Bagaimana Memotret Sebuah Negeri

masjid-al-nabawiBelakangan saya sering mendapat postingan tentang potret kehidupan masyarakat Kerajaan Saudi Arabia (KSA). Ini rupanya bagian dari euforia kedatangan Raja Salman ke tanah air. Tentu saja kawan-kawan yang memposting mereka berlomba-lomba ingin membela KSA – yang menurut mereka adalah representasi umat Islam bahkan simbol Islam di dunia.

Ada yang memposting bahwa rakyat di sana demikian makmur sampai-sampai bisa mengirim uang banyak ke sanak familinya. “Kalau rakyatnya saja bisa begitu, bagaimana dengan rajanya?” tulis mereka.

Ada juga yang menceritakan kalau rakyat di sana begitu menghormati orang tua, memuliakan perempuan, rajin beribadah, dsb. Menjadi bukti bahwa KSA adalah negara yang beneran sudah Islami.

Atau gambaran Raja Salman yang diceritakan hafidz al-Qur’an sejak kecil, pelayan dua tanah suci, berani menyela Presiden AS Obama untuk shalat, dan juga memberikan beasiswa pada banyak pelajar yang mencari ilmu ke kerajaan mereka.

In sha Allah saya dan Anda, kita, bergembira mendengar sesama muslim gemar beramal saleh. Walaupun tentunya alangkah baik bila pernyataan atau postingan yang kita kirim itu dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah setidaknya empiris ketika kita mengatakan sebuah masyarakat itu Islami, kapitalis atau sosialis. Postulat yang kita sampaikan itu hendaknya berdalil sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan tidak serampangan.

Dari semua postingan yang sampai pada saya ketika bicara KSA, umumnya pengirim menggunakan metode generalisasi (qiyas syumuli), memotret fakta khusus untuk membuat kesimpulan umum.

Menurut Gorys Keraf, Generalisasi adalah suatu proses penalaran yang bertolak dari sejumlah fenomena individual untuk menurunkan suatu inferensi yang bersifat umum yang mencakup semua fenomena tadi.

Cara ini adalah metode berpikir yang paling mudah untuk membuat orang lekas percaya, karena seringkali orang malas berpikir secara detil. Misalnya, karena melihat fenomena terorisme dengan pelakunya orang Arab dan muslim, sebagian besar orang Eropa dan AS percaya bahwa Islam itu agama yang mengajarkan kekerasan pada kalangan non muslim. Bukankah ini berbahaya?

Logika generalisasi bisa menjadi misleading ketika digunakan secara serampangan. Oleh karenanya menurut kaidah ilmu filsafat generalisasi bisa diterima bila memenuhi tiga syarat;

Pertama, tidak terbatas secara numerik, tidak boleh terikat dengan jumlah tertentu. Misalnya generalisasi “makanan pokok orang Indonesia adalah nasi” bisa diterima sebagai kebenaran, karena faktanya jumlah orang Indonesia yang makan nasi memang amat banyak, hampir tak terbatas.

Kedua, tidak terbatas secara spasio-temporal artinya tidak terbatas ruang dan waktu, maka pernyataan “makanan pokok orang Indonesia adalah nasi” mengandung kebenaran karena sejak dulu hingga kini memang demikian.

Ketiga, dan terakhir dapat dijadikan dasar pengandaian, pernyataan “makanan pokok orang Indonesia adalah nasi” dijadikan pengandaian dalam banyak kasus.

Kembali pada topik KSA, kebanyakan postingan mengangkat fenomena individual atau lokal di Saudi Arabia untuk menjadi pijakan penilaian KSA secara umum yang mengantarkan pada kesimpulan bahwa KSA adalah negeri yang sudah Islami.

Penilaian semacam itu amat tidak mencukupi untuk memenuhi syarat generalisasi. Untuk mengkategorikan sebuah negara sebagai NEGARA ISLAM, semestinya penilaian itu mencakup penerapan dan pelaksanaan hukum secara menyeluruh dan jaminan keamanan yang terselenggara di negeri tersebut.

Bila potret yang diambil hanya individual atau lokal, atau momen yang spasio-temporal, akan menjerumuskan kita pada penilaian yang salah. Misalnya pernyataan  Indonesia adalah negara Islami hanya karena banyaknya jumlah mesjid di tiap pelosok kota dan kampung, adalah generalisasi yang salah. Karena banyaknya mesjid belum menunjukkan sebuah negeri itu masuk kategori negara Islam.

Atau misalnya meningkatnya pemilik rekening di atas dua miliar di tanah air dinyatakan sebagai bukti keberhasilan pembangunan ekonomi di tanah air, juga generalisasi yang menyesatkan. Karena faktanya gap antara si kaya dan si miskin juga makin meningkat.

Dalam menilai sebuah negara sebagai negara yang menjalankan Syariat Islam, maka tidak bisa hanya dipotret dari perilaku individu rakyatnya, pejabatnya atau kebijakan yang temporal, tapi harus dari penerapan Islam secara menyeluruh dan juga jaminan keamanannya, apakah Islami dan berada di tangan umat Islam atau bukan.

Misalnya apakah kebijakan kerja sama KSA dengan Amerika Serikat termasuk di era Presiden Trump, sah secara hukum Islam. karena AS adalah negara yang terkategori muhariban fi’lan (secara riil memerangi umat Islam)? Atau apakah benar kemakmuran itu merata di seluruh penjuru KSA, karena faktanya hari ini pengangguran, kemiskinan dan gap antara rakyat dengan harta kekayaan keluarga kerajaan amat jauh? Atau kenapa ada sebagian putri kerajaan yang dibiarkan tidak menutup aurat padahal ajaran Wahabi yang dianut KSA mewajibkan jilbab hingga cadar bagi para penganutnya, apakah ini termasuk kebijakan Islami?

Benarkah KSA tulus menjadi khadim al-haramayn atau lebih karena kepentingan devisa? Mengingat pendapatan KSA dari haji setiap tahun bisa mencapai mendatangkan penerimaan buat negara hingga 32 miliar riyal atau sekitar Rp 100,35 triliun, dan dari umrah bisa mencapai pendapatan hingga 200 miliar riyal atau Rp704,5 triliun pada tahun 2020.

Atau apakah KSA bisa dikatakan sebagai negara yang benar-benar concern pada dunia Islam karena membuka penampungan bagi pengungsi Suriah? Tapi di sisi lain KSA juga melakukan agresi militer ke Yaman dan menyebabkan jutaan warga Yaman kini terancam kelaparan tanpa bantuan? Lalu mengapa tidak melakukan hal yang sama pada Bashar Assad sebagai penguasa Suriah yang beraliran Syiah Rafidhah?

Dan bila KSA dikatakan sebagai negara Islam mengapa menggunakan nama Kerajaan Arab Saudi, bukankah itu berarti menunjukkan KSA semata milik keluarga Dinasti Saud dan bukan milik umat Islam, dan faktanya semua sumberdaya alam di negeri itu dikuasai oleh keluarga kerajaan, bukan menjadi milik umat sebagaimana aturan syariat Islam?

Sungguh kita berharap agar para pemimpin dunia Islam benar-benar melaksanakan Syariat Islam. Maka dalam tulisan saya mengajak pembaca agar berhati-hati menggunakan memotret sebuah negeri dengan menggunakan logika generalisasi. Ketika kita salah melakukan generalisasi maka justru menciderai kemuliaan agama Islam itu sendiri. Ketika sudah kepalang mengatakan sebuah negara sebagai negara Islam ternyata prakteknya banyak penyimpangan dari agama Islam, bukankah kita sendiri yang menanggung beban moral tersebut?

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya (TQS. al-Isra: 36)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *