Mengapa Politisi Muslim Terjerat Korupsi?

KORUPSI2Perilaku korupsi ternyata tidak berbanding lurus dengan status keislaman sebuah parpol atau seorang politisi. Di tanah air, perbuatan jahat ini juga dilakukan bukan saja oleh mereka yang berlatar belakang partai nasionalis-sekuler, tapi juga politisi muslim.
Hal ini seperti menguatkan sinyalemen Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas bahwa para koruptor itu rata-rata rajin beribadah. Dalam ukuran standar muslim Indonesia sebagian koruptor itu dikenal sebagai orang ‘saleh’, mendalami agama, berjiwa sosial, dan sebagian dulunya adalah aktivis dakwah.
Sinyalemen Pak Busyro Muqaddas juga tampak di dalam lembaga pemasyarakatan. Para terpidana korupsi itu aktif mengadakan kajian-kajian keislaman selama masa tahanan bersama para napi lain. Mereka mengundang para ustadz untuk mengisi talim dan mereka yang biasanya menjadi panitia bahkan penyandang dana kegiatan tersebut.
Hal ini tentu menjadi pertanyaan; bagaimana bisa orang yang saleh, dan aktivis dakwah kemudian bisa menjadi terpidana korupsi? Ada beberapa sebab yang menurut hemat penulis menjadi penyebab para politisi muslim dan pejabat muslim terjerat tindak pidana korupsi.
1. Korban Biaya Politik Demokrasi.

Siapapun tahu biaya politik demokrasi tidak murah. Mantan Mendagri Gamawan Fauzi pernah buka-bukaan bahwa biaya pilkada yang mahal menjadi pemicu korupsi oleh kepala daerah. Untuk ikut (apalagi bila ingin memenangkan) pilkada, butuh biaya puluhan hingga ratusan miliar. Sedangkan gaji kepala daerah hanya berkisar pada belasan atau dua puluhan juta.
Wajar bila banyak calon kepala daerah kemudian berutang sana-sini atau mencar investor politik untuk bisa memenangkan pertarungan di pilkada. Belum lagi saat mereka menjadi kepala daerah ada kewajiban untuk menyetor sebagian penghasilan pada partainya. Ini menjadi tambahan tekanan finansial kepada para kepala daerah.
Maka saat menjadi kepala daerah langkah yang ‘tricky’ seperti korupsi akhirnya menjadi suatu cara untuk mengembalikan pinjaman-pinjaman tersebut. Hal yang sama juga dilakukan oleh para anggota dewan yang terjerat skandal keuangan. Motifnya rata-rata adalah sama; mahalnya biaya politik demokrasi.
Hal ini juga menjadi lingkaran setan manakala sang kepala daerah dan anggota dewan ingin terpilih lagi pada periode berikutnya. Mereka harus mencari lagi sumber keuangan untuk membiayai pertarungan politik di pilkada atau pemilu mendatang.

'The rich get rich, but what do the poor get?'

‘The rich get rich, but what do the poor get?’ democracy!

2. Gegar Budaya.

“Yang aku khawatirkan dari kalian adalah terbukanya pintu-pintu dunia dan perhiasannya,” begitulah pesan Rasulullah SAW. yang selalu mengkhawatirkan nasib umatnya di dunia maupun akhirat. Ini adalah nubuwwah, bahwa fitnah yang berat untuk dihadapi oleh kaum muslimin – termasuk oleh para politisi dan aktivis dakwah – bukanlah kemiskinan tapi justru kemewahan dunia.
Kekhawatiran Baginda SAW. terbukti benar. umumnya aktivis dakwah dan politisi muslim bisa bertahan begitu kuat dalam keadaan susah, tapi tidak sedikit yang tergelincir saat kehidupan justru sedang lapang dan memangku amanah jabatan.
Ini adalah penyakit sindrom OKB, orang kaya baru. Individu yang semula terbiasa hidup susah; tinggal di rumah kontrakan, makan dengan menu sederhana, pakaian seharga puluhan ribu, jam tangan murah, dan gadget low end, lalu istri mereka pun bersahaja layaknya ibu-ibu majlis taklim, kemudian masuk ke dalam lingkungan elit para pejabat dan wakil rakyat. Perlahan-lahan mereka mengalami ‘gegar budaya’.
Tertarik ingin punya kendaraan mewah, gadget yang canggih, pakaian yang setara dengan rekan-rekan pejabat dan anggota dewan, membeli rumah mewah, mempercantik penampilan istri atau mungkin menambah istri.
Tentu saja untuk meningkatkan diri menuju level ‘hidup gaya’ butuh cost yang tidak sedikit. Sementara pendapatan sebagai pejabat negara atau anggota dewan mereka pikir ‘kurang’ (meski sebenarnya Masya Allah lebih dari cukup untuk hidup di atas rata-rata!), akhirnya jalan pintas pun dilakukan. Mulailah sang aktivis dakwah terperangkap dalam jeratan iblis; korupsi.

3. Terlalu polos.

Ada juga pejabat muslim atau politisi muslim yang terjerat tindak pidana korupsi karena terlalu polos. Saat kepala daerah membagi-bagikan uang kepada anggota dewan, dengan rasa syukur nikmat ia terima karena beranggapan itu adalah hadiah yang halal. Malah uang itu ia pakai untuk membangun pesantrennya, mesjid dan menyantuni anak yatim. Ia tidak tahu bahwa uang itu berasal dari penyalahgunaan APBD atau APBN. Akhirnya politisi seperti ini masuk bui karena kepolosannya. Mereka masuk ‘perangkap batman’.
4.Keliru Memahami Korupsi, Komisi & Suap.

Apa itu korupsi? Umumnya orang akan menjawab; mengambil uang negara yang bukan haknya. Suap? Memberikan sejumlah harta agar urusan dimudahkan? Komisi? Nah, ini yang sering khalayak termasuk sebagian politisi muslim gagal paham.
Ada misleading di kalangan aktivis dakwah dan politisi muslim bahwa KKN itu adalah memakan harta negara yang bukan haknya. Itu saja. An sich. Mereka gagal paham kalau seorang pejabat negara atau anggota dewan memanfaatkan pengaruh politiknya agar mendapatkan proyek atau mengambil fee dari transaksi bisnis yang dilakukan negara dengan swasta, maka itu bukan KKN, tapi bisnis wajar.
Ambil kasus, seorang anggota dewan menggunakan pengaruhnya kepada menteri tertentu agar rekanan bisnisnya mendapatkan tender impor gula ke dalam negeri. Setelah disetujui lalu sang anggota dewan meminta kepada rekanan bisnisnya agar menambahkan harga 1000 rupiah untuk setiap kg gula yang ia beli dalam proyek itu sebagai fee atas jasa membantu sang rekanan tersebut. Terjadilah deal antara sang rekanan dengan anggota dewan tadi.
Sebagian politisi muslim dan aktivis dakwah beranggapan hal itu adalah pure bisnis, bukan KKN. Toh tak ada uang negara yang diambil, tapi benar-benar penjualan barang/gula.
Sepintas memang demikian. Bisnis. Tapi bukankah anggota dewan tadi memanfaatkan pengaruh jabatannya kepada pemerintah agar memenangkan rekanan bisnisnya? Kemudian sang anggota dewan meminta fee atas jasanya? Andaikan ia bukan pejabat atau anggota dewan mungkinkah rekanan bisnisnya dimenangkan? Mungkinkah ia bakalan menerima fee seandainya tidak terlibat dalam proses tender tadi? Inilah cawe-cawe anggota dewan sebagai makelar bisnis. Inilah penyalahgunaan kekuasaan dan pengaruh politik. Fee yang ia terima dari rekanan bisnisnya itu jelas HARAM. Nabi SAW. bersabda:

« مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ »

Barangsiapa yang telah kami pekerjakan atas suatu tugas, kemudian kami berikan upah padanya, maka apa yang ia ambil selain itu adalah kecurangan.(HR. Abu Daud).

Inilah beberapa penyebab beberapa politisi muslim atau pejabat dari parpol Islam bisa terjerat tindak pidana korupsi. Padahal mereka orang-orang yang semula ikhlas dalam beramal, rajin beribadah dan berdakwah. Meski tidak dipungkiri ada juga sebagian aktivis dakwah yang berubah jadi syetan saat memangku jabatan. Ia lupakan halal dan haram lalu salahgunakan kekuasaan.
Iblis memang selalu mencari jalan untuk menjatuhkan anak Adam, apalagi mereka yang cinta ibadah dan rajin berdakwah. Kejatuhan seorang aktivis dakwah karena korupsi pastinya akan mencoreng nama parpol Islam dan perjuangan Islam.
Namun semestinya disadari bahwa demokrasi memang sistem yang datang dari syetan. Dari orang-orang yang tidak ingin menggunakan hukum Allah Sang Maha Pencipta diterapkan dalam kehidupan. Bila kemudian seorang politisi muslim terjun ke dalamnya, maka ia harus siap-siap diperangkap oleh syetan-syetan di sana. Dan Islam tidak bisa ditegakkan dengan sistem yang justru melawan kesucian agama Islam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.