Gadai SK Anggota Dewan

anggota-dewan-dilantik(2)Aji mumpung? Itu rasanya istilah yang tepat digunakan untuk menyebut tingkah polah sebagian anggota DPRD yang baru. Tak berapa lama usai dilantik mereka segera menggadaikan SK pengangkatan mereka ke bank untuk mendapatkan pinjaman. Tak tanggung-tanggung, plafon pinjaman yang ditawarkan perbankan bisa sampai angka 1 miliar rupiah!
Untung bagi bank karena tak perlu susah cari nasabah.
Untung pula bagi anggota dewan karena gampang saja dapat pinjaman.
Untuk rakyat? Jelas buntung!
Bagaimana tidak buntung, bukankah anggota dewan itu dipilih rakyat? Bahkan mereka juga digaji dengan uang rakyat? Tega betul mereka kemudian mencari keuntungan pribadi dengan mengatasnamakan rakyat.
Motif sebagian anggota dewan mencari pinjaman itu beragam; untuk menutupi biaya pileg kemarin, hingga untuk modal usaha pribadi seperti buka kontrakan!
Perilaku memalukan ini menjadi penjelasan sejelas-jelasnya kepada kita, bahwa demokrasi yang katanya representasi aspirasi rakyat itu hanya mimpi kosong. Demokrasi itu ternyata cara untuk mencari keuntungan bagi segelintir orang dan parpol. Hampir tak pernah ada keterwakilan rakyat di parlemen.
Sudahlah mendapat fasilitas mewah, masih juga cari hutangan yang dibayar dengan uang rakyat. Masih untung bila kemudian tidak korupsi, karena sudah berapa banyak anggota dewan dari pusat sampai ke daerah yang masuk bui karena korupsi.
Tingkah polah anggota dewan ini selain memperlihatkan pola hidup konsumtif, senang bermewah-mewah, juga menunjukkan bahwa demokrasi itu berbiaya mahal. Karena motif sebagian anggota dewan adalah untuk menutupi biaya pileg mereka. Bila sudah begini, maka integritas mereka amat rapuh. Mereka mudah untuk bertindak korup dan disetir oleh kepentingan pemilik modal.
Itu karena untuk menjadi anggota dewan mereka menempuh seleksi berbiaya besar. Sejak di dalam parpol mereka hingga dalam pileg. Bagi caleg yang kaya mungkin tak jadi masalah, tapi bagi mereka yang pas-pasan? Mereka akan cari hutangan termasuk sponsorship. Atau masih ingat kasus caleg yang tertangkap polisi karena nekat merampok untuk biayai kampanyenya? Inilah tragedi demokrasi.
Lantas bagaimana bisa rakyat menumpukan harapannya pada anggota dewan macam ini? Belum saja bekerja untuk rakyat mereka sudah sibuk mencari keuntungan bagi diri sendiri.
Belajar dari pengalaman, tingkah polah macam ini bukanlah kasuistik atau semacam kesalahan pribadi, tapi terbentuk secara sistematis dalam dunia demokrasi. Di Barat hal semacam ini juga terjadi meski tidak sevulgar yang terjadi di sini.
Dalam sistem politik Islam ada lembaga politik yang mirip dengan DPR/DPRD. Mirip tapi jauh dari kesamaan, namanya Majlis Ummah atau Majlis Syura. Lembaga ini harus berisi wakil rakyat yang benar-benar mewakili rakyat, bukan orang parpol yang disodorkan kepada rakyat. Lalu rakyat disuruh memilihnya padahal tak kenal siapa dia.
Lagipula dalam Islam, majlis ummah tak punya hak melegislasi RUU dan UU sehingga tak akan bisa intervensi kekuasaan apalagi berbuat transaksional dengan siapapun.
Dalam demokrasi, di Barat ataupun di Timur, sama saja. Parpol dan anggota dewan serta pemerintahan yang terpilih bisa bertransaksi politik dengan siapa saja. Bisa ambil keuntungan kapan saja. Pemerintahan seperti ini hakikatnya penuh dengan dusta dan pengkhianatan pada konstituennya sendiri.
Memang sudah saatnya memarkirkan demokrasi di gudang rongsokan sejarah untuk kembali pada Islam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *