Apakah kita tidak berpikir bahwa solusi dua negara mencederai rasa keadilan untuk warga Palestina? Setelah terusir, terampas, dan dibunuhi, lalu mereka hanya mendapat 22 persen dari wilayah milik mereka sendiri. Sedangkan negara zionis mendapat legalitas atas aksi brutal penjajahan mereka.
Pidato Presiden Prabowo pada Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa, Selasa 23/9, yang berisi dukungan terhadap kemerdekaan negara Palestina membahana. Untuk pertama kali sejak era rezim Jokowi, kepala negara Indonesia kembali berpidato di PBB. Harap dimaklum, Presiden Jokowi berkali-kali absen dari undangan berpidato di PBB. Apalagi kali ini isi pidato Prabowo berkaitan dengan persoalan panas; genosida negara zionis terhadap Gaza
Dalam pidatonya Prabowo mengecam segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil tak berdosa. Selanjutnya Presiden menyatakan dukungannya terhadap two state solution.
”Kami mengutuk segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil tak berdosa. Oleh karena itu, Indonesia sekali lagi menegaskan kembali komitmennya terhadap solusi dua negara dalam masalah Palestina,” ujarnya.
”Hanya solusi dua negara yang akan membawa perdamaian. Kita harus menjamin kenegaraan Palestina. Namun, Indonesia juga menyatakan bahwa setelah Israel mengakui kemerdekaan dan kenegaraan Palestina, Indonesia akan segera mengakui negara Israel,” tegas Prabowo.
Solusi two state solution memang jadi arus besar penyelesaian krisis di Palestina. Adalah Amerika Serikat yang menggagas usulan ini. Kemudian negara-negara Arab dan dunia Islam juga mendukung solusi tersebut. Kini banyak negara termasuk sejumlah negara Eropa seperti Spanyol, Prancis bahkan Inggris mendukung kemerdekaan Palestina.
Namun apakah two state solution adalah solusi riil dan menguntungkan Palestina? Ada beberapa poin penting yang harus dicermati.
Pertama, pemerintah zionis Yahudi secara tegas menolak mengakui eksistensi atau kemerdekaan negara Palestina. Pada Juli 2024, Parlemen Israel mengeluarkan resolusi yang menolak pendirian negara Palestina. [i]Resolusi itu disahkan di Knesset dengan 68 suara mendukung dan hanya sembilan yang menentangnya pada Kamis pagi.
Dikatakan bahwa negara Palestina akan menimbulkan “bahaya eksistensial bagi Negara Israel dan warganya, melanggengkan konflik Israel-Palestina dan mengacaukan wilayah tersebut”.
Pada Juli tahun lalu, Menteri Keuangan Israel garis keras Bezalel Smotrich meminta perdana menteri untuk mencaplok Tepi Barat yang diduduki jika Mahkamah Internasional (ICJ) memutuskan permukiman Israel ilegal minggu ini.[ii]
Smotrich mengatakan kepada wartawan, “tidak ada yang akan memindahkan rakyat Israel dari tanah mereka”, Times of Israel mengutipnya pada hari Senin.
Maka, apakah mungkin mengakui kemerdekaan Palestina sedangkan negara zionis sendiri secara keras menentangnya, bahkan mereka berencana menganeksasi Tepi Barat? Artinya mereka memang berencana memperluas pendudukan wilayah ke seluruh kawasan Palestina.
Kedua, Amerika Serikat sampai hari ini masih menolak mengakui kemerdekaan Palestina. Dalam pidatonya di sesi ke-80 Debat Umum di Markas PBB, New York (23/9), Trump menyindir para pemimpin negara yang mendukung kemerdekaan Palestina sebagai pemberi hadiah untuk Hamas. Trump menyebut langkah itu justru akan menjadi hadiah bagi Hamas yang dianggapnya melakukan kekejaman, termasuk serangan 7 Oktober 2023. Maka ia menolak status negara Palestina melalui solusi dua negara[iii].
“Ini akan menjadi hadiah atas tindakan keji mereka, bahkan ketika mereka menolak membebaskan sandera atau menerima gencatan senjata,” ujar Trump.
