Tak Cukup Entaskan Kemiskinan Dengan Zakat

tanaman kemarauTerkejut dengan judul di atas? Sebaiknya tidak. Karena bila kita memahami zakat adalah satu-satunya instrumen dalam sistem perekonomian Islam untuk mengentaskan kemiskinan, maka kita telah misleading. Sadisnya; gagal paham persoalan kemiskinan dan struktur ekonomi Islam.

Memang selama ini zakat digadang-gadang sebagai solusi umat dalam melawan kemiskinan. Apalagi mengingat potensi zakat di tanah air menurut BAZNAS bisa mencapai Rp 217 triliun rupiah. Angka yang fantastis.

Persoalannya, andaikan semua muzakki (muslim yang wajib membayar zakat) menunaikan kewajiban berzakat, lalu didistribusikan kepada para mustahik, apakah kemiskinan akan benar-benar terentaskan?

Itu adalah pertanyaan yang jawabannya tidak sederhana. Persoalan kemiskinan di tanah air – juga di belahan dunia lain – bukan sekedar karena kaum dhuafa tak punya harta, lalu persoalan akan selesai dengan memberi mereka uang.

Persoalan kemiskinan berbeda dengan kelaparan atau penyakit, yang penderitaan orang akan tuntas dengan memberi mereka makan dan obat-obatan. Atau bila kemiskinan yang terjadi karena bersifat alamiah – alam yang tandus, kering, tak ada sumberdaya alam –, maka persoalan dan solusinya jauh lebih simpel.

Tapi masalah kemiskinan yang mendera negeri ini jauh lebih kompleks dari itu semua. Kemiskinan yang kini terjadi bersifat struktural. Ada sebab yang secara sistematis membuat sebagian orang Indonesia terpapar kemiskinan sementara segelintir orang menguasai pundi-pundi kekayaan nasional. Pada tahun 2014, Word Bank mengeluarkan data kalau 1 persen orang Indonesia menguasai 55 % kekayaan nasional.

Pada bulan Mei 2016, Ketua  KPPU RI Syarkawi Rauf mengatakan bahwa saat ini di Indonesia kekayaan negara ini hanya di kuasai oleh satu persen saja. “1% orang terkaya di Indonesia menguasai 95% kekayaan di Indonesia,karena adanya penguasaan pasar oleh segelintir orang dimana orang kaya terlalu menguasai pasar.”

Sedangkan di pojok lain, jumlah orang miskin tak kunjung surut. Malah bisa jadi bertambah. Bila kita menggunakan ukuran kemiskinan US$ 2 atau sekitar Rp 27.000 per hari, masih ada sekitar 40% atau 100 juta orang Indonesia yang mengais penghasilan di bawah angka itu. Dengan asumsi satu keluarga terdiri atas 4 orang dan hanya satu orang yang bekerja, si pencari nafkah tunggal itu berpenghasilan kurang dari Rp 3,24 juta, yaitu Rp 27.000 x 30 hari x 4 orang. Sebagian besar buruh kita sangat mungkin termasuk di dalamnya. Tapi, negara kita tidak sendirian karena di tingkat dunia ada 2,2 miliar orang yang hidup dengan penghasilan harian kurang dari US$ 2.

Yang tidak masuk dalam kelompok miskin (menurut Bank Dunia) ini juga belum tentu sejahtera. Sebagian besar berada tidak jauh dari batas, yaitu berpenghasilan hanya Rp 4 juta – Rp 5 juta sebulan. Kecuali para eselon 1 hingga 4 dan dosen dan guru bersertifikasi, pegawai negeri sipil atau PNS umumnya berpenghasilan di sekitar angka ini. Buktinya, 45 juta rumah tangga Indonesia adalah pelanggan daya listrik 450 VA dan 900 VA yang tarifnya masih subsidi.

Bisakah ketimpangan sosial dan kerakusan si kaya dihentikan dengan zakat?

Tentu tidak akan pernah bisa! Zakat hanyalah bentuk ubudiyah kepada Allah. Ia tidak terkait secara langsung dengan mekanisme perekonomian dalam sebuah negara.

Penyebab kemiskinan hari ini amat banyak; penimbunan harta (kanzul mal) oleh kelompok kaya, praktek ekonomi ribawi, sistem monopoli dan oligopoli pasar yang menyebabkan harga dipermainkan seenaknya, penguasaan sumberdaya alam oleh swasta lokal dan asing, pencabutan dan pengurangan subsidi oleh negara, dan keberpihakan negara kepada konglomerat lokal dan asing, dan masih banyak lagi.

Oleh karena itu hari ini bukan sekedar zakat yang harus diserukan, tapi perombakan tata kelola kekayaan negara, dari sistem kapitalisme-liberalisme menuju sistem ekonomi yang berkeadilan, yakni ekonomi syariah. Zakat wajib dikeluarkan oleh para muzakki, diberikan kepada kaum dluafa yang menjadi mustahiknya. Namun, bila kita berniat mengentaskan kemiskinan maka ada langkah raksasa yang kini harus dilakukan; melakukan taghyir atau perubahan total dan menyeluruh terhadap tatanan kehidupan umat.

Yang harus diperhatikan adalah sistem ekonomi syariah tidak akan berjalan efektif bila diberlakukan tambal sulam, seperti praktek perbankan syariah, pegadaian syariah, dll. Alih-alih memberikan solusi, sistem ekonomi syariah dengan pola tambal sulam itu malah menambah persoalan baru dan tidak sedikit mengundang cibiran; “apa bedanya dengan sistem konvensional (ribawi)?”

Kemudian sistem ekonomi syariah akan lumpuh tanpa institusi negara yang menerapkan dan mengawasinya. Ini adalah sistem yang membutuhkan topangan dari sistem lain; hukum, sosial, pendidikan, dll. Sebagai contoh, masyarakat miskin harus diedukasi agar memiliki skill yang tinggi sehingga punya skill bekerja yang tinggi, baik sebagai karyawan atau wirausahawan. Maka negara harus menyediakan sarana pendidikan yang layak dan terjangkau, bahkan cuma-cuma.

Selain itu nilai sosial juga harus direkatkan dan dikuatkan, sehingga dalam hukum nafkah dalam sebuah keluarga dapat berjalan sesuai syariat Islam. Negara harus memperingatkan para ayah/suami yang menelantarkan nafkah anak dan istrinya, sebagaimana juga menegur para anak yang menelantarkan nafkah orang tuanya yang telah renta dan tak punya nafkah sendiri.

Oleh karena itu, umat membutuhkan perubahan besar-besaran bila ingin merasakan kemakmuran dan keberkahan ekonomi. Tak cukup hanya menggerakkan dan mendistribusikan zakat. Karena persoalan ekonomi sekarang bukan saja kemiskinan, tapi juga ketidakadilan perekonomian yang lalu melahirkan keterpurukan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *