sumber foto: detik.com
Indonesia adalah negeri rawan bencana. Iklim hujan yang tinggi, tapi deforestasi terus-terusan terjadi. Demi devisa atau ada patgulipat kekuasaan dengan korporasi? Kapan negeri ini mau belajar dari kerusakan ini?
Banjir bandang di Sumatera adalah tamparan kesekian kali untuk para penguasa negeri ini. Betapa berantakannya tata kelola ruang negeri. Bencana banjir di tiga provinsi di Sumatera itu jelas dampak dari deforestasi besar-besaran. Selama periode 2016-2025, deforestasi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat mencapai 1,4 juta hektar.
Selain itu, banyak izin usaha diberikan oleh Pemerintah untuk kegiatan pengelolaan sumberdaya alam (SDA) di Pegunungan Bukit Barisan. Di antaranya sektor pertambangan, perkebunan sawit dan proyek energi. WALHI mencatat ada lebih dari 600 perusahaan di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang kegiatan eksploitasi SDA-nya memperparah kerapuhan infrastruktur ekologis.
Bencana ini juga kesekian kali menelanjangi mentalitas para pejabat, politisi dan parpol. Walau sudah jelas banjir disebabkan hancurnya infrastruktur ekologis akibat kebijakan negara yang ugal-ugalan. Masih saja para pejabat negeri ini denial soal ini.
Seperti tidak mau tahu soal deforestasi, pemerintah malah mengkambinghitamkan iklim. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyatakan pemerintah akan melakukan rekayasa cuaca. “Oleh karena itu, kita juga melakukan operasi modifikasi cuaca. Sudah mulai bisa diterbangkan untuk mengurangi curah hujan di daratan, sehingga nanti curah hujan kita bawa ke lautan,” katanya.
Buat apa pemerintah habiskan anggaran banyak untuk menyusun UU Nomor 32/2009 soal Kajian Lingkungan Hidup Strategis, kalau dalam prakteknya diabaikan? Padahal harusnya itu jadi acuan setiap pembukaan lahan untuk pertambangan dan perkebunan.
Soal mitigasi bencana juga sebelas dua belas. Awalnya Ketua BNPB denial kalau bencana di Sumatera sebagai tragedi. BNPB menyatakan kalau banjir di Sumatera hanya mencekam di medsos. Akhirnya berujung minta maaf setelah melihat langsung kondisi bencana. Soal ilegal loging pun sama. Para pejabat terkait seperti rame-rame menutupi fakta terjadinya pembalakan liar.
Tragedi semakin bertambah setelah kita tahu ternyata anggaran Basarnas dipotong amat besar. Pada tahun 2024, anggaran Basarnas mencapai Rp1,863 triliun, namun diproyeksikan turun menjadi Rp1,409 triliun pada tahun 2026. Kepala Basarnas mengajukan kebutuhan anggaran sebesar Rp2,272 triliun untuk tahun 2026, tetapi yang disetujui hanya Rp1,011 triliun. Hal ini menciptakan backlog anggaran sebesar Rp1,260 triliun, yang menunjukkan ketidakcukupan dana untuk memenuhi kebutuhan operasional.
Siapa yang menyetujui ini? Tentu saja pemerintah bersama DPR. Entah apa yang ada dalam pikiran mereka melihat kondisi negeri ini. Padahal Indonesia adalah negara dengan resiko bencana amat tinggi. Punya curah hujan tinggi juga terletak di cincin bencana (ring of fire). Yakni rangkaian gunung berapi sepanjang 40.000 km dan situs aktif seismik yang membentang di Samudra Pasifik, negeri ini mestinya sudah memiliki kemampuan mitigasi yang memadai dan anggaran yang layak.
Kemampuan mitigasi handal ini harusnya disiapkan negara dari pusat hingga ke daerah. Penduduk pun diberikan pengetahuan dan ketrampilan menghadapi bencana alam. Di Jepang, para penduduknya diberikan ketrampilan menghadapi bencana alam terutama gempa bumi. Hasilnya, pemerintah Jepang bisa meminimalisir korban saat terjadi gempa.
Hal terakhir yang negeri ini tidak pernah mau belajar bahwa sumber bencana itu berasal dari sistem politik dan ekonomi yang rusak. Sistem politik demokrasi dan ekonomi kapitalisme memberi karpet merah untuk para pengusaha pertambangan, perkebunan dan perkayuan untuk lakukan deforestasi seluas-luasnya. Bukan semata soal meningkatkan devisa, tapi seringkali pemberian konsesi itu adalah patgulipat politik dalam setiap pilkada dan pemilu.
Sudah bukan rahasia lagi kalau pejabat daerah, aparat, sampai wakil rakyat banyak terlibat dalam pemberian konsesi pertambangan, perkebunan dan perkayuan. Maka deforestasi ugal-ugalan pun tak bisa dihentikan. Begitupula pertambangan ilegal dan penebangan liar pun berjalan di depan mata tapi dibiarkan karena ada patgulipat pengusaha, pejabat dan aparat.
Inilah busuknya sistem demokrasi dan kapitalisme. Para kapitalis dan politisi menuai cuan, sedangkan rakyat diberi jatah penderitaan. Namun setiap kali diingatkan akan bahaya demokrasi dan kapitalisme semua bersikukuh ini adalah kebaikan. Persis seperti yang Allah peringatkan dalam Al-Qur’an:
Dan bila dikatakan kepada mereka: “Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi”. Mereka menjawab: “Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan”. (TQS. Al-Baqarah [2]: 11)
Jadi, kapan negeri ini mau belajar untuk berubah? Tinggalkan peradaban kapitalisme yang rusak menuju aturan Islam.
Leave a Reply