Ia menegaskan dirinya ikut terlibat dalam berbagai upaya mencapai gencatan senjata di Gaza, namun menuduh Hamas berulang kali menolak tawaran perdamaian yang masuk akal dan lebih memilih mempertahankan konflik.
Di tengah membahananya dukungan untuk kemerdekaan Palestina, pertanyaannya adalah apakah mungkin PBB mengesahkan kemerdekaan Palestina dengan solusi dua negara tanpa ’restu’ Amerika Serikat? Sementara berkali-kali AS memveto keputusan PBB yang dinilai merugikan entitas Yahudi.
Ketiga, andaikan diputuskan kemerdekaan Palestina, apakah terbayang oleh penduduk dunia berarti itu mencederai rasa keadilan untuk rakyat Palestina dan justru menguntungkan kaum zionis?
Secara keadilan, solusi dua negara telah mencederai keadilan bagi Palestina. Rakyat Palestina sudah mengalami pengusiran, perampasan dan pembunuhan oleh zionis Yahudi. Hak-hak bahkan kehidupan mereka telah dirampas kaum penjajah. Sebagian penduduk Palestina bahkan menjadi diaspora ke berbagai negara. Terusir.
Lalu, muncullah pengakuan atas eksistensi keberadaan mereka pada tanah yang tersisa, hanya Tepi Barat dan Jalur Gaza. Itu hanya 22 persen dari total negeri mereka yang dirampok para penjajah. Apakah ada orang yang waras akalnya mau menerima halaman belakang rumah, sedangkan seluruh lahan dan rumah mewah mereka dikuasai penjarah? Sangat tidak masuk akal dan tidak adil. Itulah gambaran solusi dua negara.
Selanjutnya, solusi dua negara juga berarti mengakui keberadaan entitas Yahudi yang telah merampas, mengusir dan melakukan tindak genosida terhadap lahan dan warga Palestina adalah legal secara hukum internasional. Semua tindakan brutal dan penjajahan mereka berarti sah tanpa mereka dikenai sanksi apapun. Inilah konsekuensi menerima solusi dua negara.
Seluruh dunia, terutama kaum muslimin berduka dan perih menyaksikan kekejaman demi kekejaman yang melanda penduduk Gaza dan Palestina secara keseluruhan. Namun menerima solusi dua negara – apalagi mengakui eksistensi negara zionis – adalah pengkhianatan dan mencederai rasa keadilan.
Muslim yang beriman pasti menginginkan saudara seiman bisa hidup tenang dan berkemakmuran. Namun mengakui eksistensi negara zionis adalah keterlaluan. Bahkan haram secara agama. Lalu, apakah ada jaminan negara zionis – dengan dibantu AS – akan menghentikan okupasi dan genosida terhadap Gaza dan Tepi Barat?
Mengapa tidak mengambil solusi yang seharusnya diambil; mengusir entitas Yahudi dari seluruh tanah Palestina. Para penguasa Arab dan dunia Islam harusnya bekerja sama melakukan tindakan pengusiran terhadap kaum penjajah ini. Memblokade seluruh jalur transportasi dan perdagangan mereka dengan dunia luar. Mobilisasi pasukan militer untuk menghajar kepongahan militer zionis.
Bicara soal legalitas langkah di atas tidak perlu meminta restu PBB. Bukankah AS dan negara-negara Eropa menginvasi Irak dan Afghanistan juga tanpa restu PBB? Maka kenapa para pemimpin dunia Islam masih berkhidmat pada PBB. Padahal PBB sendiri menyatakan sudah angkat tangan, tidak sanggup menyelesaikan krisis yang terjadi di Gaza.[]
[i] Knesset Israel memilih untuk menolak negara Palestina | Konflik Israel-Palestina Berita | Al Jazeera
[ii] Menteri Israel menuntut aneksasi Tepi Barat jika pengadilan PBB memutuskan menentangnya | Konflik Israel-Palestina Berita | Al Jazeera
[iii] Trump Tolak Negara Palestina Hadiah yang Terlalu Besar bagi Hamas
Leave a Reply