleh DPRD. Bagi mereka pilkada tak langsung sudah merampas kedaulatan rakyat.

Bagi kita hal ini aneh. Prosedur voting yang digelar bukankah sudah prosedural? Begitu pula ada aturan yang membolehkan peserta untuk abstain bahkan walkout? Lagipula bila kepala daerah dipilih oleh DPRD kenapa dibilang merampas kedaulatan rakyat? Lagi-lagi ini logika kacau demokrasi. Begini, DPRD dan DPRD dinyatakan dalam demokrasi sebagai perwakilan rakyat. Anggota-anggotanya pun dipilih rakyat setelah ditentukan oleh parpol. Rakyat memilih langsung wakil mereka untuk duduk di DPR dan DPRD, dan menyerahkan semua urusan rakyat kepada mereka. Lalu mengapa para pendukung demokrasi justru membalik logika mereka sendiri; mengatakan pilkada tak langsung itu merampas kedaulatan rakyat.

Kalau begitu logikanya; mengapa mereka juga tak menuntut agar pengesahan RUU, APBN, APBD, dan berbagai aturan lain langsung saja disahkan oleh rakyat? Jangan melalui DPR dan DPRD? Out of sense. Sama sekali tidak masuk akal.

Alasan lain bahwa pilkada oleh DPRD akan membuat money politic di lingkungan DPRD, kepala daerah akan menjadi ‘jongos’ DPRD, dsb, dsb.

Lalu benarkah bila kepala daerah langsung dipilih rakyat, maka otomatis ia akan memperjuangkan hak rakyat di depan DPRD? Tak akan terjadi politik uang, dsb.?

Slogan ‘kedaulatan rakyat’ memang paling mudah membius rakyat. Orang awam langsung haqqul yaqin kalau demokrasi itu satu-satunya cara untuk mengangkat harkat dan martabat mereka secara langsung. Memilih caleg, calon kepala daerah, calon kepala negara; coblos langsung, menang, kesejahteraan akan meningkat.

Realita yang tidak diketahui rakyat – atau mereka tak peduli – caleg, calon kepala daerah, dan calon kepala negara adalah adalah kader parpol, bukan orang yang dikenal umum di masyarakat. Meski ia adalah caleg dari kecamatan anu, tapi belum tentu banyak warga kecamatan itu mengenalnya, apalagi kiprahnya. Mereka adalah orang partai politik dan rata-rata berjuang untuk partainya dan kesejahteraan dirinya sendiri.

Hal lain yang tak dipahami masyarakat awam bahwa demokrasi itu meniscayakan perselingkuhan parpol, penguasa dan pemilik modal. Di seluruh negara praktek demokrasi senantiasa diwarnai konspirasi politisi dan pengusaha. Presiden AS Obama terbukti melakukan kolusi dengan perusahaan farmasi di AS seperti Big Pharma pada tahun 2009. Dari bocoran email diketahui bahwa Obama menyetujui permintaan perusahaan-perusahaan farmasi untuk tidak menurunkan harga obat-obatan. Imbalannya, industri farmasi akan memberikan dana hingga 80 juta US$ untuk membantu program kesehatan pemerintah yang dinamakan Obamacare.

Parpol, caleg, calon kepala daerah, bahkan calon kepala negara acapkali melakukan transaksi politik dengan pengusaha lokal, nasional bahkan mancanegara. Para pengusaha ini melakukan investasi politik dengan memberikan sumbangan dana kampanye atau apapun namanya kepada parpol, calon anggota dewan, calon kepala daerah, dst. Dengan politik balas budi itu mereka bisa mendiktekan kepentingan usaha mereka kepada pemerintah daerah dan pusat. Hal-hal esensial seperti ini tak pernah dipublish dan diakui oleh parpol, anggota dewan, kepala daerah dan pejabat negara hingga akhirnya mereka tertangkap tangan oleh KPK. Tertangkapnya Gubernur Riau Anaas Maamun di Jakarta dengan uang rasuah sebanyak 300 ribu US$ hanya salah satu bukti kecil betapa demokrasi itu telah membuka kongkalikong penguasa dan pengusaha.

Masyarakat awam tidak tahu bahwa parpol diisi oleh saudagar (pemilik modal), jawara dan aristokrat. Suara rakyat hanya komoditi untuk memuluskan langkah mereka ke pemerintahan. Kondisi sudah pasti berimbas ke dalam gedung parlemen dan pemerintahan. Banyak kebijakan yang tak berpihak pada rakyat karena diputuskan sepihak dan dengan logika pasar. Ketika APBN dirasa berat oleh beban subdisi BBM, maka keputusan paling gampang adalah mengurangi subsidi BBM. Padahal seharusnya pemerintah memperbaiki dulu pengelolaan sumber daya minyak kita, jangan dikuasai asing dan kelola dengan profesional. Awasi juga penyelundupan BBM ke luar negeri, serta berantas korupsi di jajaran pejabat migas. Tapi pemerintah dan anggota dewan yang memiliki logika saudagar dan jawara akan mengambil shortcut kurangi subsidi BBM.

Karenanya, kepala daerah mau dipilih secara langsung ataupun tidak, sama saja. Sama-sama rakyat tak akan pernah berdaulat. Tak punya kesempatan meningkatkan harkat martabat mereka karena negara ini sudah dikuasai saudagar, jawara dan aristokrat.

Sudah saatnya umat tutup buku demokrasi. Shut down. Ganti dengan sistem lain yang shahih, yang minus kepentingan manusia. Untuk itu hanya sistem yang datang dari langit, dari Allah SWT. Islam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.