Dengan alasan jangan membuat sengsara istri dan anak, bermunculan pov kalau menikah dan punya anak adalah privilege. Hanya orang dengan financial freedom yang pantas melakukannya. Tapi kenapa orang dengan kebebasan finansial juga ogah menikah dan punya banyak anak?
Apakah sekarang ini menikah dan memiliki anak adalah privilege? Tidak semua orang layak menikah dan punya anak? Isu ini belakangan sering bersliweran di media sosial berkorelasi dengan status ekonomi seseorang. Sebagian netizen beropini kalau di masa sekarang pernikahan dan punya anak hanya layak untuk orang-orang yang sudah kelayakan ekonomi. ”Jangan nikah dan punya anak kalau masih jadi orang miskin,” begitu opini yang sering muncul.
Obrolan seperti ini pemicunya adalah sejumlah kasus pernikahan yang berantakan karena masalah ekonomi. Juga maraknya penelantaran anak karena terjepit soalan ekonomi. Sebagai catatan, di Indonesia ada 24 juta lebih keluarga miskin. Angka perceraian di tanah air pada tahun 2024 mencapai 300 ribu lebih. Sepertiga perceraian itu dilatarbelakangi faktor ekonomi. Sehingga menguatkan opini bahwa menikah dan punya anak itu privilege.
Miskin Memang Berat
Berada dalam kemiskinan memang berat. Banyak keluarga di Indonesia yang tidak tinggal di rumah layak huni. Banyak juga yang belum punya hunian sama sekali. Sekitar 9,9 juta keluarga tidak memiliki rumah, dan 26 juta keluarga tinggal di hunian yang tidak layak huni.
Kemiskinan juga membuat banyak anak Indonesia alami pertumbuhan yang tidak baik akibat gizi buruk. Dalam laporan bertajuk “State of the World’s Children 2019: Children, Food, and Nutrition”, UNICEF menyebutkan bahwa 50%-59% anak Indonesia yang berusia di bawah lima tahun termasuk ke dalamnya. Lebih lanjut, UNICEF juga memaparkan bahwa anak-anak yang mengalami pertumbuhan tidak baik merupakan korban dari tiga masalah gizi buruk yang berkembang di seluruh dunia. Tiga masalah tersebut meliputi kurang gizi, lapar terselubung, dan kelebihan berat badan.
Kemiskinan juga membuat banyak anak dan pemuda Indonesia tidak sanggup melanjutkan ke perguruan tinggi. Data BPS 2023 menunjukkan sekitar 3,5 juta lulusan SMA/SMK tergolong NEET (Not in Employment, Education, and Training), atau tidak kuliah, bekerja, atau pelatihan, dengan angka tahunan sebelumnya sekitar 1,9 juta yang tidak terserap PT. Di antara penyebab gagal lanjut ke perguruan tinggi adalah faktor biaya.
Dengan kondisi macam begini wajar muncul perspektif bahwa pernikahan dan punya anak adalah privilege. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan semua orang. Bahkan tidak bertanggung jawab kalau orang miskin menikah dan punya anak. Dalam perspektif ini, tindakan itu sama saja berniat menelantarkan pasangan – istri maksudnya – juga melahirkan anak-anak dalam kesengsaraan.
Berpikir Jernih
Bau kebenaran tercium sedikit dari perspektif itu, meski sebenarnya datang dari kedangkalan berpikir. Ada dua koreksi atas pandangan yang menyatakan kalau pernikahan dan punya anak adalah privilege mereka yang sudah berada di level financial freedom. Pertama, kita semua sebenarnya berada dalam uncertainity of life. Ketidakpastian hidup. Baik soal kematian termasuk soal pendapatan. Tidak ada satupun dari kita yang bisa memastikan kondisi ekonomi kita esok hari, pekan depan, bulan depan, apalagi sepuluh tahun mendatang.
Memang ada momen seseorang berada dalam kebebasan keuangan, tapi tak pernah ada tahu apakah selanjutnya akan begitu. Pandemi Covid 19 yang melanda dunia menyebabkan perubahan struktur ekonomi. Kelas menengah di Indonesia mengalami penurunan besar dari sekitar 57,33 juta pada 2019 menjadi sekitar 47,85 juta pada 2024 (turun hampir 9,5 juta jiwa) karena pandemi COVID-19. Pandemi menyebabkan gangguan ekonomi besar-besaran; banyak perusahaan tutup atau mengurangi skala usahanya karena berkurangnya permintaan pasar, akibatnya terjadi PHK massal, daya beli menurun, dan UMKM pun menjadi terpuruk.
Banyak penduduk yang semula hidup mapan menjadi morat marit. Keluarga yang tadinya aman secara keuangan menjadi jatuh miskin. Banyak orang menjual murah aset-aset yang mereka punya untuk biaya hidup sehari-hari. Muncul istilah warga dan pengusaha banyak makan tabungan untuk kebutuhan hidup.
Usai pandemi ekonomi memang kembali menggeliat. Tapi tidak semua pengusaha dan keluarga bisa keluar dari kondisi kolaps. Sebagian tetap kolaps, sebagian masih bertahan dengan keadaan stagnan, sebagian ada yang bisa kembali pulih seperti sedia kala.
Jadi, tidak ada yang pasti secara finansial dalam kehidupan kita. Orang kaya sekalipun bisa jatuh ke jurang kemiskinan. Maka opini belum kaya jangan menikah dan jangan punya anak jadi tidak relevan. Siapapun bisa terancam miskin kapan saja.
Lifestyle Inflation
Lalu apakah kemudian warga dengan financial freedom bisa dan mau menikah? Tidak juga. Banyak orang yang dipandang punya kebebasan finansial justru menunda pernikahan dan menunda punya anak. Sebabnya beragam; dari soal tidak siap secara mental, tidak mau melepaskan gaya hidup hedonisme, sampai takut tidak sanggup membiayai rumah tangga.
Mungkin banyak orang tidak percaya kalau orang dengan penghasilan dua digit pun masih merasa insecure secara finansial. Kenapa? Psikologis orang dengan uang adalah semakin bertambah penghasilan seseorang semakin naik pula gaya hidupnya. Inilah yang disebut lifestyle inflation atau hedonisme threadmill. Ketika income seseorang meningkat, maka pola konsumsinya juga meningkat; dari makan di warteg ke restoran, dari kopi sachetan menuju kopi di kafe-kafe. Termasuk tentang biaya pernikahan dan biaya rumah tangga juga meningkat.
Kalau keluarga ekonomi bawah dan menengah berpikir melahirkan anak di bidan puskesmas atau RS umum, keluarga dengan kelas ekonomi atas memilih RS premium. Mereka memilih sekolah swasta yang mahal, bukan swasta yang biasa apalagi sekolah negeri. Inilah inflasi gaya hidup yang akhirnya membuat banyak anak muda tetap takut menikah sekalipun punya penghasilan lebih tinggi dibandingkan orang lain.
Fenomena yang terjadi adalah inflasi pernikahan dimana-mana; Jepang, Korea Selatan, beberapa negara Eropa, termasuk Indonesia. Keadaan ini mengancam kekuatan suatu negeri di masa depan. Apakah tetap mau mempertahankan pandangan kalau menikah dan punya anak hanyalah privilege orang berduit? Inilah kelemahan kedua dari pandangan tersebut.
Lalu Bagaimana?
Menikah dan memiliki anak lebih dari sekedar matematika ekonomi. Lebih dari bicara pendapatan dan pengeluaran rumah tangga. Ada hal yang harus dibenahi dari pondasi kehidupan kita hari ini; yakni memantapkan akidah/keyakinan. Sebab kehidupan ini memang tegak di atas suatu asas kehidupan. Tidak ada asas kehidupan yang menjadikan hidup seorang manusia dan keluarga tetap kokoh berdiri melainkan akidah Islam/keimanan.
Mulai soal jodoh, memiliki anak, kesehatan, rizki sampai ajal dibangun di atas asas iman pada Allah Swt. Hanya Allah yang Maha menjamin kehidupan semua mahlukNya. Dialah Ar-Razaq, Maha Pemberi rizki, Maha Menyempitkan juga Maha Melapangkan rizki. Bila Dia sudah memberi maka tak ada yang bisa mencegah, namun bila Dia sudah menahan maka tak ada yang bisa memberi.
اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ
Ya Allah tidak ada yang mencegah apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Engkau cegah, dan tidak ada yang bisa menolak ketetapan Mu. Tidak berguna kekayaan dan kemulian itu bagi pemiliknya. Hanya dari-Mu kekayaan dan kemulian. (HR. Ahmad)
Mungkin terdengar klise atau mengawang-awang bicara soal finansial dikaitkan dengan akidah atau rizki, tapi faktanya tidak. Bukan kita yang menurunkan hujan dari langit, bukan manusia juga yang bisa menolak musibah seperti mendatangkan pandemi. Kita bisa membuat perencanaan keuangan tapi Allah yang punya takdir atau keputusan.
Orang yang berkeluarga dan memiliki anak bukan orang yang nekat, gegabah dan minus usaha. Mereka adalah orang-orang yang berkeyakinan kalau Allah Maha Penolong dan memudahkan segala langkah hambaNya.
Orang beriman juga akan melatih diri mereka menjadi orang-orang yang zuhud, jauh dari sikap hedonis. Mereka juga mengajari diri agar menjadi abdan syakuro. Hamba yang pandai mensyukuri setiap nikmat dari Allah, baik yang kecil apalagi yang besar. Ketika rizki sedang Dia sempitkan mereka bersabar dan berprasangka baik pada Allah. Ketika rizki dilapangkan mereka bersyukur dan menggunakan rizki itu di jalan Allah.
Pasangan suami-istri yang beriman bukan manusia yang fatalistik, orang yang nol perencanaan dan usaha, lalu menyerahkan semuanya pada Allah. Mereka juga punya perencanaan dalam memiliki anak namun tetap yakin Allah Maha berkehendak.
Butuh Negara
Sebagai penutup, urusan pernikahan dan keluarga tidakbisa dilepaskan dari tanggung jawab negara. Utamanya ketika bicara jaminan kehidupan seperti sekolah yang bermutu namun terjangkau oleh rakyat – apalagi gratis dan tersedia beasiswa –. Sama seperti fasilitas kesehatan yang dapat diakses oleh setiap warga dengan mudah dan murah. Itulah peran negara. Sehingga beban kehidupan untuk rakyat semakin terasa ringan karena negara berperan besar dan aktif dalam mengurus rakyatnya.
Sejumlah negara seperti Jerman, Finlandia, Prancis menggratiskan biaya pendidikan karena sudah dibiayai pajak masyarakat. Di Turki pendidikan tidak sepenuhnya gratis tapi tersedia banyak beasiswa dari pemerintah untuk para pelajar termasuk pendidikan S1, S2 hingga S3. Sementara sejumlah negara seperti Inggris, Kanada, Prancis, Jepang juga menyediakan layanan kesehatan gratis karena sudah dibiayai oleh pajak rakyatnya.
Dalam kehidupan Islam, yang melaksanakan syariat Islam dalam naungan Khilafah, pendidikan dan kesehatan adalah tanggung jawab negara. Dibiayai bukan dari pajak, tapi dari berbagai pos pendapatan negara seperti hasil sumberdaya alam, ghanimah, sedekah.
Saat negara absen mengurus rakyat, maka kehidupan keluarga selalu insecure karena beban biaya hidup yang tinggi. Anak-anak muda pun takut untuk menikah. Sementara yang sudah menikah pun pikir-pikir untuk punya anak apalagi menambah jumlah anak.
Bagaimana kalau persoalan ini tidak diselesaikan dan negara tidak turun tangan? Dua kemungkinannya; pertama, populasi penduduk Indonesia bakal menurun dan itu tidak baik untuk suatu negara. Kedua, mungkin angka pernikahan menurun tapi angka hubungan seks di luar nikah justru akan meningkat bahkan dilakukan oleh remaja usia belasan tahun. Dua-duanya sama-sama masalah besar untuk negeri ini.
Maka, jangan sampai menikah dan punya anak menjadi privilege untuk orang-orang tertentu saja. Menikah dan punya anak adalah hak setiap warga negara. Hak setiap muslim bahkan amal saleh yang luar biasa.
Leave a Reply