Perdagangan Culas Mesti Diberantas

cabaiSetiap kali mendengar kenaikan harga sayur mayur di pasar, yang ramai diberitakan di televisi, pernahkah kita berpikir; inikah wajah negeri agraris? Negeri yang katanya rakyatnya berbasis pertanian? Hampir semua komoditi pertanian yang jadi kebutuhan pokok warga harganya tak pernah wajar, fluktuatif dengan amat drastis.

Ada saat dimana pedagang nasi goreng tetangga saya tak bisa memberikan acar lagi karena harga mentimun dan wortel naik. Ada masanya lagi makanan kurang terasa pedasnya karena harga cabai meroket. Dan hari ini saya jadi kurang berminat makan rendang di rumah makan padang karena potongan dagingnya menjadi kecil dan tipis. Saya lebih memilih lauk lain agar ‘berbobot’.

Kita akan sama-sama maklum bila kenaikan harga itu disebabkan faktor alamiah, tapi kita cemas tidak demikian yang terjadi. Di layar kaca seorang petani cabai heran mengapa harga cabai di pasar begitu mahal, sedangkan ia menjualnya dengan harga yang kurang dari separuh harga pasaran yang ramai diberitakan di televisi.

Berarti kita paham; ada rantai distribusi pemasaran cabai – dan juga mungkin komoditi lain – yang bermasalah, yang dipegang segelintir orang berduit, lalu mereka atur harga segampang menjentikkan jari.

Seorang kawan bercerita saat ia traveling ke satu kawasan pertanian di Bandung, ia mendapati para petani tomat di sana sudah dikuasai oleh para pemodal besar, bukan modal asli dari petani tomat itu sendiri. Kalangan borjuis ini memberikan modal pada para petani tomat untuk bercocok tanam. Nah, saat panen tiba, merekalah yang mengatur distribusi buah-buah tomat itu; berapa ton yang mereka beli dan berapa harganya. Semua ada di ujung jempol mereka.

Para petani hanya bisa pasrah menerima harga jual yang ditawarkan, termasuk pasrah ketika panen raya tomat mereka tak dibeli semua oleh para pemodal, agar tomat tak membanjiri pasar tradisional. Ini taktik untuk mengatur harga tomat di pasar agar sesuai keinginan para pemodal.

Ini bukan hanya tomat di Bandung. Kali lain di Bogor, seorang kawan bercerita kalau pedagang dan petani jamur juga dimodali oleh segelintir orang. Para pemodal ini melakukan persis seperti skenario di atas.

And so on, dengan komoditi lain; cabai, sayur mayur, hingga daging sapi pun punya peluang amat besar untuk dimainkan jalur distribusi dan harganya oleh segelintir orang kaya di negeri ini. Karenanya saya tersenyum kecut ketika Presiden Jokowi di televisi mengatakan kenaikan harga cabe ini karena faktor alami, cuaca, banjir, dll. Bukan begitu adanya, Pak!

Praktek semacam ini saya percaya tidak mungkin tidak terendus oleh aparat keamanan juga pemerintah, tapi mengapa tidak ada tindakan pengamanan?

Sebagai orang awam, saya menduga praktek tengkulak atau monopoli atau oligopoli seperti ini tidak dikategorikan tindak kejahatan dalam sistem hukum di tanah air. Apalagi bila pelakunya mengatasnamakan ‘kerja sama’, ‘koperasi’, ‘anak asuh usaha’, dll. semua menjadi boleh dan bukan kejahatan perekonomian.

Belum lagi komoditi yang harus diimpor, semakin banyak celah bagi para pengusaha dan pejabat pemburu rente mengeruk keuntungan besar di tengah kesempitan perekonomian masyarakat. Karenanya, selama praktek perdagangan seperti ini terus berlangsung, harga-harga berbagai kebutuhan pokok di tanah air akan terus rawan dipermainkan.

Beda halnya dengan ajaran Islam. Syariat Islam mengatur dengan detil amal muamalah masyarakat, di antaranya:

1.  Islam mengharamkan pedagang mencegat kafilah dagang dari luar kota.

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ وَأَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang mencegat kafilah-kafilah dagang (sebelum mereka masuk pasar dan mereka tidak mengetahui harga pasar) dan (beliau juga melarang) orang kota menjualkan (barang) untuk orang desa. (HR. Bukhari, Muslim)

Nabi SAW. bersabda:

حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَا مَعْنَى قَوْلِهِ لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ فَقَالَ لَا يَكُنْ لَهُ سِمْسَارًا

Janganlah sekali-kali orang kota menjual kepada orang desa. Dia menjawab: Janganlah seseorang jadi perantara (broker, calo) bagi orang kota.(HR. Bukhari).

Jual beli semacam ini tidak sah, yaitu manakala kafilah yang dicegat dan dibeli barang dagangannya tidak mengetahui harga sebenarnya di pasar. Apalagi bila para pedagang dari desa atau para petani dipaksa untuk menjual barang mereka dengan harga yang sudah ditentukan oleh para tengkulak, atau oleh siapapun. Transaksi semacam ini adalah batil.

 

2.  Kewajiban Memberikan hak khiyar bagi penjual dan pembeli

Jual beli dalam Syariat Islam harus dilakukan dengan saling ridlo dan adanya khiyar. Khiyar adalah kesempatan memilih di antara pedagang dan pembeli, antara meneruskan transaksi atau membatalkannya, adalah bagian dari rukun perdagangan dalam Syariat Islam.

عَنْ عَمْرُو ابْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ – رواه الترميذى والنسائي

 Dari Amr bin Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “Pembeli dan penjual (mempunyai) hak khiyar selama mereka belum berpisah, kecuali jual beli dengan akad khiyar, maka seorang di antara mereka tidak boleh meninggalkan rekannya karena khawatir dibatalkan.” (HR. Tirmidzi dan Nasa’i).

Muamalah yang terjadi sekarang ini, seperti yang saya cantumkan di atas, banyak melanggar hak khiyar. Para pedagang besar dengan semau mereka memaksa petani atau pedagang kecil untuk menjual barang dengan harga yang mereka paksakan. Bahkan terkadang bisnis licik semacam ini melibatkan unsur intimidasi dan kekerasan. Akhirnya harga barang di pasar menjadi rusak karena ulah para pedagang serakah.

 

3.  Larangan Menimbun Barang

Menimbun barang atau ihtikar adalah praktek perdagangan yang diharamkan oleh Syariat Islam. Sejumlah pedagang terbiasa melakukan praktek semacam ini untuk menaikkan harga demi keuntungan mereka. Praktek ihtikar diharamkan berdasarkan sabda Nabi SAW.:

Siapa yang melakukan penimbunan barang dengan tujuan merusak harga pasar, sehingga harga naik secara tajam, maka ia telah berbuat salah. (HR. Ibnu Majah dari Abu Hurairah).

مَنْ احْتَكَرَ طَعَمًا أرْبَعِيْنَ لَيْلة  فَقَدْبَرِىءَ مِنَ اللهَ  وَبَرِى ءَ مِنْهُ
     

Siapa yang menimbun makanan selama empat puluh malam sungguh ia telah terlepas dari Allah dan Allah berlepas dari nya.

Bila sudah jelas keculasan muamalah seperti ini, dan merugikan banyak pihak, maka apa yang harusnya dilakukan?

Rakyat jelas tidak mampu mengendalikan perdagangan keji ini, tapi pemerintah sanggup. Persoalannya adalah pemerintah lebih sering tidak mau bersusah payah mengurusi masalah ini. Soal cabai, daging, sayur mayur dianggap bukan topik yang seksi untuk ditindaklanjuti dengan serius. Persoalan yang dianggap remeh temeh. Pantas bila dari tahun ke tahun harga berbagai komoditi kebutuhan pokok nyaris selalu naik, tak pernah turun. Harga daging sapi yang dulu dijanjikan Presiden Jokowi akan turun, ternyata bergeming. Masih di kisaran seratus ribuan lebih.

Bagi pemerintah rakyat hanya dibutuhkan saat pemilu dan pilkada. Semua mengatasnamakan rakyat, wong cilik, dan dalam balutan bersahaja yang merakyat. Tapi kamuflase belaka. Inilah akar kezaliman yang semestinya diberantas. Tak ada obat yang sempurna kecuali hanya Syariat Islam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *