Biarlah Rakyat Yang Bangkrut

Jokowi-duduk-santaiMalam itu istri mengajak saya makan bakso. Dengan naik motor kami berdua pergi ke depan gang untuk menikmati bakso urat Wonogiri langganan kami yang kuahnya yummi. Selain untuk memenuhi hobi makan bakso, sekalian menghidupkan ekonomi rakyat. Cieee.
Eh, dasar bukan rejeki, niat ‘mulia’ itu gagal. “Habis, mbak!” kata ibu penjual bakso. “Stok dagingnya sudah nggak ada lagi.” Di dalam kios bakso sederhana itu beberapa pelanggan sudah asyik makan bakso, beberapa lainnya masih menunggu. “Nggak tahu itu yang nunggu masih kebagian apa ndak,” kata sang ibu bingung.

Ternyata efek kelangkaan daging sapi mulai menjalar kepada pedagang bakso langganan kami. Di warung bakso yang lain kondisinya lebih parah. Sudah tutup entah sejak jam berapa.

Mungkin sebagian pembaca mengalami apa yang kami alami beberapa malam lalu. Pedagang bakso keliling tidak bermunculan dan kita yang pengen ngebakso gigit jari karena banyak kios bakso tutup. Penyebabnya para pedagang daging berunjuk rasa akibat harga daging sapi yang bertahan di harga ratusan ribu sejak lebaran lalu.

Bukan hanya pedagang daging atau tukang bakso yang terpukul dengan melangitnya harga daging, tapi semua jenis usaha berbahan baku daging (sapi) juga bernasib sama. Termasuk banyak rumah tangga juga terkena dampaknya. Mereka harus mengurangi konsumsi masakan olahan daging sapi, atau malah tidak membelinya sama sekali.

Persoalan lain muncul setelah harga daging sapi tak kunjung turun; berlakunya hukum substitusi. Konsumen beralih mengkonsumsi daging lain; kambing dan ayam. Bisa ditebak efeknya, harga dua jenis daging ini juga ikutan naik. Harga daging ayam di pasar dekat rumah kami berkisar 40 ribuan perkilo. Hukum substitusi ekonomi bukan hanya membuat naiknya harga daging ayam, tapi juga telurnya. Itu harga telur ayam ikutan naik.

Saya bukannya mau mendramatisir, tapi kejadian buruk memang sudah berdatangan satu persatu negeri ini. Ketika orang tidak sanggup membeli sumber protein hewani, mereka beralih mengkonsumsi proteni nabati. Apa itu? Tahu dan tempe. Tapi ternyata keduanya juga alami kenaikan harga. Maka gorengan tempe dan tahu di warung cemilan dekat rumah kami ukurannya jadi menciut. Makin kecil. Begitu pula bala-bala atau bakwan juga semakin tipis dan sayurannya makin jarang-jarang.

Apa sebabnya? Dolar masih belagu terhadap rupiah. Saat tulisan ini dibuat kurs rupiah terhadap dolar menyentuh level Rp. 13.800,-! Sementara sudah lama kita sama-sama tahu Indonesia adalah pengimpor kedele, khususnya dari Amerika Serikat. Sekitar 75 persen kedele kita impor, tentu termasuk di dalamnya sebagai bahan baku tahu dan tempe. Makanan rakyat, sumber protein nabati yang murmer, tapi kini harganya ikutan naik.

Kemarau yang panjang seperti melengkapi derita sebagian besar rakyat. Harga beberapa jenis beras naik. Harga sayur mayur juga makin tidak masuk akal. Kacang panjang, buncis, ketimun, kangkung, dll. meroket harganya. Tukang bakso dekat rumah kami bercerita harga caysin mencapai 12 ribu perkilo. Padahal biasanya hanya dua ribu lima ratus rupiah!

Berat? Ya, terutama bagi masyarakat grass root yang terkategori masyarakat miskin. Menurut data BPS jumlah mereka mencapi 38 juta jiwa. Itu tidak termasuk yang mendekati kemiskinan atau yang menjadi miskin.

Banyak warga babak belur dengan kenaikkan bahan pangan ini. Apalagi untuk masyarakat miskin, belanja rumah tangga terbanyak adalah untuk kebutuhan pangan. Kenaikkan harga-harga ini semakin menguras kantong dan mengurangi asupan gizi mereka. Rakyat menjadi bangkrut.
Maka saya tertawa getir dengan pernyataan sejumlah ekonom dan pejabat bidang ekonomi yang begitu gagah mengatakan negeri kita tak akan mengikuti jejak Yunani yang bangkrut. Tentu beragam alasan teori ekonomi Kapitalisme dikemukakan untuk meyakinkan publik bahwa kita jauh dari bangkrut. Soal perbandingan hutang dengan GDP, bursa saham yang masih menggeliat positif, dsb.

Rakyat tidak paham semua itu. Mereka memahami yang langsung dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa hidup bukannya semakin ringan, tapi semakin berat. Dulu, dengan uang 50 ribu mereka bisa membeli daging ayam dan sayur mayur di pasar untuk makan sehari-hari, kini tak bisa lagi.

los daging sepi

Beban hidup itu bertambah lagi karena mereka juga kini setiap bulan diharuskan membayar premi BPJS-SJSN yang katanya berguna untuk merawat mereka di kala masuk rumah sakit. Padahal dulu mereka hanya keluar uang saat sakit. Sekarang, sakit tidak sakit uang tetap harus keluar.
Anehnya, pihak penyelenggara BPJS-SJSN mengeluh merugi. Mereka juga meminta kenaikkan premi. Padahal uang hasil ‘kolekan’ warga se-Indonesia kabarnya sudah mencapai sekitar 10 triliun rupiah! Cukup untuk membangun beberapa rumah sakit kelas internasional untuk rakyat. Prakteknya, masih sering kita dengar pemegang kartu BPJS kesulitan berobat ke rumah sakit.

Di televisi kita juga sering mendengar Bulog mengatakan stok beras aman, tapi kita juga melihat pemberitaan orang kesulitan membeli beras karena tak punya uang. Banyak orang tidak seberuntung Anda yang bisa membeli beras satu karung untuk sebulan. Mereka membeli beras literan perhari. Membeli beras sesuai kemampuan.

Ada uang mereka beli beras, uangnya kurang maka mereka kurangi jatah beras atau menunggu jatah raskin dengan kualitas abal-abal. Masih untung warna berasnya tak menghitam, berdebu dan tak bercampur kutu.

Setelah saya belajar tentang ekonomi Islam, saya jadi paham ketika pemerintah mengatakan stok beras aman dan mencukupi, bukan berarti itu dibagikan gratis untuk semua orang Indonesia, tapi aman bagi siapa saja yang bisa membeli. Bagi yang tak sanggup ya silakan makan nasi aking atau singkong.

Negara mungkin tak akan bangkrut. Apalagi negeri seperti Indonesia yang gemah ripah loh jinawi. Perusahaan tambang asing mungkin lebih tahu persis besaran kekayaan alam Indonesia entah itu deposit minyak bumi, gas dan mineral termasuk logam mulia. Maka mereka tak pernah kapok berinvestasi dan memperpanjang usahanya di sini. Seperti PT Freeport yang terus-terusan jalankan usahanya di tanah Papua.

Pemerintah juga mungkin tak akan bangkrut. Karena ketika pendapatan negara dirasa kurang, mereka tinggal menggenjot sektor pajak untuk membiayai operasional pemerintahan. Uang pemerintah kurang, biar rakyat yang kerja keras membiayai gaya hidup mereka. Enak tenan.
Padahal hari ini banyak rakyat yang kelimpungan membiayai hidup mereka sendiri, dan nyaris tanpa jaminan kehidupan dari siapapun. Terima kasih kepada BPJS-SJSN yang membuat rakyat harus mandiri membiayai kesehatan mereka sendiri, pemerintah tinggal berlepas tangan.

Sudah sejak lama rakyat harus bergulat melawan kerasnya kehidupan. Mereka dipaksa kreatif untuk bisa bertahan. Maka setiap hari kita bisa melihat orang membuka aneka usaha kreatif untuk menyambung hidup. Mereka yang tidak kreatif akhirnya menjadi pelaku kriminal. Itu pun bila punya nyali, yang tak punya nyali ada juga yang bunuh diri.

demo-bpjs-di-karimun

Sayang, sifat kreatif dan berani itu tak dimiliki pemerintah. Penguasa yang punya kekuatan lengkap justru hampir selalu kalah melawan kekuatan ekonomi asing dan mafia perekonomian. Ketika harga daging tak turun-turun sejak lebaran hampir-hampir tak ada tindakan. Baru ketika para pedagang berunjuk rasa, pemerintah seperti kebakaran jenggot. Melakukan operasi pasar dan menyelidiki kemana larinya sapi-sapi itu. Lalu, kemana saja mereka selama ini?

Pemerintah seperti pesimisme melindungi rakyat sendiri. Belum saja menyelesaikan kenaikkan harga daging, Sofyan Djalil, Menteri Perekonomian kala itu sudah menebar pesimisme, “Sulit harga daging kembali ke Rp. 70.000/kilo!” Lho, belum kerja keras kok sudah menyimpulkan! Padahal di Australia harga daging sapi hanya Rp 40 ribu/kilo. Bisa, kan?

Rakyat jadi curiga, negara itu memang kalah terus kepada pengusaha asing dan mafia perekonomian, atau jangan-jangan sengaja mengalah?
Jadi prinsipnya biarlah rakyat yang bangkrut, yang penting negaranya jangan. Ini berbeda dengan filosofi keberadaan negara adalah menciptakan bonum publicum, kebahagiaan rakyat. Negara harusnya ada untuk melindungi dan membahagiakan rakyatnya. Bukan justru negara dibuat bahagia lewat tetesan keringat, air mata dan mungkin darah rakyat yang lapar.

Padahal negara harusnya kuat dan melayani serta berkeadilan kepada siapa saja; pejabat maupun rakyat. Negara tidak boleh melepaskan urusan perut, pendidikan apalagi nyawa rakyat ke pasar bebas, apalagi ke tangan para mafia perekonomian. Survival of the fittest adalah prinsip batil yang harus dicampakkan. Karena baik yang fit maupun yang tidak fit sama-sama harus dibuat survive oleh negara.

Cita rasa seperti itu tak akan ditemui dalam negara demokrasi-kapitalisme-liberalisme, karena memang sistem itu menyerahkan urusan setiap warga ya pada warga itu masing-masing. Rasa kemakmuran dan keamanan hanya ada pada Islam dan syariatnya. Karena dalam Islam negara dan kepemimpinan harus ada untuk memberikan perlindungan dan rasa nyaman. Sebagaimana sabda Nabi saw., “Imam itu laksana perisai.” Di luar Islam? Musykil rasanya bisa tercipta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *