Dari Liberalisasi Ekonomi Ke Liberalisasi Agama

Bubarkan_Ahmadiyah_dan_RevolusiBaru sebulan lebih berada di tampuk kekuasaan, pemerintahan Jokowi-JK sudah menuai sejumlah protes keras. Setelah tunduk pada liberalisasi ekonomi secara ironis dengan menaikkan harga BBM di tengah menurunnya harga minyak internasional — dan beberapa negara malah menurunkan harga BBM dalam negeri — kini muncul wacana liberalisasi agama.
Awalnya adalah Amnesty Internasional meminta pemerintahan Indonesia yang baru untuk mencabut UU Penodaan Agama, “Undang-undang penodaan agama di Indonesia menantang hukum dan standar-standar hukum internasional,” ujar Direktur Riset Asia Tenggara dan Pasifik Amnesty International Rupert Abbott, dalam konferensi pers di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Jumat (21/11/2014).
Seperti membebek, Dirjen Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama RI Machasin langsung menyuarakan pembelaan pada Ahmadiyah. Machasin mengatakan dalam UU no 1 tahun 1965 tentang Penodaan Agama, tidak jelas antara kelompok sempalan dan orang yang menodai agama. Seperti misalnya, Ahmadiyah menyebut adanya nabi setelah Nabi Muhammad, sehingga Ahmadiyah dianggap menodai ajaran Islam.
Machasin menganggap umat Ahmadiyah bukan bermaksud menodai Islam, tapi memang begitulah mereka meyakininya. “Dan memakai keyakinan itu untuk mereka sendiri,” ungkapnya, Ahad.
Ia menyamakan persoalan perbedaan status Ahmadiyah dengan konsep ketuhanan Yesus menurut Islam dan Kristen. Umat Islam meyakini Yesus seorang nabi bukan Tuhan, sementara Kristen mengatakan Yesus adalah tuhan. Hal tersebut tidak masuk kategori penodaan oleh Islam karena hanya disampaikan untuk kalangan umat Islam sendiri. “Kalaupun Kristen meyakini Yesus sebagai Tuhan, silakan saja karena itu keyakinan mereka,” katanya (republika.co.id, 23/11/2014).
Meski ini bukan pernyataan resmi Menteri Agama RI, namun kita bisa membaca bahwa kaum liberal sedang menggeliat kembali, kali ini lewat jalur birokrasi. Mereka seperti mendapatkan atmosfer baru di bawah pemerintahan Jokowi. Bukan rahasia lagi kaum sekuleris, pluralis dan liberalis memang banyak bercokol di kubu Jokowi saat pertarungan pilpres kemarin.
Maka suara-suara pembelaan terhadap kelompok sempalan dan menyimpang ini coba dilantangkan lagi di era pemerintahannya. Kali ini bukan lagi melalui media massa sekuler seperti Kompas atau Tempo, atau tokoh-tokoh dan LSM liberal, tapi langsung oleh pejabat Kemenag. Tragis memang..
Persoalan Ahmadiyah sebenarnya sudah clear bagi umat Islam sejak dahulu kala. Rasulullah saw. adalah khatimul anbiya wal mursalin, pamungkas bagi para nabi dan rasul. Hal ini ma’lum min ad-din bi adl-dlarurah. Tak ada khilafiyah di kalangan imam madzhab, dan berbeda dalam persoalan ini adalah kemurtadan.
Yang menyesatkan lagi adalah menyamakan kasus Ahmadiyah dengan pandangan Islam dan Kristen tentang status Isa al-Masih. Ini adalah analogi yang begitu ceroboh dan dangkal. Bagaimana bisa menyamakan kasus Ahmadiyah dengan persoalan akidah umat Nasrani?
Al-Quran telah menyatakan batilnya konsep ketuhanan Yesus yang diyakini umat Nasrani, misalnya dalam ayat berikut:
Orang-orang Yahudi berkata: “Uzair itu putera Allah” dan orang-orang Nasrani berkata: “Al Masih itu putera Allah”. Demikianlah itu ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah mereka, bagaimana mereka sampai berpaling? (QS. at-Taubah [9]: 30).
Secara tegas al-Quran menyebut kaum Nasrani sebagai kafir, karena mempercayai Isa sebagai tuhan. Dengan begitu tak ada persoalan lagi antara kita dengan umat Nasrani karena garis pembedanya telah jelas. Begitu pula hukum-hukum muamalah, ibadah, dsb. juga jelas karena al-Quran memposisikan mereka sebagai kelompok di luar Islam. Meski begitu kepada mereka berlaku larangan memaksakan agama serta adanya perlindungan kepada mereka manakala berstatus sebagai ahlu adz-dzimmah yang hidup dalam naungan syariat Islam dan khilafah. Berlakulah firman Allah Ta’ala:
Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.(QS. al-Baqarah [2]: 256).

Berbeda halnya dengan orang Islam yang meyakini dirinya sebagai nabi atau orang Islam yang meyakini bahwa masih ada lagi nabi setelah kerasulan Muhammad saw. Orang seperti ini bila tidak bertaubat maka dianggap telah riddah, keluar dari ajaran Islam. Dalam tinjauan fiqih, orang yang seperti ini bila tidak bertaubat dalam tempo 3 hari, maka akan dijatuhi sanksi hukuman mati, karena telah mengganti pokok-pokok ajaran agama.
مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ
Siapa mengganti agamanya, maka bunuhlah (HR. Bukhari).
Itulah yang mendasari keputusan Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq ra. memerangi sejumlah nabi palsu dan para pengikutnya, yakni Musailamah al-Kadzdzab juga Aswad al-’Ansiy. Keduanya diperangi bukan karena sekedar mengacaukan keamanan kaum muslimin, tapi juga karena kebatilan akidah mereka.
Maka logika Dirjen Bimas Kemenag sungguh kacau. Bagaimana bisa menyamakan dua hal yang berbeda secara ushul? Yang satu sudah jelas berada di luar pagar akidah kaum muslimin, sedangkan yang satu lagi masih ingin berada di dalam dan mengaku berada di dalam pagar? Para pengikut Ahmadiyah di tanah air masih mengaku bagian kaum muslimin dan tidak mau dianggap kelompok non-muslim. Tidak mungkin diterima status keislaman seorang muslim yang meyakini ada nabi setelah Rasulullah saw. Sama seperti tidak akan dianggap beriman muslim yang menghujat al-Quran, mengakui ada tuhan selain Allah, dsb.
Apakah diterima klaim seorang PNS yang sudah dimutasi dari Kemenag menjadi pegawai Kemenlu tapi masih ingin diaku sebagai pegawai Kementerian Agama bahkan masih minta gaji dari kantor lamanya? Apakah bisa diterima klaim dan penafsiran orang yang berzina bahwa ia sebenarnya menikah? Atau klaim koruptor bahwa ia sebenarnya mengambil fee sebagai bagiannya dan bukan perbuatan korup?
Semua klaim tentunya harus diverifikasi dan divalidasi. Tidak semua perbedaan pendapat harus ditolerir, apalagi dinyatakan sebagai khilafiyah.
Kita paham, kaum liberalis tengah mendapat angin dengan diangkatnya Jokowi ke tampuk kepresidenan. Sejumlah kelompok menyimpang seperti Ahmadiyah juga Syiah merapat ke Koalisi Indonesia Hebat. Hal ini juga yang dibaca para majikan kaum liberalis, termasuk Kelompok Amnesty Internasional. Mereka mendesak untuk mencabut UU Penodaan Agama.
Pembelaan negara-negara asing dan LSM asing, juga tokoh-tokoh pro-sepilis, terhadap ajaran-ajaran sesat seperti Ahmadiyah tidaklah heran. Mereka ingin terus memelihara duri dalam daging umat Islam. Agar umat ini terus mengalami degradasi akidah dan persoalan internal sehingga tidak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan besar mereka.
Sayangnya sistem demokrasi memang menjamin kebebasan beragama, termasuk kebebasan penafsiran agama sekalipun sesat. Sudah berulangkali ormas-ormas Islam dan para tokohnya menggugat Ahmadiyah untuk dibubarkan. BAKORPAKEM (Badan Koordinasti Pengawas Aliran dan Kepercayaan Masyarakat) pada tahun 2008 juga sudah menyatakan Ahmadiyah menyimpang dari ajaran Islam dan harus membubarkan diri (http://nasional.kompas.com/read/2008/04/16/14574291/Rekomendasi.Bakor.Pakem.Bubarkan.Ahmadiyah).
Demokrasi memang tak akan pernah bisa menjaga kesucian akidah Islam, justru membiarkannya dicemari. Bahkan atas nama HAM berulangkali umat terus dipersalahkan. Karenanya persoalan ini tak akan pernah selesai kecuali umat kembali kepada konstitusi syariat Islam dan menjadikan Khilafah Islamiyyah sebagai penjaga akidah umat. Umat Islam di masa Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq ra. telah membuktikan hal tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *